- • Mahasiswa memanjat Monumen Tugu Tani di Jakarta Pusat dan membentangkan spanduk berisi lima tuntutan kepada pemerintah dalam aksi pada Selasa, 20 Oktober 2026.
- • Aksi tersebut melibatkan BEM Universitas Indonesia (UI), mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB), dan sejumlah elemen masyarakat sipil untuk mengevaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
- • Lima tuntutan mahasiswa mencakup penanganan kebakaran hutan dan lahan, pembenahan kebijakan ekonomi, perlindungan ruang sipil, pemberantasan korupsi, serta penurunan biaya pendidikan.
INFORMASI.COM, Jakarta — Sejumlah mahasiswa memanjat Monumen Tugu Tani di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026), lalu membentangkan spanduk berisi lima tuntutan kepada pemerintah. Aksi tersebut menjadi bagian dari demonstrasi mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil untuk mengevaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Aksi di kawasan Tugu Tani berlangsung setelah massa menyampaikan orasi dan membawa berbagai atribut demonstrasi. Aksi tersebut berlangsung setelah massa menyampaikan orasi di sekitar kawasan Tugu Tani. Sekitar pukul 17.50 WIB, dua mahasiswa terlihat naik ke bagian atas monumen dengan bantuan rekan-rekannya yang berada di bawah. Massa yang berada di bawah memberikan dukungan melalui teriakan dan tepuk tangan. Seruan “Revolusi, revolusi, revolusi” terdengar ketika mahasiswa berupaya membentangkan spanduk di bagian depan monumen.
Spanduk berwarna putih tersebut akhirnya terbentang di bagian depan monumen sekitar pukul 18.08 WIB dan menjadi salah satu pusat perhatian dalam aksi. Melalui pesan yang dibawa, mahasiswa menyampaikan kritik terhadap sejumlah persoalan yang mereka nilai membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Aksi tersebut menjadi salah satu cara mahasiswa menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah selama dua tahun terakhir.
Demonstrasi ini melibatkan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB), serta sejumlah elemen masyarakat sipil. Massa yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar) membawa lima tuntutan yang mencakup persoalan lingkungan, ekonomi, kebebasan sipil, korupsi, dan pendidikan.
Wakil Ketua BEM UI 2026, Fathimah Azzahra, menjelaskan bahwa demonstrasi tersebut merupakan bagian dari rangkaian aksi yang melibatkan mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat. Aksi di Tugu Tani menjadi agenda lanjutan setelah kegiatan yang direncanakan berlangsung di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat.
Lima Tuntutan Mahasiswa di Tugu Tani
Lima tuntutan menjadi inti demonstrasi mahasiswa di kawasan Tugu Tani. Isu yang disampaikan mencakup persoalan lingkungan, ekonomi, kebebasan sipil, pemberantasan korupsi, dan pendidikan.
1. Tetapkan Karhutla sebagai Bencana Nasional
Tuntutan pertama berkaitan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di Kalimantan dan Sumatra. Mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, mengusut korporasi yang bertanggung jawab, serta memulihkan ekosistem yang terdampak.
Mereka menilai penanganan karhutla perlu dilakukan secara serius karena kebakaran dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengancam kehidupan masyarakat di wilayah terdampak.
Selain penanganan darurat, mahasiswa juga menyoroti pentingnya pertanggungjawaban pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Karena itu, mereka meminta pemerintah tidak hanya menangani dampak kebakaran, tetapi juga memastikan proses hukum dan pemulihan ekosistem berjalan.
2. Benahi Kebijakan Ekonomi dan Atasi Ketimpangan Sosial
Tuntutan kedua menyasar kebijakan ekonomi pemerintah. Mahasiswa meminta pemerintah membenahi tata kelola ekonomi untuk mengatasi ketimpangan sosial yang masih menjadi persoalan di masyarakat.
Mereka mendorong kebijakan ekonomi yang memberikan manfaat lebih merata dan memperhatikan kondisi masyarakat. Persoalan ketimpangan dinilai perlu menjadi bagian dari evaluasi pemerintah setelah dua tahun menjalankan pemerintahan.
Melalui tuntutan ini, mahasiswa meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan ekonomi dan mengambil langkah yang lebih konkret dalam menjawab persoalan sosial.
3. Hentikan Penyempitan Ruang Sipil dan Militerisasi
Mahasiswa juga mendesak pemerintah menghentikan penyempitan ruang sipil dan militerisasi. Tuntutan ini berkaitan dengan kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat, mengkritik kebijakan, dan berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi.
Mereka menekankan pentingnya menjaga ruang bagi masyarakat sipil agar aspirasi dapat disampaikan tanpa pembatasan yang tidak semestinya.
Dalam konteks evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, persoalan ruang sipil menjadi salah satu isu yang disoroti mahasiswa. Mereka meminta pemerintah memastikan kebijakan yang diambil tetap menghormati kebebasan berpendapat dan prinsip demokrasi.
4. Berantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Tuntutan keempat berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Mahasiswa meminta pemerintah memperkuat upaya pemberantasan praktik tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Mereka menyoroti pentingnya integritas pejabat publik, transparansi, dan pertanggungjawaban dalam penggunaan kekuasaan. Pemberantasan KKN juga menjadi bagian dari tuntutan terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih.
Melalui tuntutan tersebut, mahasiswa mendorong pemerintah menunjukkan komitmen dalam mencegah penyalahgunaan wewenang dan menindak praktik korupsi.
5. Turunkan Biaya Pendidikan
Tuntutan kelima menyasar sektor pendidikan. Mahasiswa mendesak pemerintah menurunkan biaya pendidikan dan mewujudkan sistem pendidikan yang berpihak kepada masyarakat.
Mereka menyoroti pentingnya akses pendidikan yang terjangkau agar masyarakat dari berbagai latar belakang ekonomi memiliki kesempatan memperoleh pendidikan.
Biaya pendidikan menjadi salah satu persoalan yang dibawa dalam demonstrasi karena berkaitan langsung dengan kesempatan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan. Mahasiswa meminta pemerintah menjadikan akses pendidikan yang lebih adil sebagai bagian dari prioritas kebijakan.
Karhutla Jadi Salah Satu Sorotan Utama
Dari lima tuntutan yang dibawa, penanganan kebakaran hutan dan lahan menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian khusus.
Mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan karhutla di Kalimantan dan Sumatra sebagai bencana nasional. Mereka juga meminta pemerintah mengusut pihak korporasi yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran serta memulihkan ekosistem yang terdampak.
Isu tersebut berkaitan dengan dampak kebakaran terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karena itu, mahasiswa meminta pemerintah mengambil langkah lebih serius dalam penanganan bencana dan pemulihan kawasan terdampak.
Selain persoalan lingkungan, tuntutan lainnya menyasar kebijakan ekonomi, ruang sipil, pemberantasan korupsi, dan pendidikan.
Kelima tuntutan tersebut memperlihatkan bahwa demonstrasi di Tugu Tani tidak hanya berfokus pada satu persoalan. Mahasiswa turut menyoroti sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan sosial, demokrasi, dan pelayanan publik.
Aksi di Tugu Tani Jadi Bagian Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan
Demonstrasi di Tugu Tani berlangsung pada 20 Oktober 2026, bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Momentum tersebut dimanfaatkan mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil untuk menyampaikan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah. Mereka membawa berbagai isu yang dinilai membutuhkan perhatian, mulai dari persoalan lingkungan hingga akses pendidikan.
Sebelum berkumpul di sekitar monumen, massa menyampaikan aspirasi melalui orasi dan berbagai atribut demonstrasi. Sejumlah peserta membawa spanduk, banner, dan pamflet berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Aksi di Tugu Tani menjadi agenda lanjutan dalam rangkaian demonstrasi pada hari yang sama. Kehadiran mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi bersama elemen masyarakat sipil menunjukkan keterlibatan berbagai kelompok dalam penyampaian tuntutan tersebut.
Pemasangan spanduk di bagian atas monumen menjadi aksi simbolik untuk menarik perhatian terhadap lima tuntutan yang mereka bawa. Setelah spanduk terbentang, massa tetap menyuarakan aspirasi melalui seruan dan orasi di sekitar lokasi.
Mahasiswa Siapkan Aksi Lanjutan pada 28 Oktober 2026
Mahasiswa juga menyampaikan rencana menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar pada Rabu, 28 Oktober 2026, apabila pemerintah tidak merespons tuntutan mereka.
Rencana tersebut menunjukkan bahwa demonstrasi di Tugu Tani tidak hanya dimaksudkan sebagai penyampaian aspirasi dalam satu hari. Mahasiswa menyiapkan langkah lanjutan untuk mendorong pemerintah menanggapi persoalan yang mereka angkat.
Kelima tuntutan tersebut mencakup sejumlah bidang yang berbeda, tetapi sama-sama berkaitan dengan arah kebijakan pemerintah. Penanganan karhutla menyasar persoalan lingkungan, sementara pembenahan ekonomi dan penurunan biaya pendidikan berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat.
Di sisi lain, tuntutan mengenai ruang sipil dan pemberantasan KKN menyoroti tata kelola pemerintahan serta kehidupan demokrasi.
Melalui aksi tersebut, mahasiswa meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap persoalan yang mereka sampaikan dan mengambil langkah nyata untuk menindaklanjutinya.
Hingga demonstrasi berlangsung pada Selasa petang, lima tuntutan tersebut menjadi pesan utama yang dibawa massa melalui orasi dan spanduk di Monumen Tugu Tani. Perhatian selanjutnya tertuju pada respons pemerintah serta kelanjutan rencana demonstrasi mahasiswa pada 28 Oktober 2026.