- • Mensesneg Prasetyo Hadi membantah informasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menunjuk Andi Syamsuddin Arsyad jadi koordinator penanganan karhutla di Kalimantan.
- • Pemerintah memastikan seluruh pihak diminta membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tetapi tidak ada penunjukan satu tokoh tertentu sebagai koordinator utama.
- • Penanganan karhutla di Kalimantan dilakukan dengan pembagian tugas berdasarkan wilayah yang melibatkan sejumlah pejabat pemerintah pusat.
INFORMASI.COM, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah informasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menunjuk pengusaha asal Kalimantan Selatan, Andi Syamsuddin Arsyad atau yang dikenal sebagai Haji Isam, sebagai koordinator penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.
Prasetyo menegaskan kabar yang beredar luas di media sosial tersebut tidak benar. Pernyataan itu disampaikan saat ditemui pada Minggu (23/8/2026).
“Tidak ada, tidak benar,” kata Prasetyo.
Menurut Prasetyo, pemerintah belum mengetahui pihak yang pertama kali menyebarkan informasi mengenai penunjukan Haji Isam sebagai koordinator karhutla. Ia mengingatkan bahwa informasi yang ramai diperbincangkan di media sosial tidak selalu sesuai dengan fakta.
Pemerintah Minta Semua Pihak Bantu Tangani Karhutla
Meski membantah adanya penunjukan Haji Isam, Prasetyo membenarkan bahwa Presiden Prabowo meminta berbagai pihak ikut membantu penanganan karhutla di Kalimantan.
Namun, keterlibatan berbagai pihak tersebut bukan dalam bentuk penunjukan seorang koordinator khusus di luar struktur pemerintah.
“Bahwa semua pihak diminta ikut membantu itu benar. Tapi kalau menjadi koordinator, itu tidak, karena kewenangannya bukan di situ,” ujar Prasetyo.
Ia menjelaskan penanganan karhutla membutuhkan dukungan banyak unsur, terutama karena wilayah terdampak berada di sejumlah provinsi dengan kondisi geografis yang berbeda.
Penanganan Karhutla Dibagi Berdasarkan Wilayah
Prasetyo menyampaikan pemerintah pusat telah menyusun pembagian tugas untuk mempercepat penanganan karhutla di Kalimantan.
Sejumlah pejabat setingkat menteri diberikan tanggung jawab untuk mengoordinasikan penanganan di wilayah masing-masing. Pembagian tersebut mencakup beberapa provinsi, seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
“Jadi memang kita bagi tugas untuk atensi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan seterusnya. Memang kita atur seperti itu,” kata Prasetyo.
Pemerintah sebelumnya juga telah melakukan berbagai langkah untuk memperkuat penanganan karhutla, termasuk pengerahan personel dan dukungan peralatan pemadaman di wilayah terdampak.
Dengan pembagian tugas tersebut, pemerintah berharap penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dapat berjalan lebih terkoordinasi dan efektif.