- • Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah tidak mengeluarkan arahan pelarangan nonton bareng film dokumenter 'Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita'.
- • Pembubaran nobar di beberapa tempat disebabkan persoalan prosedur administratif, sementara di Bandung dan Sukabumi acara berjalan lancar.
- • Yusril meminta masyarakat tidak terpancing oleh judul film yang provokatif dan membiarkan publik menonton lalu mendiskusikannya secara kritis.
INFORMASI.COM, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memberikan klarifikasi resmi terkait polemik film dokumenter 'Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita'. Yusril menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah mengeluarkan arahan pelarangan pemutaran maupun kegiatan nonton bareng (nobar) film tersebut.
Penegasan ini disampaikan Yusril menyusul adanya pembubaran nobar di sejumlah daerah. Menurutnya, penghentian acara itu terjadi karena faktor administrasi, bukan instruksi dari pemerintah pusat atau aparat penegak hukum.
"Tidak semua kampus melarang pemutaran film dokumenter tersebut. Di Universitas Mataram dan UIN Mataram, Lombok, nobar film itu dilarang karena persoalan prosedur administratif saja. Sementara di kampus lain di Bandung dan Sukabumi, nobar film tersebut berjalan tanpa halangan apa pun," ujar Yusril dalam keterangan tertulis dikutip Jumat (15/5/2026).
Berdasarkan pola tersebut, Yusril menarik kesimpulan bahwa pembubaran bukan merupakan arahan terpusat.
"Melihat pola demikian, pembubaran nobar film 'Pesta Babi' bukanlah arahan dari Pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat," katanya.
Film dokumenter tersebut berisi kritik terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan. Para pembuat film menilai proyek itu mengganggu kelestarian alam, hak ulayat masyarakat Papua, dan lingkungan hidup. Yusril menganggap kritik semacam itu sebagai hal yang wajar.
"Saya menganggap kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial. 'Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita' tampak bersifat provokatif," ujarnya.
Meski demikian, Yusril mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpancing. Ia menilai judul provokatif sengaja dibuat produser untuk menarik perhatian publik.
"Tetapi tentu orang tidak boleh terpancing dan bereaksi hanya karena judul provokatif yang mungkin sengaja dibuat produsernya untuk menarik perhatian. Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi," katanya.
Yusril juga menyatakan bahwa pemerintah dapat mengambil pelajaran dari kritik yang disampaikan melalui film tersebut.
"Pemerintah dapat memetik hikmah dari film itu untuk mengevaluasi kalau-kalau ada langkah di lapangan yang perlu diperbaiki," lanjut Yusril.
Terkait proyek di Papua Selatan, Yusril menegaskan bahwa pembukaan lahan telah dimulai sejak tahun 2022 pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo. Proyek itu dilanjutkan oleh pemerintahan saat ini sebagai bagian dari proyek ketahanan pangan dan energi nasional.
"Sudah pasti proyek itu bukanlah kolonialisme modern di zaman sekarang. Papua adalah bagian integral dari NKRI. Pemerintah Pusat Republik Indonesia bukanlah Pemerintah Belanda dulu yang menyebut Papua dengan Nederlands Nieuw Guinea sebagai daerah jajahan di masa lalu. Pembukaan lahan seperti itu juga terjadi juga di Kalimantan dan pulau-pulau lain sebagai bagian integral dari NKRI," tegasnya.
Menurut Yusril, PSN dibangun dengan kajian matang untuk kesejahteraan rakyat, meskipun pemerintah terbuka terhadap kritik.
"PSN dibangun dengan kajian matang untuk kesejahteraan rakyat, walaupun Pemerintah tidak menutup mata terhadap segala kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya di lapangan," ujarnya.