- • Pemerintah menyiapkan tambahan dana Rp20 triliun untuk memperkuat keuangan BPJS Kesehatan pada 2026.
- • Dana tersebut akan dicairkan dalam dua tahap, yakni Rp10 triliun pada Oktober dan Rp10 triliun pada November.
- • Hingga saat ini, iuran yang terkumpul mencapai Rp118 triliun, sedangkan pembayaran manfaat pelayanan kesehatan telah mencapai Rp132 triliun.
INFORMASI.COM, Jakarta - Pemerintah menyiapkan tambahan dana Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan pada 2026. Tambahan anggaran tersebut dibahas dalam rapat Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/9/2026).
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah telah menyetujui pencairan dana tambahan tersebut. Anggaran itu terdiri atas dua tahap pencairan masing-masing Rp10 triliun.
“Kebetulan Pak Menkeu, saya, dan Pak Menko PMK, minggu lalu ya Pak Menkeu ya, dua minggu lalu sudah menyetujui pencairan dana Rp10 triliun plus Rp10 triliun, jadi totalnya Rp20 triliun tahun ini ke BPJS (Kesehatan),” ujar Budi seusai rapat.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan anggaran tambahan tersebut telah tersedia dalam APBN 2026. Pemerintah menyiapkan dana itu untuk menjaga kemampuan BPJS Kesehatan membayar klaim fasilitas kesehatan.
“Tambahannya itu sekarang Rp20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, ya 2 hari lagi dan juga bulan November,” kata Suahasil.
Iuran Rp118 Triliun, Pembayaran Manfaat Rp132 Triliun
Kebutuhan penguatan keuangan BPJS Kesehatan turut terlihat dari perbandingan iuran dan pembayaran manfaat pelayanan kesehatan. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan iuran yang terkumpul hingga saat ini mencapai Rp118 triliun.
Pada periode yang sama, pembayaran manfaat pelayanan kesehatan telah mencapai Rp132 triliun. Selisih tersebut membuat arus kas BPJS Kesehatan perlu diperkuat agar pembayaran kepada rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya tetap berjalan.
“Jadi kami berterima kasih kepada Presiden, pemerintah, Pak Menteri, telah diberikan suntikan dana sebesar Rp20 triliun, yang Rp10 triliun akan cair bulan ini dan Rp10 triliun akan cair bulan November lah sebelum akhir tahun,” ujar Prihati.
Pemerintah juga membahas kondisi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Suahasil menyebut jumlah peserta JKN telah mencapai 285 juta jiwa, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 80,6 persen.
Pemerintah akan mendorong peningkatan pembayaran iuran sekaligus memperbaiki ketepatan sasaran penerima bantuan iuran. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) akan menjadi acuan dalam pembenahan penerima bantuan tersebut.
“Kami mendorong supaya pengumpulan iuran BPJS menjadi lebih baik, tingkat ketepatan sasaran dari penerima bantuan iuran juga menjadi lebih baik sesuai dengan data DTSEN,” ungkap Suahasil.
Prihati menambahkan, tingkat keaktifan peserta dalam membayar iuran juga perlu diperkuat. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pembiayaan JKN, sementara tambahan dana pemerintah digunakan untuk memperkuat kemampuan BPJS Kesehatan memenuhi pembayaran manfaat pelayanan kesehatan.