- • Pemerintah mulai mengkaji penggunaan vape sebagai salah satu celah yang berpotensi dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba.
- • Selain itu, Presiden Prabowo Subianto meminta aparat untuk memperkuat penanganan narkoba, termasuk rehabilitasi pengguna yang berada di Lapas.
- • BRIN juga diminta mengkaji alat deteksi narkoba yang lebih murah.
INFORMASI.COM, Jakarta - Pemerintah mulai mengkaji penggunaan vape sebagai salah satu celah yang berpotensi dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba. Isu tersebut menjadi bagian dari pembahasan Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 29 September 2026.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arif Satria, mengatakan jumlah pengguna vape telah mencapai lebih dari 4 juta orang dan mengatakan BRIN menemukan dampak kesehatan dari penggunaan vape berdasarkan pengujian yang dilakukan lembaganya.
“Vape itu punya dampak terhadap kesehatan,” ujar Arif.
Ia menyebut dampak tersebut antara lain berkaitan dengan diabetes, paru-paru, dan pankreas. Namun, perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada aspek kesehatan.
Arif mengatakan vape juga berpotensi menjadi jalur penyebaran narkoba. Karena itu, pemerintah perlu mengantisipasi celah tersebut dalam kebijakan pencegahan narkoba.
“Vape juga menjadi salah satu celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba. Sehingga ini hal yang segera harus benar-benar diantisipasi,” katanya.
Pemerintah tidak hanya membahas penindakan, tetapi juga menyiapkan langkah pencegahan dan rehabilitasi. Salah satu tugas BRIN adalah mengembangkan kajian mengenai metode rehabilitasi bagi pengguna narkoba.
“Kita juga mau meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi,” ujar Arif.
BRIN juga diminta mengkaji alat deteksi narkoba yang lebih murah. Pemerintah berharap teknologi tersebut dapat digunakan untuk memperkuat upaya pencegahan.
“Yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan,” kata Arif.
Rehabilitasi Pengguna Narkoba di Lapas
Persoalan lain yang dibawa dalam pertemuan tersebut adalah penanganan pengguna narkoba yang berada di lembaga pemasyarakatan. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Prabowo memintanya berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk merumuskan kebijakan mengenai rehabilitasi.
Koordinasi itu melibatkan antara lain Badan Narkotika Nasional (BNN), BRIN, serta kementerian terkait.
“Diminta untuk berkoordinasi dengan beberapa Kementerian/Lembaga termasuk Kepala BNN, kemudian Kepala BRIN, dan juga Pak Menteri untuk memikirkan terkait dengan rehabilitasi,” kata Supratman.
Menurut Supratman, pembahasan tersebut mencakup pengguna dan pemakai narkoba yang berada di dalam lapas. Kondisi lapas yang mengalami kelebihan kapasitas menjadi salah satu persoalan yang ikut dipertimbangkan pemerintah.
“Rehabilitasi terkait itu menyangkut soal pengguna dan pemakaian narkoba di dalam lapas di mana yang saat ini itu sudah over kapasitas,” ujar Supratman.
Regulasi Akan Dikaji Berbasis Riset
Setelah menerima arahan Prabowo, BRIN akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, BNN, Kementerian Hukum, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Arif mengatakan kajian tersebut akan menjadi bahan penyusunan regulasi. Pemerintah juga akan menggunakan hasil riset dan naskah akademik sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan terkait narkoba.
Menurut Arif, rangkaian langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat perlindungan terhadap generasi mendatang dari penyalahgunaan narkoba.
“Intinya bahwa Presiden ingin menyelamatkan generasi ke depan,” kata Arif.
Dengan demikian, agenda yang dibahas di Istana mencakup beberapa lapis penanganan sekaligus, mulai dari pencegahan melalui alat deteksi, penguatan pusat rehabilitasi, pengawasan celah penyebaran melalui vape, hingga penataan rehabilitasi pengguna narkoba yang menjalani pidana di lapas.