- • Prabowo Subianto memutuskan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) yang akan berada langsung di bawah Presiden.
- • BPGMN akan mengutamakan pencegahan karhutla di enam provinsi dengan kawasan gambut dan melibatkan ilmuwan serta profesional.
- • BRIN akan memperkuat deteksi dini hotspot dengan teknologi kecerdasan buatan, sementara pencegahan akan melibatkan masyarakat desa.
INFORMASI.COM, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memutuskan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Keputusan itu diambil setelah Prabowo berdiskusi dengan sejumlah akademisi, peneliti, dan lembaga riset di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 24 September 2026.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan pembentukan BPGMN menjadi salah satu keputusan utama dalam pertemuan tersebut. Badan baru itu akan berfokus pada pencegahan karhutla, terutama di wilayah yang memiliki kawasan gambut.
“Salah satu keputusan yang penting terutama di bidang kehutanan dan terkait dengan karhutla adalah Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN,” ujar Raja Juli.
Menurut Raja Juli, pemerintah akan menempatkan pencegahan sebagai pendekatan utama dalam pengelolaan karhutla. Dia menyebut pencegahan lebih efektif dan efisien dibandingkan penanganan setelah kebakaran terjadi.
“Tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif, reaksioner,” katanya.
Berbeda dari kelembagaan sebelumnya, BPGMN nantinya berada langsung di bawah Presiden. Raja Juli mengatakan badan tersebut akan diisi ilmuwan dan tenaga profesional serta mendapat dukungan anggaran untuk menjalankan fungsi pencegahan.
Fokus kerja BPGMN mencakup enam provinsi yang memiliki kawasan gambut, yaitu Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Raja Juli mengatakan pembentukan badan tersebut juga menunjukkan bahwa pemerintah membuka ruang bagi masukan dari kalangan ilmuwan dalam menangani persoalan gambut dan karhutla.
“Ini adalah satu inisiatif yang baik dan ini sekaligus menunjukkan keterbukaan Bapak Presiden menerima masukan evaluasi bahkan kritik dari para ilmuwan,” tuturnya.
BRIN Siapkan AI untuk Deteksi Hotspot
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengatakan Prabowo mengapresiasi keterlibatan peneliti dan ilmuwan dalam pembahasan tersebut. BRIN kemudian mendapat tugas untuk mendukung BPGMN, terutama dalam sistem deteksi dini kebakaran.
Arif menyebut BRIN akan memperkuat pemantauan titik panas atau hotspot dengan teknologi kecerdasan buatan (AI). Teknologi itu akan dikembangkan dari sistem yang selama ini telah digunakan BRIN bersama Kementerian Kehutanan.
“BRIN diminta untuk mendukung keberadaan dan peran dari badan ini khususnya dalam hal bagaimana kita melakukan deteksi dini, deteksi hotspot dan selama ini kami juga sudah melakukan itu dan sudah bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan,” ujar Arif.
Dia mengatakan BRIN akan memperbarui sistem tersebut menggunakan AI untuk mempercepat antisipasi terhadap potensi kebakaran.
“Dan sekarang ini kita akan terus perbarui dengan AI yang semakin canggih untuk bisa mengantisipasi kebakaran hutan lebih dini lagi,” katanya.
Namun, teknologi bukan satu-satunya pendekatan yang dibahas. Prabowo juga menekankan pencegahan yang dimulai dari tingkat desa dengan melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gambut.
Arif menyebut masyarakat desa memiliki kedekatan langsung dengan sumber daya di wilayahnya. Karena itu, kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) menjadi salah satu unsur yang dapat dilibatkan dalam sistem pencegahan.
“Pak Presiden juga menegaskan bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa,” kata Arif.
Menurut dia, pendekatan tersebut bertumpu pada rasa memiliki masyarakat terhadap lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka.
“Pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya masyarakat desa memiliki sense of belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya,” lanjutnya.
Teknologi Pemadaman hingga Mata Pencaharian Warga
Pembahasan di Istana tidak hanya menyentuh sistem deteksi. Para peserta juga membahas sejumlah teknologi untuk menangani kebakaran, termasuk water injection, pompa di tingkat desa, dan bahan alternatif untuk pemadaman.
Pada saat yang sama, pemerintah membahas persoalan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hidrologi gambut. Arif menyebut aspek penghidupan warga perlu masuk dalam strategi pengelolaan gambut agar pencegahan tidak hanya bertumpu pada pendekatan teknis.
“Jadi solusi ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang,” tuturnya.
Untuk kebutuhan jangka panjang, sagu menjadi salah satu tanaman yang dibahas karena dapat dikembangkan di kawasan yang sesuai. Arif menyebut sagu membutuhkan waktu sekitar delapan tahun.
“Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun,” katanya.
Sementara untuk jangka menengah, kopi menjadi salah satu pilihan yang dibahas. Adapun tanaman hortikultura disebut dapat menjadi alternatif untuk kebutuhan jangka pendek.
Dengan pembentukan BPGMN, pemerintah menempatkan pengelolaan gambut dan mangrove dalam satu kelembagaan yang diarahkan pada pencegahan karhutla, penguatan deteksi dini, keterlibatan masyarakat desa, serta pengembangan mata pencaharian di sekitar kawasan gambut.