- • Gibran Rakabuming Raka mengungkap pergulatan batinnya saat mendapat tawaran menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada September 2023.
- • Keputusan menerima tawaran tersebut membuat Gibran harus meninggalkan sejumlah program pembangunan di Solo dan menghadapi konsekuensi politik karena berseberangan dengan PDIP.
- • Gibran mengaku mengambil risiko tersebut karena meyakini anak muda harus berani menerima tanggung jawab lebih besar demi pengabdian kepada bangsa.
INFORMASI.COM, Jakarta - Sebelum duduk di kursi Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka ternyata menghadapi dilema yang tidak sederhana. Tawaran mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 mengharuskannya memilih antara melanjutkan pekerjaan sebagai Wali Kota Solo atau mengambil jalan politik baru yang berisiko membuat partai yang membesarkannya kecewa.
Kisah di balik keputusannya itu diungkapkan Gibran setelah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden ke-14 RI. Melalui video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Wakil Presiden, Kamis (12/11/2026), Gibran mengaku tidak pernah membayangkan dirinya akan menduduki posisi orang nomor dua di Indonesia.
“Sejujurnya berada di kursi ini bukanlah sesuatu yang pernah saya rancang pikirkan atau kejar sebelumnya,” kata Gibran.
Ia kemudian menarik kembali ingatannya ke September 2023. Saat itu, Gibran masih memimpin Kota Solo dan sejumlah program pembangunan yang telah dirintisnya belum sepenuhnya selesai.
Namun, tawaran untuk menjadi pendamping Prabowo datang pada waktu tersebut. Gibran mengaku harus mempertimbangkan tanggung jawab yang masih melekat padanya sebagai wali kota sebelum mengambil keputusan.
“Berawal di bulan September 2023 ketika pinangan dan permintaan untuk mendampingi Bapak Presiden Prabowo datang saat itu saya melalui pergulatan batin yang tidak ringan karena saya harus mendelegasikan pekerjaan pembangunan yang telah saya rintis sebagai walikota di kota kelahiran saya,” ujarnya.
Persoalannya bukan hanya soal meninggalkan jabatan kepala daerah. Gibran juga harus memastikan pekerjaan rumah pemerintah kota, termasuk berbagai kendala yang dihadapi masyarakat, tetap ditangani oleh jajaran pemerintahannya.
Di sisi lain, ada konsekuensi politik yang harus ia hadapi. Sebelum maju sebagai cawapres Prabowo, Gibran merupakan kader PDI Perjuangan (PDIP), partai yang mengantarkannya ke panggung politik nasional melalui jabatan Wali Kota Solo.
Gibran mengakui keputusan menerima pinangan Prabowo membuat hubungannya dengan partai tersebut berada dalam posisi sulit. Ia menyebut mengecewakan pihak yang selama ini membimbing dan membesarkannya sebagai salah satu bagian terberat dari keputusan itu.
“Saya harus mendelegasikan pekerjaan rumah terkait kendala yang dihadapi masyarakat dan yang paling berat membuat kecewa partai yang selama ini sudah membimbing dan membesarkan saya serta menghadapi konsekuensi berseberangan dengannya,” tuturnya.
Meski demikian, Gibran akhirnya memilih menerima tawaran Prabowo. Ia menyebut kepercayaan tersebut membawa pesan mengenai keberlanjutan pembangunan nasional, keterlibatan generasi muda, serta pentingnya menyatukan berbagai elemen bangsa.
Menurut Gibran, kesempatan tersebut menjadi panggilan untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar, meski ia harus berhadapan dengan risiko politik dari pilihannya.
“Namun panggilan dan kepercayaan itu datang dengan niat baik dan sebuah pesan besar tentang keberlanjutan pembangunan bangsa tentang pentingnya merangkul generasi muda dan tentang menyatukan berbagai elemen demi masa depan bangsa,” ungkapnya.
Ia pun mengaku mengambil keputusan tersebut dengan keyakinan bahwa anak muda tidak seharusnya menghindari tantangan ketika mendapat kesempatan untuk mengabdi kepada negara.
“Akhirnya saya menerima panggilan tersebut dengan keyakinan anak muda harus berani mengambil risiko demi pengabdian yang lebih luas,” katanya.
Dalam pernyataan yang sama, Gibran juga menyinggung pandangannya mengenai jabatan Wakil Presiden. Ia mengaku sejak awal tidak pernah menempatkan posisi tersebut sebagai sesuatu yang harus dipertahankan selamanya.
Baginya, jabatan hanya merupakan amanah sementara, sedangkan kepentingan bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan mempertahankan kekuasaan.
“Sejak hari pertama saya mengucap sumpah jabatan saya menjalankan amanah ini dengan satu keyakinan penuh jabatan hanya titipan sementara sedangkan keutuhan dan masa depan bangsa adalah segalanya,” pungkasnya.