Kereta Api Kaltim Kembali Dikaji, AHY Ungkap Pertimbangan Pemerintah

Kereta Api Kaltim Kembali Dikaji, AHY Ungkap Pertimbangan Pemerintah
Rencana Jalur Kereta Api Kalimantan. Sumber: Kemenhub

Traktir Redaksi

Suka dengan artikel ini? Dukung jurnalisme Informasi.com dengan scan QRIS di bawah melalui m-banking atau e-wallet.

QRIS Media Informasi Dunia Simpan QRIS
Ikhtisar
  • • Pemerintah masih mematangkan kajian teknis dan investasi untuk pengembangan kereta api logistik di Kalimantan Timur.
  • • Jalur kereta direncanakan untuk mendukung distribusi batu bara dan minyak sawit mentah atau CPO.
  • • Proyek serupa pernah dimulai pada 2015, tetapi investasi PT Kereta Api Borneo dibatalkan pada 2022.

INFORMASI.COM, Jakarta - Rencana pembangunan kereta api khusus logistik di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali dikaji pemerintah. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) masih mematangkan perhitungan teknis, tata ruang, kemampuan pembiayaan, dan skema investasi sebelum proyek tersebut direalisasikan.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, perencanaan harus dilakukan secara terperinci karena pembangunan jalur kereta api membutuhkan anggaran besar dan melibatkan berbagai kepentingan pembangunan wilayah.

"Kementerian Perhubungan dan KAI terus merencanakan ini, mematangkan segala perhitungan karena pengembangan kereta ini membutuhkan perhitungan yang benar-benar detail," kata AHY di Balikpapan, Kamis (8/10/2026).

Pernyataan itu disampaikan AHY setelah memberikan orasi ilmiah dalam Sidang Terbuka Dies Natalis ke-12 Institut Teknologi Kalimantan (ITK).

Kereta Api Logistik untuk Angkut Batu Bara dan CPO

AHY menjelaskan, pengembangan kereta api logistik diperlukan untuk memperkuat konektivitas kawasan produksi dengan pusat perdagangan, kawasan industri, dan pelabuhan. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas angkutan komoditas dari Kalimantan Timur menuju pasar domestik maupun ekspor.

Kalimantan Timur memiliki potensi sumber daya alam yang besar, termasuk batu bara dan kelapa sawit. Produk minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) juga membutuhkan sistem distribusi yang mampu mengangkut komoditas dalam jumlah besar secara efisien.

Menurut AHY, karakteristik wilayah Kalimantan Timur yang luas membuat pengembangan moda transportasi tangguh menjadi salah satu kebutuhan untuk menunjang aktivitas ekonomi dan distribusi barang.

Meski demikian, pemerintah masih harus memastikan bahwa rencana pembangunan tersebut sesuai dengan penataan ruang, didukung kapasitas fiskal pemerintah pusat dan daerah, serta memiliki skema investasi yang berkelanjutan.

Proyek Kereta Api Kaltim Pernah Dimulai pada 2015

Rencana pembangunan jalur kereta api logistik di Kalimantan Timur bukan hal baru. Pada masa kepemimpinan Gubernur Awang Faroek Ishak periode 2008–2018, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pernah menjalin kerja sama dengan perusahaan perkeretaapian Rusia, JSC Russian Railways, melalui anak usahanya, PT Kereta Api Borneo.

Kerja sama tersebut juga mencakup persiapan sumber daya manusia. Puluhan mahasiswa dari Kalimantan Timur dikirim ke St. Petersburg State Transport University di Rusia untuk mempelajari ilmu perkeretaapian sebagai calon tenaga pengelola.

Proyek jalur kereta api untuk mengangkut batu bara dan kelapa sawit itu sempat memasuki tahap peletakan batu pertama atau groundbreaking. Presiden Joko Widodo meresmikan tahap awal proyek tersebut di kawasan Buluminung, Kabupaten Penajam Paser Utara, pada 19 November 2015.

Namun, rencana investasi tersebut tidak berlanjut. Pada Maret 2022, PT Kereta Api Borneo dilaporkan mengundurkan diri dan membatalkan rencana investasi dengan alasan kendala efisiensi bisnis serta kondisi ekonomi global.

Pemerintah Kaji Ulang Pengembangan Kereta Api

Pembatalan investasi sebelumnya membuat rencana pengembangan perkeretaapian di Kalimantan Timur kembali menjadi perhatian dalam perencanaan infrastruktur. Kini, pemerintah mengkaji kebutuhan transportasi logistik untuk mendukung distribusi sumber daya alam dan konektivitas kawasan yang berkaitan dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pengembangan kereta api tersebut juga perlu diselaraskan dengan rencana tata ruang serta kebutuhan infrastruktur lainnya. Pemerintah harus menghitung manfaat ekonomi proyek, kebutuhan pendanaan, dan keberlanjutan investasi sebelum menentukan tahapan pelaksanaannya.

Dengan demikian, meskipun rencana kereta api logistik Kaltim kembali dibahas, proyek tersebut belum dapat dipastikan segera memasuki tahap pembangunan. Kajian teknis dan perhitungan investasi masih menjadi pekerjaan penting sebelum pemerintah menetapkan langkah berikutnya.

BAGIKAN
Add preferred source on Google
Anda harus login untuk memberikan komentar.