INFORMASI.COM, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto merespons kritik terhadap sejumlah program prioritas pemerintah. Ia mempertanyakan dasar anggapan bahwa program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih mengalami kegagalan.
Prabowo menyinggung program tersebut bersamaan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang menurutnya dapat mengalihkan belanja negara ke kebutuhan masyarakat.
"Salahnya apa saya mau tanya? MBG, Koperasi Merah Putih, salahnya apa kalau saya menghemat ratusan triliun? Saya bisa perbaiki sekolah," ujar Prabowo dalam acara Presiden Prabowo Menjawab: Ketegasan, Kebijakan, Tantangan, dan Masa Depan Indonesia yang disiarkan melalui kanal YouTube Prabowo Subianto, Rabu (16/9/2026).
Menurut Prabowo, penghematan anggaran bukan semata-mata untuk mengurangi belanja pemerintah. Dana hasil efisiensi diarahkan kembali untuk membiayai program yang dinilai memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.
Dalam pidatonya mengenai perekonomian 2026, Prabowo sebelumnya menyatakan pemerintah telah melakukan penghematan lebih dari Rp300 triliun pada tahun pertama pemerintahannya. Ia mengatakan dana hasil penghematan tersebut digunakan untuk membiayai program seperti MBG dan kebutuhan produktif lainnya.
Prabowo Jelaskan Tujuan Koperasi Merah Putih
Prabowo juga mengaitkan Koperasi Desa Merah Putih dengan upaya memperpendek rantai distribusi barang kebutuhan pokok.
Dalam penjelasannya, ia menyebut rantai distribusi yang panjang membuat terdapat banyak pihak di tengah antara petani dan konsumen. Pemerintah kemudian mendorong Kopdes Merah Putih untuk mengambil peran dalam rantai pasok tersebut.
Prabowo menyebut hasil riset yang disampaikan kepadanya memperkirakan margin pihak perantara mencapai sekitar 30-40 persen, dengan nilai yang ia sebut sekitar Rp313 triliun. Sementara itu, ia mengatakan margin Kopdes ditargetkan berada di kisaran 5-10 persen.
"Ini adalah keamanan ekonomi jangka panjang," kata Prabowo dalam penjelasannya mengenai Kopdes Merah Putih.
Pemerintah juga menyebut Kopdes sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi di tingkat desa. Dalam sidang kabinet, Prabowo menyampaikan bahwa lebih dari 1.000 Koperasi Desa Merah Putih telah mulai beroperasi, dengan target pembangunan 30 ribu koperasi hingga akhir 2026.
Soroti Kebocoran Anggaran dan Tambang Ilegal
Dalam merespons kritik, Prabowo juga menyinggung langkah pemerintah menutup celah kebocoran anggaran serta penertiban aktivitas ekonomi ilegal.
Menurut Prabowo, kebijakan tersebut dapat memunculkan resistensi dari pihak yang selama ini memperoleh keuntungan dari celah dalam pengelolaan anggaran maupun sumber daya alam.
Pemerintah sendiri menjadikan efisiensi belanja dan penutupan kebocoran sebagai bagian dari kebijakan fiskal. Prabowo sebelumnya mengatakan sejumlah pengeluaran yang dinilai tidak produktif, seperti perjalanan dinas, seremoni, rapat, seminar, dan kegiatan sejenis, dipangkas untuk mengalihkan anggaran ke program yang dianggap lebih produktif.
Sementara itu, MBG dan Koperasi Desa Merah Putih tetap menjadi bagian dari program prioritas pemerintahan Prabowo. Dalam dokumen dan pidato pemerintah mengenai APBN 2026, MBG dialokasikan anggaran Rp335 triliun, sedangkan penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ditempatkan sebagai salah satu agenda untuk mendorong ekonomi masyarakat desa.