- • Gerakan 30 September 1965 menjadi peristiwa kelam bagi sejarah Indonesia.
- • Sekelompok orang menculik dan membunuh enam jenderal Angkatan Darat serta satu perwira pertama pada 30 September menjelang 1 Oktober dini hari 1965.
- • Sejarah versi pemerintahan Soeharto menempatkan keterlibatan Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam gerakan itu, tetapi kemudian menjadi perdebatan sejarah.
INFORMASI.COM, Jakarta - Gerakan 30 September 1965 menjadi salah satu titik balik terbesar dalam sejarah politik Indonesia. Peristiwa yang berlangsung hanya dalam hitungan hari itu bukan sekadar penculikan dan pembunuhan sejumlah petinggi Angkatan Darat, tetapi membuka rangkaian perubahan politik yang kemudian mengakhiri era Demokrasi Terpimpin, menghancurkan kekuatan politik kiri, dan mengantarkan Soeharto ke puncak kekuasaan.
Namun, menyebut peristiwa tersebut semata-mata sebagai "G30S/PKI" juga tidak sepenuhnya menggambarkan perdebatan akademik mengenai apa yang terjadi pada 1965.
Sejumlah penelitian dan buku sejarah menunjukkan adanya keterlibatan tokoh-tokoh yang berhubungan dengan PKI dalam Gerakan 30 September. Pada saat yang sama, para sejarawan berbeda pendapat mengenai sejauh mana pimpinan PKI mengetahui, merencanakan, atau mengendalikan operasi tersebut.
Perdebatan juga berkembang mengenai peran Soeharto, konflik internal Angkatan Darat, Presiden Soekarno, serta konteks Perang Dingin.
Apa yang Terjadi pada 30 September 1965?
Pada dini hari 1 Oktober 1965, kelompok yang menamakan dirinya Gerakan 30 September bergerak di Jakarta. Mereka menculik sejumlah jenderal Angkatan Darat yang berada di rumah masing-masing.
Enam jenderal tewas dalam operasi tersebut, yakni Ahmad Yani, Suprapto, MT Haryono, S Parman, DI Panjaitan, dan Sutoyo Siswomiharjo. Selain itu, Pierre Tendean, perwira pertama yang menjadi ajudan Jenderal AH Nasution, juga terbunuh setelah ikut ditangkap.
Nasution sendiri menjadi sasaran penculikan, tetapi berhasil meloloskan diri. Putrinya, Ade Irma Suryani Nasution, terkena tembakan dalam peristiwa tersebut dan kemudian meninggal.
Jenazah para korban kemudian ditemukan di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur.
Gerakan itu mengumumkan melalui RRI bahwa mereka bertindak untuk menyelamatkan Presiden Soekarno dari ancaman kelompok jenderal yang disebut sebagai Dewan Jenderal. Pemimpin gerakan yang diumumkan adalah Letnan Kolonel Untung, komandan Batalyon I Resimen Cakrabirawa.
Tetapi operasi tersebut tidak bertahan lama.
Mayor Jenderal Soeharto, yang ketika itu menjabat Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad), mengambil alih kendali pasukan Angkatan Darat setelah Ahmad Yani dan sejumlah pimpinan Angkatan Darat tidak berada di Markas Besar Angkatan Darat.
Pasukan yang menduduki sejumlah lokasi strategis di Jakarta kemudian dipukul mundur. Dalam waktu relatif singkat, Gerakan 30 September kehilangan kendali atas Jakarta.
Apa Hubungannya dengan PKI?
Di sinilah persoalan sejarah G30S menjadi lebih rumit.
Versi resmi yang dibangun pemerintahan Orde Baru menempatkan PKI sebagai dalang utama. Narasi tersebut kemudian menjadi dasar penggunaan istilah "G30S/PKI" dalam pendidikan dan propaganda negara selama puluhan tahun.
Namun, penelitian akademik setelah Reformasi menunjukkan gambaran yang lebih berlapis.
John Roosa dalam bukunya Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto's Coup d'Etat in Indonesia meneliti berbagai dokumen dan kesaksian untuk menjelaskan hubungan antara Gerakan 30 September, sejumlah tokoh PKI, serta dinamika politik dan militer ketika itu.
Roosa tidak mengabaikan keterlibatan unsur PKI. Persoalannya adalah apakah keterlibatan sejumlah tokoh tersebut dapat secara otomatis disamakan dengan keputusan resmi seluruh organisasi PKI.
Penelitian tersebut melihat Gerakan 30 September sebagai gerakan yang sangat singkat dan gagal mencapai tujuan politiknya. Roosa juga menempatkan kekacauan setelah 1 Oktober 1965 dalam konteks perebutan kekuasaan yang kemudian dimanfaatkan untuk mengubah keseimbangan politik nasional.
Karena itu, terdapat perbedaan penting antara dua pertanyaan: apakah ada orang-orang yang terkait dengan PKI dalam G30S? dan apakah seluruh PKI sebagai organisasi merupakan dalang tunggal G30S?
Pertanyaan pertama memiliki bukti keterlibatan sejumlah tokoh. Pertanyaan kedua tetap menjadi bagian dari perdebatan historiografis.
Mengapa Angkatan Darat dan PKI Bermusuhan?
Untuk memahami G30S, peristiwa tersebut tidak dapat dipisahkan dari situasi politik Indonesia pada awal 1960-an.
Presiden Soekarno menjalankan Demokrasi Terpimpin dengan konsep Nasakom—nasionalisme, agama, dan komunisme—sebagai salah satu kerangka politiknya. Pada periode tersebut, PKI berkembang menjadi salah satu kekuatan politik terbesar di Indonesia.
Di sisi lain, hubungan antara PKI dan Angkatan Darat semakin tegang.
Perselisihan mengenai land reform, buruh, perkebunan, politik luar negeri, hingga gagasan pembentukan Angkatan Kelima membuat konflik antarkekuatan politik semakin tajam. PKI juga memiliki hubungan dekat dengan Soekarno, sementara sebagian pimpinan Angkatan Darat menentang semakin besarnya pengaruh PKI.
Situasi itu berlangsung dalam konteks Perang Dingin. Indonesia berada di tengah persaingan kekuatan global antara blok yang dipimpin Amerika Serikat dan Uni Soviet, sementara hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat memburuk di bawah politik konfrontasi Soekarno.
Dengan latar tersebut, G30S tidak muncul dalam ruang politik yang kosong. Gerakan itu lahir ketika konflik antara elite politik, militer, dan organisasi massa telah mencapai tingkat yang sangat tinggi.
Bagaimana Soeharto Ambil Alih Keadaan?
Setelah Gerakan 30 September gagal, Soeharto muncul sebagai tokoh militer yang memiliki kendali operasional paling kuat di Jakarta.
Soeharto kemudian memimpin operasi untuk merebut kembali fasilitas yang dikuasai gerakan tersebut. Setelah kondisi Jakarta berada di bawah kendali Angkatan Darat, narasi mengenai siapa yang bertanggung jawab atas penculikan dan pembunuhan para jenderal mulai berkembang menjadi kampanye politik terhadap PKI.
Perubahan kekuasaan tidak terjadi dalam satu malam.
Soeharto secara bertahap memperbesar pengaruhnya sementara posisi Soekarno melemah. PKI dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Para anggota, simpatisan, serta orang-orang yang dituduh berhubungan dengan PKI menjadi sasaran penangkapan dan kekerasan.
Dalam kajian John Roosa, rangkaian setelah G30S menjadi bagian penting dari proses yang memungkinkan Soeharto mengurangi kekuasaan Soekarno dan akhirnya membangun pemerintahan Orde Baru.
Pembunuhan Massal 1965-1966
Bagian paling gelap dari rangkaian peristiwa tersebut justru terjadi setelah Gerakan 30 September gagal.
Di berbagai daerah, terjadi penangkapan, penyiksaan, penghilangan paksa, dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai anggota atau simpatisan PKI.
Jumlah korban masih menjadi persoalan historiografis karena tidak terdapat satu angka yang diterima seluruh peneliti. Berbagai penelitian memperkirakan jumlah korban tewas mencapai ratusan ribu orang, bahkan terdapat penelitian yang memperkirakan mendekati satu juta.
Sejarawan Jess Melvin menggunakan ribuan halaman dokumen intelijen Indonesia yang ditemukan di Aceh untuk meneliti mekanisme pembunuhan tersebut. Penelitiannya menunjukkan adanya keterlibatan dan koordinasi aparat militer dalam proses penumpasan, sehingga kekerasan itu tidak cukup dijelaskan sebagai ledakan spontan konflik masyarakat.
Temuan tersebut penting karena memisahkan dua peristiwa yang sering disatukan dalam satu istilah: Gerakan 30 September sebagai operasi penculikan dan pembunuhan para jenderal, serta kekerasan massal terhadap orang-orang yang dituduh terkait PKI setelah gerakan tersebut gagal.
Keduanya berhubungan secara historis, tetapi bukan peristiwa yang sama.
Hancurnya PKI
Inilah salah satu perubahan paling menentukan setelah 1965.
Sebelum G30S, PKI merupakan kekuatan politik besar dalam sistem Demokrasi Terpimpin. Setelahnya, struktur politik tersebut dihancurkan.
Pembantaian dan penahanan membuat PKI kehilangan anggota, kader, pemimpin, serta jaringan organisasinya. Organisasi-organisasi yang berhubungan dengan gerakan kiri ikut dibubarkan.
Kajian Matthew Woolgar dalam Communism, Cold War, and Revolution: The Indonesian Communist Party in West Java, 1949-1966 menyebut kehancuran PKI pada 1965-1966 sebagai titik balik besar bagi Indonesia dan komunisme internasional. Penelitian itu juga menempatkan peran perwira Angkatan Darat antikomunis serta koalisi negara dan kelompok sipil dalam marginalisasi politik kiri dan pembentukan Orde Baru.
Artinya, yang berakhir pada 1965-1966 bukan hanya sebuah partai.
Indonesia kehilangan salah satu kekuatan politik terbesar yang sebelumnya menjadi bagian dari keseimbangan politik era Soekarno.
Setelah PKI dihancurkan, keseimbangan politik yang menopang Demokrasi Terpimpin ikut berubah.
Mengapa Sejarah G30S Berubah Pasca Gerakan Reformasi 1998?
Selama Orde Baru, negara memiliki pengaruh sangat kuat terhadap penulisan sejarah G30S.
Sejarawan Asvi Warman Adam mencatat bahwa historiografi mengenai 1965 mengalami beberapa fase. Pada masa Orde Baru, terdapat standardisasi versi sejarah yang sangat dominan. Setelah Reformasi, korban, peneliti, dan sejarawan dengan berbagai perspektif mulai memperoleh ruang untuk mengemukakan versi alternatif.
Perubahan itu tidak berarti muncul satu versi baru yang kemudian disepakati semua sejarawan.
Sebaliknya, penelitian mengenai 1965 justru memperlihatkan banyak pertanyaan yang masih diperdebatkan: siapa sebenarnya penggagas utama Gerakan 30 September, seberapa jauh pimpinan PKI terlibat, apa peran Soeharto, bagaimana posisi Soekarno, serta seberapa besar pengaruh Amerika Serikat dan konteks Perang Dingin.
Kajian historiografi yang terbit pada era Reformasi menunjukkan keberadaan berbagai perspektif tersebut. Sebagian penelitian menekankan keterlibatan tokoh PKI, sebagian mengkaji peran Soeharto dan militer, sementara penelitian lain menyoroti faktor internasional.
Meski sejarah keterlibatan PKI dalam G30S masih diperdebatkan, toh Presiden Keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid, kemudian malah meminta maaf secara pribadi sebagai Presiden RI.
Permintaan maaf terbuka disiarkan langsung oleh TVRI pada hari Selasa, 15 Maret 2000 dalam program bertajuk "Secangkir Kopi Bersama Gus Dur." Gus Dur menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada para tahanan politik (tapol), keluarga korban, serta para eksil di luar negeri yang kehilangan kewarganegaraannya.
"Banyak korban dibunuh tanpa proses pengadilan yang jelas," ujar Gus Dur.
Dalam sebuah artikel yang dimuat di koran Kompas, 15 Maret 2000, Sang Kyai eks Ketua Umum PBNU itu juga secara jelas kembali menyatakan meminta maaf.
"Dari dulu pun, saya sudah minta maaf. Bukan sekarang saja, tanyakan pada teman-teman di lembaga swadaya masyarakat (LSM). Saya sudah meminta maaf atas segala pembunuhan yang terjadi terhadap orang-orang yang dikatakan sebagai komunis," ucap Gus Dur.
