- • Yusril menilai judul film dokumenter 'Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita' potensial memunculkan beragam tafsir di masyarakat.
- • Yusril mengimbau pembuat film menjelaskan maknanya.
- • Seniman dan produser juga diminta bersikap terbuka dan tidak hanya berlindung di balik kebebasan berekspresi.
INFORMASI.COM, Jakarta – Polemik film dokumenter 'Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita' tidak hanya menyentuh soal pembubaran nobar, tetapi juga perdebatan tentang batas kebebasan berekspresi. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyoroti penggunaan judul yang dinilainya provokatif dan multitafsir.
Yusril mengakui bahwa kritik terhadap Proyek Strategis Nasional di Papua Selatan adalah hal yang wajar. Namun, ia menyoroti judul film yang menurutnya sengaja dibuat kontroversial untuk menarik perhatian.
"Istilah 'Pesta Babi' memang potensial memunculkan aneka tafsir. Karena itu, akan lebih baik jika penulis skenario, sutradara, dan produser juga menjelaskan makna dari kata-kata tersebut," kata Yusril dalam keterangan tertulis yang dikutip Jumat (15/5/2026).
Yusril menegaskan bahwa keterbukaan tidak hanya dituntut dari pemerintah. Para seniman, penulis skenario, dan produser juga harus bersedia memberikan penjelasan atas karyanya.
"Kalau Pemerintah sering dituntut untuk terbuka, maka saatnya juga seniman, penulis skenario film, dan produser bersikap terbuka pula serta bersedia memberikan penjelasan. Pemerintah tidak bisa diam dengan berlindung di balik otoritas dan kekuasaan, dan pada saat yang sama seniman juga tidak bisa diam dan berlindung di balik kebebasan berekspresi," ujar Yusril.
Menteri koordinator itu kembali menekankan bahwa pemerintah menjamin kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi. Namun, ia mengingatkan bahwa kebebasan tersebut tetap harus disertai tanggung jawab moral.
"Namun, tidak ada kebebasan berekspresi tanpa tanggung jawab moral, baik kepada diri sendiri maupun kepada publik yang menerima sajian kebebasan berekspresi itu," tutup Yusril.
Sebelumnya, Yusril juga menjelaskan bahwa proyek di Papua Selatan bukanlah bentuk kolonialisme modern. Ia menegaskan bahwa Papua adalah bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembukaan lahan untuk proyek ketahanan pangan dan energi nasional juga terjadi di Kalimantan dan pulau-pulau lain.
Meski demikian, Yusril mengakui bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap kekurangan dalam pelaksanaan di lapangan.
"PSN dibangun dengan kajian matang untuk kesejahteraan rakyat, walaupun Pemerintah tidak menutup mata terhadap segala kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya di lapangan," ujarnya.
Yusril juga mengulangi ajakannya agar masyarakat tidak terpancing oleh judul provokatif. Ia menyarankan agar publik menonton film tersebut terlebih dahulu, kemudian menggelar diskusi dan debat secara kritis.
"Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi," katanya.