- • KSPI dan Partai Buruh mengusulkan kenaikan upah minimum 2027 sebesar 7,5–9,5 persen.
- • Buruh meminta pemerintah menggunakan indeks tertentu hingga batas maksimal dan tidak mengintervensi pembahasan Dewan Pengupahan.
- • Pemerintah akan menghitung kenaikan berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, indeks tertentu, serta kebutuhan hidup layak (KHL).
INFORMASI.COM, Jakarta — Kalangan buruh kembali mendesak pemerintah menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 hingga 9,5 persen. Usulan tersebut disampaikan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menjelang batas akhir penetapan UMP pada 21 November 2026.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut kenaikan upah minimum yang mereka perjuangkan berada pada kisaran 7,5–9,5 persen. Besaran tersebut mencakup usulan kenaikan UMP, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), serta upah minimum sektoral.
Said meminta pemerintah memberikan ruang kepada Dewan Pengupahan untuk membahas besaran kenaikan upah berdasarkan kondisi ekonomi dan kebutuhan pekerja di masing-masing daerah.
Dalam pembahasan tersebut, ia juga meminta pemerintah tidak menentukan indeks tertentu secara sepihak. KSPI berharap indeks yang digunakan berada pada angka maksimal sesuai ketentuan terbaru.
"Kami berharap Mendagri dan Menaker jangan seperti tahun-tahun sebelumnya, mengintervensi pakai indeks tertentu 0,7, pembahasan harus masuk Dewan Pengupahan," kata Said dalam konferensi pers pada Senin, 16 November 2026.
Mengapa Buruh Meminta Kenaikan hingga 9,5 Persen?
Usulan kenaikan tersebut berangkat dari perhitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. KSPI menilai kenaikan upah perlu mempertimbangkan perbedaan kondisi ekonomi setiap daerah sehingga besaran kenaikannya tidak harus sama di seluruh Indonesia.
Sebelumnya, Said menjelaskan usulan kenaikan 7,5–9,5 persen merupakan hasil perhitungan organisasi buruh dengan mempertimbangkan indikator ekonomi. Angka tersebut menjadi tuntutan yang akan diperjuangkan melalui Dewan Pengupahan dan jalur konstitusional.
Bagi buruh, kenaikan upah minimum juga berkaitan dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena itu, mereka meminta pemerintah memperhitungkan kondisi riil pekerja, bukan hanya menggunakan satu angka kenaikan yang berlaku seragam secara nasional.
Bagaimana Pemerintah Menghitung UMP 2027?
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa penetapan upah minimum 2027 mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja, khususnya Pasal 137 hingga Pasal 139.
Dalam aturan tersebut, penghitungan upah minimum mempertimbangkan tiga variabel utama, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Indeks tertentu yang digunakan dalam formula memiliki rentang 0,5 hingga 1,0.
Selain formula tersebut, pemerintah juga harus mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Penetapan upah minimum nantinya didasarkan pada nilai yang lebih tinggi antara hasil formula penghitungan dan nilai KHL yang disepakati Dewan Pengupahan Daerah.
Kemnaker juga menyiapkan estimasi KHL menggunakan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).
Estimasi tersebut mencakup empat kelompok kebutuhan, yaitu pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal. Pemerintah menyusun perhitungan hingga tingkat kabupaten/kota dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing daerah.
Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah mengutamakan dialog sosial dalam proses pembahasan agar aspirasi pekerja, pengusaha, dan pemerintah daerah dapat dipertimbangkan.
Apakah Pemerintah Akan Menyetujui Kenaikan 9,5 Persen?
Hingga 17 November 2026, pemerintah belum mengumumkan keputusan mengenai persentase kenaikan UMP 2027 secara nasional. Dengan demikian, tuntutan buruh sebesar 9,5 persen belum dapat dianggap sebagai angka kenaikan yang akan diberlakukan.
Besaran kenaikan nantinya bergantung pada hasil penghitungan berdasarkan ketentuan undang-undang dan rekomendasi Dewan Pengupahan Daerah. Perbedaan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta kebutuhan hidup layak membuat hasil penetapan setiap provinsi berpotensi berbeda.
Pemerintah menetapkan batas waktu pengumuman UMP 2027 paling lambat pada 21 November 2026. Setelah itu, penetapan upah minimum kabupaten/kota dijadwalkan paling lambat 25 November 2026.
Sementara itu, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) memiliki batas penetapan pada 26 November 2026 dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) paling lambat 30 November 2026.
Dengan jadwal tersebut, pembahasan antara pemerintah daerah, pengusaha, dan perwakilan pekerja menjadi penentu besaran upah minimum tahun depan. Tuntutan kenaikan hingga 9,5 persen masih harus melalui proses perhitungan dan pembahasan sebelum gubernur menetapkan UMP 2027 di masing-masing provinsi.