- • Mahasiswa dan elemen masyarakat sipil menggelar demonstrasi di Jakarta pada 28 Oktober 2026 dengan membawa lima tuntutan, mulai dari penanganan krisis ekologis hingga perlindungan kebebasan sipil.
- • Di Yogyakarta, aksi di kawasan Malioboro, Titik Nol Kilometer, dan sekitar Gedung DPRD DIY awalnya berlangsung relatif kondusif, tetapi berujung ricuh pada malam hari setelah muncul kelompok massa yang melempar batu, petasan, dan kembang api.
- • Setelah demonstrasi di Jakarta berakhir, pemerintah provinsi menyatakan fasilitas publik tetap terjaga. Sementara itu, aparat di Yogyakarta melakukan pengamanan untuk mengendalikan kericuhan yang meluas di kawasan Malioboro hingga malam.
INFORMASI.COM, Jakarta — Demonstrasi mewarnai peringatan Hari Sumpah Pemuda pada Rabu, 28 Oktober 2026, di sejumlah kota, termasuk Jakarta dan Yogyakarta. Di ibu kota, mahasiswa dan masyarakat sipil menyuarakan lima tuntutan melalui aksi #IndonesiaSadar di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI). Sementara itu, demonstrasi di Yogyakarta yang berlangsung di sekitar Malioboro berujung kericuhan pada malam hari.
Kedua kota menghadapi dinamika aksi yang berbeda. Di Jakarta, massa menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, sempat berhadapan dengan barikade polisi, dan membubarkan diri setelah hujan turun pada malam hari. Di Yogyakarta, aksi yang berlangsung sejak siang awalnya berjalan relatif kondusif. Situasi berubah pada malam hari setelah kelompok lain muncul dan memicu ketegangan di sekitar Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Rangkaian peristiwa tersebut memperlihatkan bagaimana momentum Hari Sumpah Pemuda menjadi ruang bagi mahasiswa dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, sekaligus menguji pengelolaan keamanan demonstrasi di ruang publik.
Jakarta: Lima Tuntutan dalam Aksi #IndonesiaSadar
Di Jakarta, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR), dan sejumlah elemen masyarakat sipil menggelar aksi di kawasan Bundaran HI. Massa menyampaikan lima tuntutan yang ditujukan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Lima tuntutan tersebut mencakup penanganan krisis ekologis, evaluasi anggaran negara, perbaikan akses pendidikan, pemberantasan korupsi, serta perlindungan kebebasan sipil dan hak asasi manusia (HAM).
Pertama, mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional atas krisis ekologis yang mereka soroti, menindak korporasi yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, serta membenahi tata kelola lahan.
Kedua, massa meminta pemerintah mengarahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kepentingan masyarakat. Mereka juga mengkritik penggunaan anggaran untuk program yang dinilai tidak menjadi prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Ketiga, demonstran menuntut penurunan biaya pendidikan, pemerataan layanan dasar, dan penyediaan lapangan kerja yang layak.
Keempat, mahasiswa mendesak penghentian penyalahgunaan hukum untuk kepentingan kekuasaan serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Kelima, massa meminta pemerintah menjamin kebebasan berpendapat, menindak pelanggaran HAM, dan menghentikan militerisasi di ruang sipil.
Tuntutan tersebut disampaikan melalui orasi dan spanduk di sekitar Bundaran HI. Salah satu spanduk yang mencolok berbunyi, “Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili.”
Massa Jakarta Sempat Berhadapan dengan Polisi
Situasi di Jakarta sempat memanas ketika rombongan mahasiswa berusaha menuju Bundaran HI, tetapi tertahan barikade polisi di sekitar Gedung UOB, kawasan Dukuh Atas.
Mahasiswa meminta akses untuk melanjutkan perjalanan ke lokasi demonstrasi. Namun, aparat membatasi pergerakan massa sehingga terjadi perdebatan yang kemudian diwarnai aksi saling dorong.
Meski menghadapi pembatasan tersebut, demonstran tetap menyampaikan aspirasi melalui orasi dan poster. Aksi itu juga menarik perhatian publik karena kehadiran sejumlah figur publik, termasuk Eva Celia dan Reza Rahadian, yang dilaporkan terlihat di tengah massa.
Kepadatan demonstran berdampak terhadap lalu lintas di sekitar Jalan MH Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman. Polisi menerapkan pengaturan arus kendaraan secara situasional, sedangkan sejumlah layanan Transjakarta melakukan penyesuaian rute dan operasional.
Menjelang malam, sebagian massa masih bertahan untuk melanjutkan orasi. Aparat dilaporkan menggunakan gas air mata dan kendaraan penyemprot air atau water cannon ketika berupaya membubarkan kelompok yang bertahan di sejumlah titik.
Hujan deras yang mengguyur kawasan Dukuh Atas pada malam hari kemudian mendorong sebagian peserta meninggalkan lokasi. Massa membubarkan diri secara bertahap, sementara aparat tetap berjaga untuk memastikan situasi terkendali.
Jakarta Kembali Kondusif, Fasilitas Publik Dibersihkan
Setelah massa meninggalkan kawasan Bundaran HI, petugas mulai memulihkan arus lalu lintas. Kendaraan kembali melintas di Jalan MH Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman secara bertahap setelah kepadatan demonstran berkurang.
Pada Kamis, 29 Oktober 2026, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan tidak menerima laporan kerusakan fasilitas publik akibat rangkaian aksi tersebut.
Pramono juga mengapresiasi aparat keamanan dan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang membersihkan kawasan demonstrasi hingga dini hari. Menurutnya, pembersihan berlangsung sampai sekitar pukul 01.00 WIB, sedangkan pada pukul 02.00 WIB fasilitas publik di Jakarta dilaporkan telah bersih.
Pernyataan tersebut menjadi gambaran kondisi Jakarta setelah demonstrasi berakhir. Meski aksi sempat mengganggu lalu lintas dan diwarnai ketegangan, pemerintah provinsi menyatakan fasilitas publik tetap terjaga.
Namun, berakhirnya demonstrasi belum menjawab seluruh persoalan yang disampaikan mahasiswa. Tindak lanjut atas lima tuntutan tersebut masih bergantung pada pembahasan dan keputusan pemerintah serta lembaga yang berwenang.
Yogyakarta: Aksi Berlangsung di Sejumlah Titik
Berbeda dari Jakarta, demonstrasi di Yogyakarta tersebar di beberapa lokasi, antara lain Gedung DPRD DIY, Kantor Gubernur DIY di Kompleks Kepatihan, dan kawasan Titik Nol Kilometer yang berada di Malioboro.
Aksi melibatkan sejumlah kelompok, termasuk mahasiswa, pengemudi ojek daring, dan suporter sepak bola. Mereka menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, persoalan kesejahteraan, dugaan tindakan represif aparat, serta isu korupsi di daerah.
Pada sore hari, kelompok mahasiswa dan masyarakat menyampaikan aspirasi melalui orasi di lokasi masing-masing. Aliansi Jogja Memanggil, yang melibatkan mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya, bergerak menuju Titik Nol Kilometer dan bergabung dengan kelompok aksi lain.
Pengaturan lalu lintas diberlakukan di sekitar Malioboro, Titik Nol Kilometer, Jalan Senopati, Jalan Brigjen Katamso, serta sejumlah akses menuju Alun-Alun Utara Keraton Yogyakarta. Rekayasa tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan akibat pergerakan massa.
Rangkaian aksi pada siang hingga sore hari dilaporkan berlangsung relatif kondusif. Sejumlah kelompok mahasiswa telah membubarkan diri setelah menyampaikan tuntutan mereka. Dengan demikian, kericuhan yang terjadi pada malam hari merupakan perkembangan berbeda dari aksi yang berlangsung sebelumnya.
Kericuhan Pecah pada Malam Hari
Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menyebut kericuhan terjadi setelah sekelompok orang yang identitasnya belum diketahui mendatangi Gedung DPRD DIY ketika sebagian peserta aksi sebelumnya telah membubarkan diri.
Kepala Bidang Humas Polda DIY Kombes Pol Ihsan mengatakan kelompok tersebut diduga memprovokasi situasi dengan melempar petasan dan kembang api. Kericuhan kemudian berkembang dengan insiden pelemparan batu terhadap aparat yang berjaga.
Peristiwa tersebut memicu bentrokan di sekitar Gedung DPRD DIY. Polisi berupaya mengendalikan situasi, termasuk menggunakan kendaraan penyemprot air atau water cannon untuk mendorong massa menjauh dari gedung.
Kericuhan kemudian bergeser ke sejumlah titik di kawasan Malioboro. Konsentrasi massa berpindah ke arah utara, termasuk sekitar Teteg Malioboro dan akses menuju Tugu Yogyakarta.
Aparat berupaya memukul mundur massa untuk mengendalikan situasi. Namun, sebagian kelompok masih bertahan dan melempar batu dari sejumlah ruas jalan sehingga pengamanan berlangsung hingga malam.
Polda DIY menduga terdapat dua gelombang massa yang berbeda, yakni aksi pada sore hari yang terpusat di Titik Nol Kilometer dan kerumunan malam yang berujung ricuh. Meski demikian, identitas kelompok yang memicu kericuhan belum dipastikan dalam keterangan awal kepolisian.
Kronologi tersebut penting untuk membedakan aksi yang berlangsung sebelumnya dari kericuhan malam hari. Berdasarkan laporan yang tersedia, sebagian peserta demonstrasi telah membubarkan diri sebelum kelompok yang diduga memicu kericuhan muncul. Karena itu, tidak tepat menyimpulkan bahwa seluruh peserta aksi sebelumnya terlibat dalam bentrokan.
Malioboro Berangsur Kondusif, Polisi Tetap Siaga
Setelah kericuhan meluas, aparat melakukan pengamanan di sejumlah titik untuk membubarkan massa dan mencegah bentrokan berlanjut. Pergerakan kelompok dari sekitar Gedung DPRD DIY menuju kawasan utara Malioboro membuat petugas menyesuaikan pengamanan di lapangan.
Menjelang tengah malam, situasi di kawasan Malioboro berangsur kondusif. Meski demikian, polisi tetap bersiaga untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya kerumunan baru.
Kericuhan tersebut juga memengaruhi aktivitas masyarakat dan pelaku usaha di Malioboro. Sejumlah toko dilaporkan memilih tutup ketika situasi memanas, sementara pengaturan lalu lintas dan pergerakan warga di sekitar kawasan wisata itu ikut terdampak.
Kondisi ini berbeda dari Jakarta, tempat pemerintah provinsi menyatakan tidak menerima laporan kerusakan fasilitas publik setelah demonstrasi. Di Yogyakarta, aparat masih menangani dampak kericuhan dan memantau situasi setelah massa berpencar.
Dua Kota, Dinamika Aksi yang Berbeda
Demonstrasi pada Hari Sumpah Pemuda 2026 memperlihatkan dinamika berbeda di Jakarta dan Yogyakarta. Di ibu kota, aksi #IndonesiaSadar berpusat pada lima tuntutan nasional dan berakhir setelah sebagian besar massa membubarkan diri akibat hujan. Sementara itu, di Yogyakarta, aksi yang berlangsung di sejumlah titik berujung kericuhan setelah kelompok massa lain muncul pada malam hari.
Kedua peristiwa tersebut sama-sama mengangkat kritik terhadap kebijakan pemerintah, tetapi perkembangan di lapangan tidak dapat disamakan. Ketegangan di Jakarta terjadi ketika massa berhadapan dengan barikade polisi, sedangkan kericuhan di Yogyakarta dilaporkan terjadi setelah sebagian peserta aksi sebelumnya membubarkan diri.
Di Jakarta, pemerintah provinsi menyatakan fasilitas publik telah dibersihkan dan tidak ada kerusakan yang dilaporkan. Di Yogyakarta, kepolisian masih melakukan pengamanan setelah insiden pelemparan batu, petasan, dan kembang api.
Pada akhirnya, demonstrasi bukan hanya menyisakan catatan mengenai situasi keamanan dan lalu lintas. Aspirasi yang disampaikan mahasiswa di Jakarta maupun Yogyakarta juga menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk menjelaskan respons dan langkah tindak lanjut atas persoalan yang mereka suarakan.