- • Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan jabatan Wakil Presiden RI kosong setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dirinya pada Kamis (12/11/2026).
- • Gibran menemui Pimpinan MPR selama sekitar 20 menit dan meminta agar surat pengunduran dirinya segera diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
- • MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk mengisi jabatan wakil presiden yang kosong berdasarkan ketentuan UUD 1945.
INFORMASI.COM, Jakarta - Jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dinyatakan kosong setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut kekosongan jabatan tersebut berlaku sejak Gibran menyatakan mundur pada Kamis (12/11/2026).
"Sejak Pak Gibran menyatakan mundur, kosong," kata Muzani di Gedung MPR, Jakarta Pusat, Kamis.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Gibran menemui Pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar 20 menit itu, Gibran menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya dari jabatan wakil presiden.
Muzani menjelaskan, pertemuan tersebut tidak membahas banyak hal. Gibran datang untuk menyampaikan keputusan pengunduran dirinya sekaligus meminta MPR segera menindaklanjuti surat yang diserahkan.
"Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menerima Wakil Presiden Republik Indonesia, Mas Gibran Rakabuming Raka. Pertemuan berlangsung kurang lebih 20 menit. Dalam pertemuan tersebut, Mas Gibran menyampaikan maksud kedatangannya menemui kami sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu untuk menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," ujar Muzani kepada wartawan.
Muzani juga mengungkapkan bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum mendatangi MPR.
Gibran Minta MPR Segera Proses Pengunduran Dirinya
Dalam pertemuan tersebut, Gibran tidak menyampaikan penjelasan panjang mengenai keputusannya meninggalkan jabatan orang nomor dua di Indonesia itu.
Muzani mengatakan pembicaraan hanya berfokus pada penyampaian surat dan permintaan agar MPR segera memproses dokumen tersebut melalui mekanisme kelembagaan.
"Beliau tidak sampaikan banyak hal, cuma sampaikan surat pengunduran diri," kata Muzani.
Setelah menerima surat tersebut, MPR mulai menyiapkan langkah untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden. Muzani mengatakan lembaganya akan bergerak secepat mungkin agar posisi tersebut tidak terlalu lama dibiarkan kosong.
MPR Punya Waktu Maksimal 60 Hari Cari Wapres Baru
Muzani menjelaskan, UUD 1945 mengatur batas waktu pengisian jabatan wakil presiden yang kosong. MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menetapkan wakil presiden pengganti.
"MPR segera melakukan langkah-langkah secepatnya untuk mengisi jabatan itu, MPR punya waktu selambat-lambatnya 60 hari," ujarnya.
Ketentuan tersebut berkaitan dengan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Aturan itu menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dua calon tersebut berasal dari unsur partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum sebelumnya.
Dengan diterimanya surat pengunduran diri Gibran, MPR kini menghadapi tahapan kelembagaan untuk menentukan proses pengisian jabatan wakil presiden sesuai ketentuan konstitusi.