- • Lebih dari 25 anggota DPR RI diklaim telah menandatangani dokumen pengusulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
- • Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyebut dukungan berasal dari anggota lintas fraksi, tetapi masih atas nama pribadi.
- • Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR telah menerima laporan tersebut dan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme konstitusi.
INFORMASI.COM, Jakarta — Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memanas setelah sejumlah anggota DPR RI mulai menggalang dukungan untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Hingga Selasa, 10 November 2026, lebih dari 25 anggota DPR diklaim telah menandatangani dokumen pengusulan hak tersebut.
Klaim itu disampaikan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera. Ia juga memperlihatkan dokumen berjudul "Pengusul Hak Menyatakan Pendapat" yang memuat tanda tangan sejumlah anggota DPR.
Menurut Mardani, dukungan datang dari berbagai fraksi di parlemen. Namun, para anggota yang menandatangani dokumen tersebut masih menyampaikan dukungan secara pribadi, bukan sebagai keputusan resmi fraksi.
"Hampir semua, lebih dari 25," kata Mardani saat menjelaskan jumlah anggota DPR yang telah menandatangani usulan tersebut.
Ia menyebut pengumpulan tanda tangan dimulai sejak Senin malam, 9 November 2026, dan terus bertambah hingga Selasa. Dalam dokumen yang diperlihatkan kepada wartawan, setidaknya terdapat 12 nama anggota DPR yang telah membubuhkan tanda tangan. Mardani menyatakan jumlah sebenarnya sudah melampaui 25 orang.
Puan Maharani Pastikan Usulan Ditindaklanjuti
Perkembangan pengumpulan tanda tangan tersebut bertepatan dengan pembukaan Masa Persidangan II DPR Tahun Sidang 2026–2027 pada Selasa, 10 November 2026.
Ketua DPR RI Puan Maharani membenarkan bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran.
"Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Puan mengatakan pimpinan DPR akan menindaklanjuti usulan tersebut setelah pembukaan masa sidang. Namun, prosesnya tetap harus mengikuti mekanisme dan ketentuan konstitusi.
"Namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya. Dan tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada," katanya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa usulan HMP telah masuk dalam perhatian pimpinan DPR. Meski demikian, penerimaan laporan belum berarti DPR secara resmi menyetujui penggunaan hak tersebut.
Putusan MA Jadi Pemicu Menguatnya Desakan Politik
Dorongan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat muncul setelah berkembangnya polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.
Salah satu perkembangan yang menjadi perhatian adalah putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan terhadap surat keterangan penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran.
Dalam putusan kasasi tersebut, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 2019 tidak sah dan batal. Putusan itu kemudian menjadi dasar bagi sejumlah pihak untuk mempertanyakan kembali persoalan administrasi pendidikan Gibran.
Sebelumnya, pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) juga menjadi bagian dari perdebatan mengenai dokumen pendidikan yang digunakan Gibran saat pencalonan.
Namun, perkembangan putusan pengadilan tersebut perlu dibedakan dari proses politik di DPR. Penggunaan HMP merupakan mekanisme konstitusional yang memiliki tahapan dan persyaratan tersendiri, bukan keputusan otomatis untuk memberhentikan wakil presiden.
PDIP Nilai Hak Menyatakan Pendapat sebagai Pilihan Rasional
Dorongan penggunaan HMP juga mendapat perhatian dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai hak tersebut dapat menjadi instrumen bagi DPR untuk menindaklanjuti persoalan yang berkaitan dengan putusan MA.
"Sehingga banyak yang kemudian mengusulkan bahwa hak menyatakan pendapat itu merupakan pilihan yang paling rasional saat ini," ujar Hasto di Sekolah Partai, Jakarta, Senin, 9 November 2026.
Hasto mengatakan partainya menerima berbagai aspirasi dari kelompok masyarakat yang meminta DPR menggunakan hak konstitusionalnya. PDIP juga mengaku telah berkomunikasi dengan sejumlah pihak untuk membahas perkembangan tersebut.
Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, sebelumnya juga mendorong penggunaan HMP dibandingkan hak angket. Menurutnya, hak tersebut dapat menjadi pilihan untuk menindaklanjuti persoalan hukum yang berkaitan dengan posisi Gibran.
Di sisi lain, Fraksi Partai Gerindra belum menentukan sikap resmi. Juru Bicara Gerindra, Kamrussamad, menyatakan partainya masih menunggu arahan pimpinan dan akan membahas persoalan tersebut melalui rapat internal.
Apa Itu Hak Menyatakan Pendapat dan Bagaimana Prosesnya?
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak DPR yang diatur dalam Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan lebih lanjut terdapat dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Berdasarkan Pasal 79 ayat (4) UU MD3, DPR dapat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat untuk menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa yang terjadi di dalam maupun luar negeri.
Hak tersebut juga dapat digunakan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, termasuk dugaan perbuatan tercela maupun kondisi ketika presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai pejabat negara.
Dalam proses pengajuannya, usulan HMP harus memenuhi persyaratan dukungan sekurang-kurangnya 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Usulan tersebut kemudian diproses melalui mekanisme DPR, termasuk pembahasan dan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna sesuai ketentuan yang berlaku.
Apabila DPR nantinya menyatakan terdapat dugaan pelanggaran oleh wakil presiden yang memenuhi ketentuan konstitusi, proses pemberhentian tidak dapat dilakukan secara langsung. Mekanismenya melibatkan pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Dengan demikian, pengumpulan tanda tangan lebih dari 25 anggota DPR saat ini masih merupakan tahap pengusulan. Belum ada keputusan DPR yang menyatakan Gibran harus diberhentikan dari jabatan wakil presiden.
Polemik Ijazah Gibran Masuk Babak Baru
Penggalangan tanda tangan lintas fraksi menunjukkan polemik dokumen pendidikan Gibran mulai berkembang menjadi persoalan politik di parlemen. Setelah sebelumnya menjadi perdebatan melalui jalur hukum dan ruang publik, persoalan tersebut kini didorong masuk ke mekanisme pengawasan DPR.
Pimpinan DPR telah menyatakan menerima laporan pengusulan HMP dan akan menindaklanjutinya sesuai aturan. Namun, arah pembahasan selanjutnya masih bergantung pada proses internal parlemen, sikap fraksi-fraksi, serta pemenuhan seluruh persyaratan konstitusional.