- • DPR RI membatalkan rapat paripurna yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 12 November 2026. Salah satu agendanya adalah pengumuman usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
- • Pembatalan terjadi pada hari yang sama ketika Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR RI. Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan penerimaan surat tersebut.
- • Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi sebelumnya telah menandatangani usulan HMP terkait polemik persyaratan pendidikan Gibran. Namun, usulan itu belum menjadi keputusan DPR untuk memberhentikan wakil presiden.
INFORMASI.COM, Jakarta — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membatalkan rapat paripurna yang semula dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 12 November 2026. Salah satu agenda rapat tersebut adalah pengumuman usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Keputusan pembatalan ini menjadi sorotan karena muncul di tengah proses politik terkait usulan pemakzulan Gibran. Sehari sebelumnya, 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani dokumen pengajuan HMP yang berkaitan dengan polemik persyaratan pendidikan wakil presiden.
Pada hari yang sama, Gibran mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, untuk menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Dua peristiwa tersebut berlangsung dalam rentang waktu berdekatan. Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai alasan DPR membatalkan paripurna, apakah pengunduran diri Gibran berkaitan dengan keputusan tersebut, serta bagaimana kelanjutan proses HMP yang telah diajukan para anggota dewan.
DPR Batalkan Paripurna Tiga Jam Sebelum Jadwal
DPR semula menjadwalkan rapat paripurna pada Kamis, 12 November 2026, pukul 14.00 WIB. Salah satu agenda yang tercantum adalah pengumuman usul penggunaan hak anggota DPR, termasuk HMP yang diajukan untuk menindaklanjuti polemik persyaratan pendidikan Gibran.
Namun, agenda tersebut tidak terlaksana setelah Sekretariat Jenderal DPR mengumumkan pembatalan rapat.
Dalam keterangan tertulisnya, Sekretariat Jenderal DPR menyebut keputusan tersebut berdasarkan hasil Rapat Konsultasi pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) pada 12 November 2026.
"Berdasarkan hasil Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus tanggal 12 November 2026, memutuskan bahwa Rapat Paripurna hari ini dibatalkan," demikian keterangan Sekretariat Jenderal DPR.
Pengumuman pembatalan disampaikan sekitar tiga jam sebelum jadwal rapat. Dengan demikian, agenda pengumuman usulan HMP yang sebelumnya telah direncanakan tidak jadi dibacakan dalam paripurna hari itu.
Keterangan resmi DPR menyebut hasil rapat konsultasi sebagai dasar pembatalan. Namun, pengumuman tersebut tidak merinci alasan substantif di balik keputusan itu.
Pembatalan juga berlangsung bersamaan dengan penyerahan surat pengunduran diri Gibran kepada MPR. Sejumlah pemberitaan mengaitkan kedua peristiwa tersebut, tetapi DPR belum menyampaikan secara terperinci bahwa penyerahan surat itu merupakan alasan formal pembatalan rapat.
Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri kepada MPR
Pada Kamis pagi, Gibran mendatangi Kompleks DPR/MPR RI di Senayan, Jakarta. Ia tiba di Gedung Nusantara III sekitar pukul 11.16 WIB dan langsung menuju ruang kerja Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
Pertemuan Gibran dengan pimpinan MPR berlangsung sekitar 20 menit. Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden.
Ahmad Muzani membenarkan penerimaan surat tersebut setelah pertemuan selesai. Ia menjelaskan bahwa kedatangan Gibran bertujuan menyampaikan pengunduran diri secara resmi melalui surat.
Muzani mengatakan Gibran juga meminta pimpinan MPR segera memproses dokumen tersebut.
"Beliau tidak sampaikan banyak hal, cuma sampaikan surat pengunduran diri," ujar Muzani saat memberikan keterangan kepada awak media di Kompleks Parlemen, Kamis, 12 November 2026.
Gibran juga menyampaikan bahwa surat pengunduran diri yang sama sebelumnya telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Setelah menerima dokumen tersebut, pimpinan MPR berencana menggelar rapat internal untuk membahas langkah selanjutnya. MPR juga akan mengadakan rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi dan kelompok DPD.
Muzani menyebut MPR perlu menindaklanjuti surat tersebut sesuai mekanisme konstitusi. Proses itu berkaitan dengan ketentuan mengenai kekosongan jabatan wakil presiden apabila pengunduran diri telah diproses sesuai aturan.
Sebanyak 120 Anggota DPR dari Delapan Fraksi Ajukan HMP
Sebelum pembatalan paripurna, usulan HMP terhadap Gibran telah memperoleh dukungan dari 120 anggota DPR. Dokumen tersebut diserahkan kepada pimpinan DPR pada Rabu, 11 November 2026.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan bahwa jumlah tersebut berasal dari delapan fraksi. Angka itu diketahui setelah pimpinan DPR melakukan rekapitulasi dokumen yang diserahkan para pengusul.
"Total 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat," kata Saan di Kompleks Parlemen, Rabu, 11 November 2026.
Berikut rincian anggota DPR yang menandatangani usulan HMP:
| Fraksi DPR | Jumlah Anggota |
| PKS | 28 |
| NasDem | 19 |
| PKB | 18 |
| Demokrat | 18 |
| PDI Perjuangan | 14 |
| Golkar | 11 |
| Gerindra | 11 |
| PAN | 1 |
| Total | 120 |
Saan menjelaskan bahwa usulan tersebut berkaitan dengan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Ketentuan itu mengatur hak DPR untuk menyampaikan pendapat mengenai dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai presiden dan/atau wakil presiden.
Dalam perkara Gibran, para pengusul mengaitkan HMP dengan polemik dokumen pendidikan yang menjadi perhatian publik sejak proses pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024.
Jumlah 120 penandatangan tersebut telah melampaui persyaratan minimal pengajuan HMP. Namun, terpenuhinya jumlah pengusul tidak otomatis membuat DPR menyetujui pemakzulan atau memberhentikan Gibran dari jabatannya.
Polemik Persyaratan Pendidikan Menjadi Dasar Pengajuan HMP
Usulan HMP muncul setelah sejumlah anggota DPR mempersoalkan persyaratan pendidikan Gibran sebagai wakil presiden.
Para pengusul menilai persoalan dokumen pendidikan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional. Mereka mengaitkan materi usulan dengan sejumlah putusan pengadilan yang menjadi bagian dari polemik persyaratan pencalonan Gibran.
Dalam dokumen pengajuan, para anggota DPR menyampaikan pandangan bahwa Gibran diduga tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan wakil presiden.
Meski demikian, materi tersebut merupakan pendapat dan argumentasi para pengusul HMP. Pengajuan hak menyatakan pendapat belum menjadi putusan hukum yang menyatakan Gibran terbukti melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi syarat jabatan.
DPR masih harus menjalankan tahapan pembahasan sesuai ketentuan perundang-undangan sebelum dapat mengambil keputusan kelembagaan.
Apa Perbedaan HMP dan Pemakzulan?
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak DPR yang diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945. Hak tersebut memberikan kewenangan kepada DPR untuk menyampaikan pendapat mengenai persoalan tertentu, termasuk dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden.
Dalam konteks pemakzulan, HMP menjadi salah satu tahapan yang dapat mengawali proses pemberhentian presiden atau wakil presiden.
Namun, prosesnya tidak berhenti pada pengumpulan tanda tangan anggota DPR. Ada sejumlah tahapan yang harus dilalui sebelum persoalan tersebut dapat berujung pada pemberhentian pejabat negara.
Secara umum, mekanismenya meliputi:
- 1.Pengajuan usulan HMP. Anggota DPR menyampaikan dokumen usulan kepada pimpinan DPR dengan memenuhi persyaratan jumlah pengusul dan ketentuan administrasi.
- 2.Pengumuman dalam rapat paripurna. Usulan yang diterima pimpinan DPR diproses melalui mekanisme kelembagaan, termasuk pengumuman kepada seluruh anggota.
- 3.Pembahasan dan persetujuan DPR. Usulan dibahas sesuai tata tertib DPR dan harus memperoleh persetujuan melalui rapat paripurna dengan persyaratan kuorum serta jumlah suara yang ditentukan.
- 4.Pembentukan panitia khusus. Jika usulan disetujui, DPR dapat membentuk panitia khusus untuk membahas materi dan bukti yang diajukan.
- 5.Pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi. Untuk dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945, pendapat DPR harus diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
- 6.Keputusan MPR. Apabila MK membenarkan pendapat DPR, proses dapat dilanjutkan ke MPR untuk mengambil keputusan sesuai mekanisme konstitusi.
Dengan demikian, istilah pengajuan HMP tidak bisa langsung disamakan dengan pemakzulan yang telah diputuskan. HMP merupakan bagian dari proses politik dan ketatanegaraan yang masih membutuhkan sejumlah tahapan.
Apakah Pengunduran Diri Gibran Menghentikan Usulan HMP?
Penyerahan surat pengunduran diri Gibran kepada MPR memunculkan pertanyaan mengenai kelanjutan usulan HMP dari 120 anggota DPR.
Kedua proses tersebut memiliki dasar dan mekanisme yang berbeda. HMP merupakan hak konstitusional DPR, sedangkan pengunduran diri merupakan tindakan pejabat negara yang harus diproses sesuai ketentuan konstitusi.
Karena itu, penyerahan surat pengunduran diri tidak otomatis dapat disamakan dengan keputusan resmi pemberhentian atau berakhirnya jabatan wakil presiden.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.
Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi MPR untuk menindaklanjuti kekosongan jabatan wakil presiden apabila pengunduran diri telah diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
Sementara itu, usulan HMP yang telah diserahkan kepada pimpinan DPR juga memerlukan kejelasan mengenai status dan tindak lanjutnya. Pembatalan satu rapat paripurna belum cukup untuk menyimpulkan bahwa usulan tersebut telah dicabut atau dinyatakan gugur.
DPR dan MPR memiliki kewenangan serta tahapan masing-masing dalam menangani persoalan tersebut.
Apa yang Sebenarnya Terjadi dan Bagaimana Kelanjutannya?
Pembatalan paripurna DPR pada 12 November 2026 berlangsung di tengah dua perkembangan politik penting. Pertama, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengajukan HMP terkait polemik persyaratan pendidikan Gibran. Kedua, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR pada hari yang sama.
Secara resmi, DPR menyatakan pembatalan paripurna merupakan hasil Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus. Namun, alasan substantif pembatalan belum dijelaskan secara terperinci dalam keterangan tersebut.
Di sisi lain, penyerahan surat pengunduran diri membuat MPR harus menindaklanjuti dokumen tersebut melalui mekanisme ketatanegaraan. Ahmad Muzani menyatakan pimpinan MPR akan menggelar rapat untuk menentukan langkah berikutnya.
Dengan demikian, pembatalan paripurna bukan berarti proses HMP telah menghasilkan keputusan akhir. Begitu pula penyerahan surat pengunduran diri belum dapat langsung dimaknai sebagai selesainya seluruh proses konstitusional.
Perkembangan selanjutnya bergantung pada keputusan resmi DPR dan MPR, termasuk kepastian status surat pengunduran diri serta tindak lanjut dokumen HMP yang telah diajukan 120 anggota dewan.