- • Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik UU Perampasan Aset yang disahkan DPR pada 19 November 2026 karena dinilai menghilangkan sejumlah instrumen penting untuk menjangkau kekayaan hasil korupsi.
- • ICW menyoroti penghapusan ketentuan illicit enrichment, kenaikan ambang batas aset yang dapat dirampas melalui mekanisme tanpa putusan pidana, serta pembatasan terhadap tindak pidana masa lalu.
- • ICW juga mempersoalkan minimnya transparansi pembahasan dan membuka kemungkinan mengajukan uji formil maupun materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK).
INFORMASI.COM, Jakarta — Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Kamis (19/11/2026) justru menuai kritik dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Lembaga antikorupsi tersebut menilai sejumlah ketentuan dalam regulasi baru itu berpotensi melemahkan upaya negara untuk merampas kekayaan hasil korupsi, terutama aset milik pelaku kejahatan kelas kakap.
ICW sebenarnya mendukung kehadiran regulasi yang dapat memperkuat pemulihan aset hasil tindak pidana. Namun, organisasi tersebut menilai substansi aturan yang disahkan DPR tidak sepenuhnya menjawab tujuan awal pembentukan UU Perampasan Aset.
Kritik utama ICW tertuju pada penghapusan ketentuan mengenai peningkatan kekayaan secara tidak wajar atau illicit enrichment. Selain itu, ICW mempersoalkan kenaikan ambang batas nilai aset yang dapat dirampas melalui mekanisme non-conviction based asset forfeiture (NCB).
Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, menilai perubahan tersebut justru mengurangi kemampuan negara untuk menjangkau kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan sah pejabat publik.
ICW Soroti Penghapusan Aturan Illicit Enrichment
Salah satu poin yang paling disorot ICW adalah tidak dimasukkannya ketentuan illicit enrichment dalam UU Perampasan Aset yang disahkan DPR.
Istilah tersebut merujuk pada peningkatan kekayaan pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara wajar berdasarkan penghasilan atau sumber pendapatan sahnya.
Dalam konteks pemberantasan korupsi, ketentuan ini dinilai dapat menjadi instrumen untuk menelusuri kekayaan pejabat yang diduga tidak sesuai dengan profil penghasilannya. Dengan begitu, aparat memiliki dasar hukum tambahan untuk mengidentifikasi aset yang patut diperiksa.
Ibrahim menilai penghapusan ketentuan tersebut membuat negara kehilangan salah satu instrumen untuk menjangkau kekayaan tidak wajar, termasuk harta yang tidak dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
"Alih-alih memperkuat rezim LHKPN dengan membuat harta tidak terlapor dapat dirampas — persis yang diusulkan KPK — draf ini justru membuang instrumen itu sama sekali," kata Ibrahim dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).
Kritik serupa disampaikan Staf Divisi Investigasi ICW, Azhim. Ia mempertanyakan alasan DPR tidak memasukkan ketentuan mengenai peningkatan kekayaan pejabat yang tidak wajar.
Menurut Azhim, persoalan kekayaan pejabat yang meningkat secara tidak wajar perlu mendapat perhatian serius karena tidak seluruh harta yang dimiliki pejabat dapat dengan mudah ditelusuri asal-usulnya melalui laporan kekayaan.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan bahwa konsep illicit enrichment tidak dimasukkan karena dinilai berpotensi bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM). DPR juga mengaku telah mempelajari penerapan konsep tersebut di sejumlah negara.
Perbedaan pandangan ini memperlihatkan perdebatan mendasar mengenai keseimbangan antara kewenangan negara untuk memulihkan aset dan perlindungan hak kepemilikan masyarakat.
Ambang Batas Perampasan Aset Naik Jadi Rp1 Miliar
Selain penghapusan illicit enrichment, ICW mempersoalkan perubahan ambang batas nilai aset yang dapat dirampas melalui mekanisme NCB.
Dalam draf RUU Perampasan Aset 2023, ambang batas tersebut ditetapkan sebesar Rp100 juta. Namun, dalam draf terbaru yang menjadi dasar pengesahan, nilainya meningkat menjadi Rp1 miliar.
ICW menilai kenaikan tersebut berpotensi mempersempit jangkauan perampasan aset. Sebab, aset yang nilainya berada di bawah batas tersebut dapat menghadapi hambatan untuk diproses melalui mekanisme NCB.
Persoalan lainnya adalah nilai ambang batas tersebut dapat diubah melalui Peraturan Pemerintah (PP). ICW menilai pengaturan seperti ini berpotensi membuat cakupan perampasan aset bergantung pada kebijakan pemerintah berikutnya.
Mekanisme NCB sendiri memungkinkan negara mengajukan perampasan aset tanpa harus terlebih dahulu memperoleh putusan pidana terhadap pemiliknya dalam kondisi tertentu. Proses tersebut tetap harus mengikuti prosedur hukum dan pemeriksaan pengadilan.
Instrumen ini penting, antara lain, ketika pelaku tindak pidana meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat dihadirkan dalam proses peradilan, tetapi aset yang berkaitan dengan kejahatan masih dapat ditelusuri.
ICW menilai perubahan ambang batas tersebut perlu dikaji kembali agar tujuan pemulihan aset tidak kehilangan efektivitasnya.
Prinsip Non-Retroaktif Dinilai Membatasi Pemulihan Aset
ICW juga mengkritik penerapan prinsip non-retroaktif dalam pengaturan perampasan aset. Prinsip tersebut pada dasarnya melarang pemberlakuan aturan hukum secara surut terhadap peristiwa yang terjadi sebelum aturan berlaku, kecuali terdapat dasar hukum yang membenarkannya.
Menurut ICW, pembatasan tersebut berpotensi menyulitkan negara dalam menelusuri dan memulihkan aset hasil tindak pidana yang terjadi pada masa lalu.
Padahal, aset hasil korupsi dapat berpindah tangan, disamarkan, atau disimpan dalam berbagai bentuk selama bertahun-tahun. Ketika aturan tidak dapat menjangkau kondisi tertentu pada masa lalu, proses pemulihan aset berpotensi menghadapi kendala.
ICW mengaitkan persoalan tersebut dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi atau United Nations Convention against Corruption (UNCAC).
Dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c, UNCAC mendorong negara untuk mempertimbangkan mekanisme perampasan tanpa putusan pidana dalam kondisi tertentu. Sementara itu, Pasal 20 mengatur dorongan kepada negara untuk mempertimbangkan kriminalisasi peningkatan kekayaan pejabat yang tidak dapat dijelaskan secara wajar.
ICW menilai penghapusan ketentuan illicit enrichment dan pembatasan jangkauan terhadap aset masa lalu membuat regulasi tersebut belum sepenuhnya memanfaatkan instrumen yang tersedia dalam kerangka pemberantasan korupsi internasional.
ICW Kritik Transparansi Pembahasan UU
Persoalan lain yang disorot ICW adalah proses pembentukan UU Perampasan Aset. Ibrahim menilai pembahasan regulasi tersebut tidak berjalan secara transparan karena dokumen penting tidak dapat diakses publik secara memadai.
Dokumen yang dipersoalkan meliputi naskah RUU, naskah akademik, dan daftar inventarisasi masalah (DIM). Menurut ICW, dokumen-dokumen tersebut tidak dipublikasikan melalui kanal resmi DPR maupun sistem informasi legislasi selama proses penyusunan hingga pembahasan.
ICW juga menilai pelibatan masyarakat belum memenuhi prinsip partisipasi bermakna atau meaningful participation.
Sebab, masyarakat dan kelompok sipil diminta memberikan masukan ketika belum memperoleh akses memadai terhadap naskah yang sedang dibahas. Kondisi tersebut dinilai menyulitkan publik untuk memahami substansi aturan sekaligus menyampaikan kritik secara terarah.
Sebelum pengesahan, Koalisi Advokasi Perampasan Aset juga telah meminta DPR membuka dokumen pembahasan. Namun, menurut Ibrahim, permintaan tersebut tidak memperoleh tanggapan yang memadai.
ICW menilai keterbukaan menjadi syarat penting dalam pembentukan undang-undang, terlebih regulasi tersebut memberikan kewenangan besar kepada negara untuk merampas aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.
ICW Buka Peluang Gugat UU Perampasan Aset ke MK
Atas berbagai persoalan tersebut, ICW bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum terhadap UU Perampasan Aset.
Ibrahim mengatakan pihaknya mendukung instrumen perampasan aset sebagai sarana pemulihan kerugian negara. Namun, ICW menolak substansi regulasi yang dinilai justru menumpulkan kewenangan negara untuk menjangkau kekayaan hasil kejahatan.
"Bila pengesahan tetap dipaksakan, Koalisi menempuh pengujian formil dan materiil ke Mahkamah Konstitusi, dengan seluruh rekam ketertutupan sebagai bukti," ujar Ibrahim.
Pengujian formil di MK berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang, termasuk apakah prosedur legislasi telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pengujian materiil ditujukan untuk menguji kesesuaian isi undang-undang dengan Undang-Undang Dasar 1945.
ICW juga mendorong agar ketentuan mengenai kekayaan tidak wajar kembali dipertimbangkan, ambang batas perampasan aset dievaluasi, serta independensi lembaga pengelola dan pengawas aset diperkuat.
DPR Klaim Substansi UU Telah Melalui Pembahasan
Di sisi lain, DPR menyatakan pembahasan RUU Perampasan Aset telah melalui serangkaian proses legislasi bersama pemerintah. Komisi III DPR sebelumnya menyelesaikan 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) dan menggelar puluhan rapat untuk membahas substansi rancangan aturan tersebut.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut pengesahan dilakukan setelah pembahasan dan penyerapan aspirasi dari berbagai pihak. DPR juga menyatakan telah mengantisipasi sejumlah persoalan yang dikhawatirkan muncul dalam penerapan undang-undang tersebut.
Pengesahan RUU Perampasan Aset diharapkan menjadi instrumen tambahan bagi negara untuk menelusuri, mengamankan, dan memulihkan aset hasil tindak pidana. Namun, kritik ICW memperlihatkan bahwa efektivitas regulasi tersebut masih menjadi perdebatan.
Tantangan berikutnya adalah memastikan aturan tersebut dapat diterapkan secara transparan, tidak disalahgunakan, serta benar-benar mampu menjangkau kekayaan hasil kejahatan. Tanpa pengawasan dan mekanisme yang kuat, tujuan memulihkan kerugian negara berisiko tidak tercapai secara optimal.