- • Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
- • Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar tersebut dan memastikan penyerahan surat dilakukan di Halim.
- • Kabar ini muncul sehari setelah Gibran menyampaikan niat mundur kepada Prabowo di tengah polemik dokumen pendidikan dan menguatnya dorongan politik di DPR.
INFORMASI.COM, Jakarta — Kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin menguat setelah Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Surat tersebut disebut disampaikan ketika Gibran bertemu Prabowo di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Budi Arie memberikan konfirmasi singkat ketika dimintai tanggapan mengenai kabar pengunduran diri putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.
"Betul (Gibran mundur)," kata Budi Arie saat dikonfirmasi pada Rabu malam.
Ia juga membenarkan informasi bahwa surat pengunduran diri Gibran diserahkan langsung kepada Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma.
"(Diserahkan di Halim) betul," ujarnya.
Pernyataan Budi Arie tersebut menjadi perkembangan terbaru setelah sebelumnya Gibran hanya menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden dalam pertemuannya dengan Prabowo.
Gibran Sebelumnya Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo
Sebelum muncul kabar penyerahan surat di Halim, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Prabowo dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam tersebut membahas dinamika politik yang berkembang setelah muncul persoalan terkait dokumen pendidikan Gibran.
Prasetyo menjelaskan, Gibran menyampaikan keinginan mundur di tengah perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
"Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang," kata Prasetyo.
Namun, Prasetyo meluruskan informasi yang menyebut Prabowo menolak keinginan tersebut. Menurut dia, Presiden justru memberikan sejumlah masukan kepada Gibran.
Dalam pertemuan itu, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.
Prabowo Minta Gibran Tetap Berjuang melalui PTUN
Setelah pertemuan dengan Prabowo, Gibran turut memberikan keterangan kepada awak media di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia mengatakan Presiden memberikan sejumlah saran agar persoalan yang sedang dihadapinya diselesaikan melalui jalur hukum.
Salah satu saran tersebut adalah meminta Gibran tetap memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA," ujar Gibran.
Gibran juga menyebut Prabowo telah memberikan banyak masukan terkait situasi politik yang berkembang. Ia menggambarkan hubungan keduanya sangat dekat dan menyebut Presiden sudah seperti ayahnya sendiri.
Polemik Dokumen Pendidikan Jadi Latar Belakang
Keinginan Gibran untuk mundur muncul setelah dokumen pendidikan yang digunakan sebagai persyaratan pencalonannya dalam Pemilihan Presiden 2024 kembali menjadi sorotan.
Mahkamah Agung sebelumnya memutuskan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah dan batal. Dokumen tersebut berkaitan dengan persyaratan pendidikan yang digunakan ketika Gibran mendaftar sebagai calon wakil presiden.
Putusan tersebut kemudian memicu perdebatan mengenai pemenuhan persyaratan pencalonan Gibran. Persoalan ini juga berkembang menjadi isu politik di parlemen.
Sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi bahkan mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat untuk membahas kemungkinan pemakzulan Gibran.
Berdasarkan pemberitaan yang beredar pada Rabu (11/11/2026), sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi disebut telah mendukung usulan tersebut.
Dinamika politik itu turut memperbesar tekanan terhadap posisi Gibran sebagai Wakil Presiden, meskipun mekanisme pengunduran diri berbeda dengan proses pemberhentian melalui pemakzulan.
Bagaimana Mekanisme Pengunduran Diri Wakil Presiden?
Pengunduran diri Wakil Presiden memiliki konsekuensi konstitusional terhadap keberlangsungan pemerintahan. Ketentuan mengenai kekosongan jabatan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.
Pasal tersebut menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden baru dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Artinya, apabila pengunduran diri Gibran diproses secara resmi dan menyebabkan kekosongan jabatan, mekanisme pengisian posisi tersebut harus mengikuti ketentuan konstitusi.
Sementara itu, pengunduran diri secara sukarela tidak sama dengan pemakzulan. Pemakzulan memiliki tahapan tersendiri yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Hingga Rabu malam (11/11/2026), pernyataan Budi Arie menjadi konfirmasi dari pihak Projo mengenai penyerahan surat tersebut. Namun, publik masih menunggu penjelasan resmi dari Istana maupun lembaga negara terkait mengenai penerimaan surat dan tindak lanjut konstitusionalnya.
Perkembangan ini membuat masa depan jabatan Wakil Presiden Gibran menjadi perhatian politik nasional. Kepastian status jabatannya perlu merujuk pada proses dan keterangan resmi dari pihak berwenang, bukan hanya pernyataan para pihak yang mengonfirmasi kabar pengunduran diri.