- • Video Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM yang diarahkan warga melewati jalan rusak di Desa Cintajaya, Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis, viral di media sosial.
- • Warga diduga ingin menunjukkan langsung kondisi jalan yang dikeluhkan belum kunjung diperbaiki.
- • Dalam video tersebut, KDM terlihat beradu argumen dengan warga dan menjelaskan bahwa penanganan jalan perlu dikoordinasikan dengan Bupati Ciamis sesuai kewenangan pemerintah daerah.
INFORMASI.COM, Jakarta – Video Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM saat melintas di jalan rusak di Desa Cintajaya, Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis, menjadi sorotan di media sosial. Dalam video yang beredar, sejumlah warga terlihat mengarahkan rombongan KDM untuk melewati ruas jalan yang kondisinya rusak.
Aksi tersebut diduga dilakukan agar orang nomor satu di Jawa Barat itu dapat melihat langsung kondisi jalan yang selama ini dikeluhkan warga. Masyarakat disebut telah berulang kali menyampaikan keluhan terkait kerusakan jalan, tetapi perbaikan yang diharapkan belum juga terealisasi.
Momen tersebut kemudian menjadi perbincangan setelah video yang memperlihatkan interaksi KDM dengan warga Desa Cintajaya tersebar luas di media sosial.
KDM Sempat Adu Argumen dengan Warga
Dalam video viral tersebut, KDM terlihat terlibat adu argumen dengan sejumlah warga yang mengarahkan kendaraannya ke jalan rusak di Desa Cintajaya.
KDM menyampaikan bahwa dirinya sedang terburu-buru menuju agenda lain. Ia juga mengingatkan warga agar menyampaikan kritik dan aspirasi melalui cara yang tepat.
Meski demikian, aksi warga tersebut diduga menjadi bentuk protes untuk menarik perhatian pemerintah terhadap kondisi infrastruktur jalan di wilayah Kecamatan Lakbok.
Warga berupaya memanfaatkan kesempatan saat rombongan gubernur melintas untuk menunjukkan secara langsung kerusakan jalan yang mereka keluhkan.
Perbaikan Jalan Perlu Koordinasi dengan Bupati
Dalam interaksi tersebut, KDM menjelaskan bahwa penanganan jalan yang dikeluhkan warga perlu dikoordinasikan dengan Bupati Ciamis.
Hal itu berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam menangani infrastruktur sesuai status ruas jalan. Tidak semua jalan di wilayah kabupaten menjadi tanggung jawab langsung pemerintah provinsi.
Karena itu, penentuan pihak yang bertanggung jawab atas perbaikan perlu mengacu pada status dan kewenangan jalan tersebut.