- • Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 yang menyatakan penggunaan, produksi, dan perdagangan rokok elektrik atau vape hukumnya haram.
- • Keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta pada 6 November 2026 dan diumumkan kepada publik pada 9 November 2026.
- • MUI juga mengeluarkan 12 rekomendasi kepada pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, hingga masyarakat untuk mengendalikan peredaran vape.
INFORMASI.COM, Jakarta — Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan hukum haram bagi penggunaan rokok elektrik atau vape. Ketentuan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape.
Fatwa tersebut ditetapkan di Jakarta pada Jumat, 6 November 2026, bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah. MUI kemudian mengumumkan keputusan tersebut kepada publik pada Senin, 9 November 2026.
Keputusan ini tidak hanya menyasar orang yang menggunakan vape. MUI juga menetapkan hukum haram terhadap penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi zat terlarang, serta aktivitas memproduksi dan memperjualbelikannya.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh, menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan kesehatan, lingkungan, dan potensi penyalahgunaan perangkat rokok elektrik.
Ketentuan Umum: Apa yang Dimaksud dengan Vape?
Dalam bagian pertama, Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 menjelaskan definisi rokok elektrik atau vape.
MUI mendefinisikan rokok elektrik sebagai perangkat bertenaga baterai atau sumber energi lainnya yang memanaskan zat tertentu hingga menghasilkan uap atau aerosol untuk dihirup penggunanya.
Zat tersebut mengandung bahan seperti nikotin, gliserin, dan penambah rasa.
Fatwa ini juga menjelaskan nikotin sebagai senyawa alkaloid yang secara alami terdapat pada tanaman tembakau atau dapat diperoleh melalui proses sintesis. Nikotin memiliki efek terhadap sistem saraf, bersifat adiktif, dan berdampak negatif terhadap kesehatan.
Tiga Ketentuan Hukum dalam Fatwa MUI
Bagian kedua memuat tiga ketentuan hukum yang menjadi inti Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026.
Pertama, menggunakan rokok elektrik atau vape hukumnya haram. MUI menyebut penggunaan produk tersebut membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta perlu dicegah agar tidak menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, maupun zat adiktif lainnya.
Dalam ketentuan tersebut, MUI menggunakan prinsip sadd al-dzariah, yakni upaya mencegah sesuatu yang berpotensi menjadi jalan menuju perbuatan yang dilarang.
Kedua, menyalahgunakan perangkat vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya juga dinyatakan haram.
Ketiga, memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik atau vape hukumnya haram.
Dengan ketentuan tersebut, cakupan fatwa tidak hanya berkaitan dengan perilaku konsumen, tetapi juga aktivitas bisnis yang berada dalam rantai produksi dan perdagangan vape.
12 Rekomendasi MUI kepada Pemerintah dan Masyarakat
Selain menetapkan ketentuan hukum, MUI menyampaikan 12 rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah, lembaga negara, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, dan masyarakat umum.
Berikut isi rekomendasi dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026:
- 1.Presiden dan DPR: Segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
- 2.Presiden: Mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik guna melindungi masyarakat dari paparan dan dampak negatifnya.
- 3.Kementerian dan lembaga: Memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan badan agar kebijakan pengendalian vape berjalan secara terkoordinasi.
- 4.Kementerian Kesehatan: Menyusun kebijakan mengenai larangan penggunaan rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.
- 5.BPOM: Memperketat pengawasan terhadap produk rokok elektrik dan memperkuat koordinasi dengan BNN serta aparat penegak hukum dalam pertukaran informasi dan penanganan produk vape.
- 6.Kementerian Perindustrian: Melarang izin industri vape dan mengevaluasi kebijakan perizinan industri dengan mempertimbangkan risiko penyalahgunaan perangkat tersebut untuk peredaran dan konsumsi zat terlarang.
- 7.Kementerian Keuangan: Mengevaluasi kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan produk.
- 8.BNN dan aparat penegak hukum: Menutup celah peredaran narkoba melalui perangkat vape serta melakukan penindakan tegas terhadap peredaran dan penyalahgunaannya.
- 9.Aparat penegak hukum: Menindak penyalahgunaan perangkat vape untuk produksi, penyimpanan, distribusi, maupun konsumsi narkotika sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- 10.Organisasi masyarakat Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga: Meningkatkan edukasi serta sosialisasi mengenai hukum haram penggunaan vape, bahaya kesehatan, dan potensi penyalahgunaannya.
- 11.Masyarakat: Menghindari penggunaan rokok elektrik dan berperan aktif melindungi anak serta remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin.
- 12.Seluruh pemangku kepentingan: Memperkuat koordinasi dan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan pengendalian rokok elektrik berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat.
Kapan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 Mulai Berlaku?
Pada bagian keempat, fatwa tersebut mengatur ketentuan penutup. MUI menyatakan fatwa mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni 6 November 2026.
Apabila di kemudian hari diperlukan perbaikan atau penyempurnaan, ketentuan tersebut dapat diperbarui sebagaimana mestinya. MUI juga mengimbau seluruh pihak untuk menyebarluaskan fatwa agar diketahui umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.
Fatwa ini ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr KH Aminudin Yakub. Penetapannya diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya H Amirsyah Tambunan.
Apakah Vape Langsung Dilarang oleh Pemerintah?
Terbitnya Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 perlu dibedakan dari larangan yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.
MUI telah menetapkan hukum haram bagi penggunaan, produksi, dan perdagangan vape berdasarkan ketentuan agama. Namun, rekomendasi agar Presiden dan DPR menyusun undang-undang beserta sanksinya menunjukkan bahwa MUI juga mendorong pemerintah membentuk aturan hukum khusus.
Dengan demikian, fatwa tersebut tidak dengan sendirinya menjadi undang-undang yang menetapkan sanksi pidana bagi pengguna maupun penjual vape.
Pelaksanaan rekomendasi MUI masih membutuhkan langkah kebijakan dan regulasi dari pemerintah serta lembaga terkait. Perkembangan aturan pemerintah selanjutnya akan menentukan bagaimana pengendalian rokok elektrik diterapkan secara hukum di Indonesia.