Giring Mundur dari PSI, Apakah Tetap Menjabat Wakil Menteri Kebudayaan?

Giring Mundur dari PSI, Apakah Tetap Menjabat Wakil Menteri Kebudayaan?
Giring resmi mundur dari PSI, Senin (9/11/2026). Foto: Instagram/@giring

Traktir Redaksi

Suka dengan artikel ini? Dukung jurnalisme Informasi.com dengan scan QRIS di bawah melalui m-banking atau e-wallet.

QRIS Media Informasi Dunia Simpan QRIS
Ikhtisar
  • • Giring Ganesha mengumumkan pengunduran dirinya dari keanggotaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Senin, 9 November 2026.
  • • Keputusan tersebut tidak otomatis membuat Giring kehilangan jabatan sebagai Wakil Menteri Kebudayaan.
  • • Pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri merupakan kewenangan Presiden sehingga Giring tetap menjabat selama belum ada keputusan pemberhentian dari Presiden Prabowo Subianto.

INFORMASI.COM, Jakarta — Pengunduran diri Giring Ganesha dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memunculkan pertanyaan mengenai kelanjutan posisinya di pemerintahan. Pasalnya, Giring saat ini masih menjabat sebagai Wakil Menteri Kebudayaan dalam Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Giring mengumumkan pengunduran dirinya melalui video yang diunggah di akun media sosial pribadinya pada Senin (9/11/2026). Ia mengaku sudah tidak menemukan keselarasan antara sejumlah hal dalam perjalanan partai dengan perjuangan yang diyakininya sejak awal terjun ke dunia politik.

"Setelah melalui pertimbangan pribadi yang matang, minggu lalu saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Solidaritas Indonesia," ujar Giring.

Meski meninggalkan PSI, mantan vokalis Nidji tersebut menegaskan komitmennya untuk tetap mengabdi kepada negara. Ia juga mengenang pengalamannya selama sekitar dua tahun menjalankan tugas sebagai Wakil Menteri Kebudayaan.

Mundur dari Partai Tidak Otomatis Mengakhiri Jabatan Wamen

Pengunduran diri Giring dari PSI tidak serta-merta membuatnya harus meninggalkan jabatan Wakil Menteri Kebudayaan. Keanggotaan partai dan jabatan dalam pemerintahan merupakan dua hal yang berbeda.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, wakil menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dengan demikian, keputusan Giring keluar dari PSI tidak secara otomatis mengakhiri masa jabatannya di kementerian.

Ketentuan mengenai wakil menteri tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Aturan tersebut memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengangkat wakil menteri apabila terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus.

Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara juga mengatur bahwa wakil menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Wakil menteri bertugas membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian.

Artinya, status Giring sebagai Wakil Menteri Kebudayaan tetap berlaku sepanjang belum ada keputusan Presiden yang memberhentikannya dari jabatan tersebut.

Giring Masih Menjabat Wakil Menteri Kebudayaan

Giring dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjadi Wakil Menteri Kebudayaan setelah pembentukan Kabinet Merah Putih pada Oktober 2024.

Dalam pernyataan pengunduran dirinya, Giring justru menyinggung pengalaman selama dua tahun menjalankan tugas di pemerintahan. Ia mengatakan tanggung jawab tersebut membuatnya semakin memahami arti pengabdian kepada bangsa dan negara.

"Tidak terasa selama dua tahun menjadi Wakil Menteri Kebudayaan membuat saya semakin memahami besarnya tanggung jawab melayani bangsa," kata Giring.

Ia juga mengenang momen ketika Prabowo menghubunginya pada September 2024 untuk mengajaknya bergabung dalam pemerintahan. Giring mengaku langsung menerima tawaran tersebut.

Hingga pengumuman pengunduran dirinya dari PSI pada 9 November 2026, belum ada pengumuman mengenai pemberhentian Giring dari jabatan Wakil Menteri Kebudayaan.

Apa Kewenangan Presiden terhadap Jabatan Wakil Menteri?

Kewenangan Presiden dalam mengangkat dan memberhentikan wakil menteri berkaitan dengan posisi wakil menteri sebagai pembantu menteri dalam menjalankan urusan pemerintahan.

Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa menteri-menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Adapun pengaturan mengenai wakil menteri dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Kementerian Negara dan peraturan presiden.

Dalam praktiknya, Presiden memiliki kewenangan menentukan susunan pembantu pemerintahan sesuai kebutuhan kabinet. Karena itu, perubahan status keanggotaan partai seorang wakil menteri tidak dengan sendirinya mengubah kedudukannya di pemerintahan.

Dengan demikian, Giring masih dapat menjalankan tugas sebagai Wakil Menteri Kebudayaan meskipun telah keluar dari PSI. Perubahan status jabatan baru terjadi apabila Presiden mengambil keputusan untuk memberhentikan atau mengganti dirinya.

Pengabdian Giring Disebut Tetap Berlanjut

Dalam video pengunduran dirinya, Giring menegaskan bahwa keputusannya meninggalkan PSI bukan berarti menghentikan pengabdiannya kepada Indonesia.

"Saya izin pamit dari PSI, namun pengabdian dan perjuangan kepada bangsa dan negara akan terus berlanjut," tulisnya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Giring ingin tetap berkontribusi melalui peran yang dijalankannya di luar keanggotaan partai.

Untuk saat ini, pengunduran diri Giring dari PSI tidak mengubah statusnya sebagai Wakil Menteri Kebudayaan. Keputusan mengenai kelanjutan jabatan tersebut tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

BAGIKAN
Add preferred source on Google
Anda harus login untuk memberikan komentar.