- • Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra menyebut putusan MA dan MK terkait dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka telah bersifat final.
- • Yusril menyoroti pertimbangan putusan MA yang menyebut adanya pelanggaran serius dan membahayakan kehidupan demokrasi.
- • Menurut Yusril, putusan tersebut tidak otomatis menggugurkan jabatan Gibran sebagai wakil presiden. Pemberhentian tetap harus melalui mekanisme konstitusional.
INFORMASI.COM, Jakarta – Polemik mengenai posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkap implikasi hukum dari putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Yusril menyampaikan penjelasan tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026. Ia menegaskan bahwa kedua putusan yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran telah bersifat final sehingga tidak tersedia lagi upaya hukum untuk mengubah putusan tersebut.
Meski demikian, Yusril meminta masyarakat mencermati pertimbangan hukum dalam putusan MA. Menurutnya, terdapat bagian yang menyebut adanya pelanggaran serius yang dinilai membahayakan kehidupan demokrasi dan menyangkut kepentingan seluruh bangsa Indonesia.
Yusril Soroti Pertimbangan Hukum Putusan MA
Yusril menjelaskan, salah satu putusan yang menjadi perhatian adalah Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026. Dalam putusan tersebut, MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan H.M. Subhan dalam perkara sengketa tata usaha negara.
MA membatalkan surat keterangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang digunakan untuk penyetaraan pendidikan Gibran. Pengadilan juga memerintahkan kementerian terkait untuk mencabut surat keterangan tersebut.
Putusan itu berlaku secara surut atau ex tunc, yakni sejak surat diterbitkan pada Agustus 2019.
Menurut Yusril, MA tetap berwenang memeriksa perkara tersebut meskipun gugatan diajukan setelah melewati batas waktu. Pertimbangannya, persoalan itu dinilai tidak hanya menyangkut kepentingan kontestan pemilihan presiden dan wakil presiden, tetapi juga kepentingan seluruh bangsa Indonesia.
Yusril pun menilai pertimbangan tersebut perlu dibaca secara cermat karena memuat persoalan serius terkait kehidupan demokrasi.
"Jadi masalahnya memang serius kalau kita baca putusan dari MA itu. Sehingga kalau saya menafsirkan sih sebenarnya seperti punya pilihan. Apakah berhenti ataukah memang diberhentikan. Tapi kita lihatlah apa perkembangan yang akan terjadi pada hari-hari selanjutnya," ujar Yusril.
Putusan MA dan MK Dinilai Sudah Final
Selain putusan MA, Yusril turut menjelaskan putusan MK terkait gugatan mengenai pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Dalam perkara tersebut, MK menyatakan gugatan yang diajukan Denny Indrayana dan sejumlah pihak lainnya tidak dapat diterima.
Yusril menegaskan putusan MK bersifat final dan mengikat. Sementara itu, putusan MA juga telah final sehingga tidak ada lagi upaya hukum lanjutan yang dapat ditempuh untuk mengubah hasil perkara tersebut.
Ia juga menjelaskan Gibran tidak dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan MA karena tidak menjadi pihak tergugat intervensi dalam perkara tersebut.
Dalam perkara itu, pihak tergugat adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Karena Gibran tidak masuk sebagai pihak dalam posisi tersebut, menurut Yusril, ia tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan upaya hukum lanjutan.
Yusril juga menilai rencana Gibran untuk kembali membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak akan membawa hasil apabila materi gugatannya sama dengan perkara yang telah diputus MA.
Jabatan Gibran Tidak Otomatis Gugur
Di tengah polemik tersebut, Yusril menegaskan bahwa putusan MA dan MK tidak serta-merta menggugurkan kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.
Persoalan pemberhentian wakil presiden memiliki mekanisme konstitusional tersendiri. Dengan demikian, putusan terkait dokumen pendidikan tidak bisa langsung dimaknai sebagai keputusan pemberhentian dari jabatan.
Yusril menjelaskan, apabila Gibran memilih mengundurkan diri, ia harus menyampaikan surat resmi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Setelah menerima surat tersebut, MPR akan menyampaikan adanya kekosongan jabatan wakil presiden kepada Presiden. Selanjutnya, Presiden mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR untuk dipilih melalui mekanisme yang berlaku.
Sementara itu, jika pemberhentian ditempuh melalui proses pemakzulan, terdapat tahapan konstitusional yang harus dilalui, termasuk mekanisme di DPR dan MPR.
Karena itu, Yusril menilai perkembangan politik dan hukum terkait posisi Gibran masih perlu dicermati. Putusan pengadilan memang telah final, tetapi konsekuensi terhadap jabatan wakil presiden tetap harus mengikuti ketentuan konstitusi.
Di sisi lain, Gibran sebelumnya menyatakan akan berupaya membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui PTUN. Ia juga mengaku akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk membahas kemungkinan pengajuan PK.
Polemik ini pun belum sepenuhnya berakhir. Publik masih menunggu langkah Gibran serta tindak lanjut pemerintah terhadap putusan MA dan MK tersebut.