- • MPR menggelar rapat gabungan pada Jumat, 13 November 2026, untuk membahas tahapan pengisian jabatan wakil presiden setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri.
- • Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Sejumlah nama yang mulai diperbincangkan antara lain Puan Maharani, Pramono Anung, Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
- • Hingga Jumat, 13 November 2026, belum ada dua nama yang diumumkan secara resmi oleh Prabowo. MPR menyiapkan proses pemilihan sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dengan batas waktu paling lama 60 hari.
INFORMASI.COM, Jakarta — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mulai membahas pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis, 12 November 2026. Rapat gabungan yang digelar pada Jumat (13/11/2026) menjadi langkah awal untuk menentukan mekanisme pemilihan pengganti Gibran.
Rapat tersebut melibatkan pimpinan MPR, pimpinan fraksi, dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Salah satu agenda utamanya adalah menentukan jadwal sidang paripurna untuk memilih wakil presiden baru.
Pembahasan ini sekaligus membuka perhatian terhadap sejumlah tokoh yang mulai disebut berpeluang mengisi posisi tersebut. Nama Ketua DPR Puan Maharani, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, hingga Menteri Luar Negeri Sugiono masuk dalam perbincangan politik.
Meski demikian, belum ada dua kandidat resmi yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto. Keputusan akhir mengenai nama yang akan diajukan masih berada di tangan presiden sebelum MPR menggelar pemilihan.
Empat Agenda Rapat Gabungan MPR
Ketua MPR Ahmad Muzani sebelumnya menjelaskan bahwa rapat gabungan pada Jumat memiliki empat agenda utama.
Pertama, menentukan tanggal pelaksanaan sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden. Kedua, menyepakati langkah pimpinan MPR untuk mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo agar mengajukan dua nama calon pengganti Gibran.
Ketiga, MPR akan membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan dokumen calon wakil presiden yang diajukan presiden. Keempat, rapat akan membentuk tim ad hoc yang bertugas menyiapkan rancangan ketetapan MPR terkait proses pemilihan.
Keempat agenda tersebut menjadi bagian dari persiapan kelembagaan sebelum MPR menentukan wakil presiden baru.
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul sebelumnya menyebut sidang paripurna pemilihan wakil presiden diperkirakan berlangsung pada rentang 23 November hingga 4 Desember 2026. Jadwal tersebut masih perlu disesuaikan dengan agenda Presiden Prabowo yang direncanakan hadir dalam sidang.
Prabowo Punya Kewenangan Mengusulkan Dua Nama
Mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.
Artinya, MPR tidak dapat memilih sembarang tokoh di luar nama yang diajukan kepala negara. Presiden Prabowo harus terlebih dahulu menyampaikan dua kandidat beserta dokumen persyaratan kepada pimpinan MPR.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa kewenangan menentukan dua nama tersebut berada pada presiden.
Yusril juga menyebut Prabowo dapat berkonsultasi dengan partai-partai koalisi sebelum menentukan kandidat. Langkah tersebut dinilai relevan karena pengisian jabatan wakil presiden melibatkan pertimbangan politik di antara partai pendukung pemerintahan.
Presiden memiliki waktu 14 hari setelah menerima surat permintaan dari MPR untuk menyampaikan dua nama calon. Setelah itu, MPR menjalankan tahapan verifikasi dan pemilihan melalui sidang paripurna.
Puan Maharani Masuk Daftar Kandidat
Salah satu nama yang mulai diperbincangkan sebagai calon pengganti Gibran adalah Puan Maharani.
Puan merupakan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan. Pengalamannya di lembaga legislatif dan posisi strategis di partai politik membuat namanya masuk dalam sejumlah analisis mengenai kemungkinan pengisian jabatan wakil presiden.
Peluang Puan juga dikaitkan dengan posisi PDI Perjuangan sebagai partai pemenang Pemilu Legislatif 2024. Namun, pencalonannya berpotensi menghadapi kalkulasi politik tersendiri karena PDIP tidak berada dalam barisan partai koalisi pendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Meski demikian, peluang tersebut belum dapat dipastikan. Presiden tetap memiliki kewenangan untuk menentukan dua nama yang akan diajukan kepada MPR.
Pramono Anung Dinilai Punya Pengalaman Pemerintahan
Nama lain yang turut diperbincangkan adalah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Pramono memiliki pengalaman panjang di pemerintahan dan politik nasional. Sebelum menjabat sebagai gubernur, ia pernah menjadi Sekretaris Kabinet pada pemerintahan Presiden Joko Widodo serta memiliki pengalaman sebagai anggota DPR.
Pengalaman tersebut menjadi salah satu pertimbangan yang membuat namanya masuk dalam pembicaraan mengenai calon pengganti Gibran.
Ketua Umum GI-JOE, Benny Parapat, menilai Pramono berpotensi lebih mudah diterima oleh sejumlah kelompok politik dibandingkan beberapa nama lainnya. Namun, pandangan tersebut merupakan analisis politik dan belum mencerminkan keputusan partai maupun Presiden Prabowo.
Pramono sendiri belum menyatakan secara resmi kesediaannya untuk masuk dalam pencalonan wakil presiden.
Dasco dan Sugiono Jadi Opsi dari Gerindra
Dari lingkungan Partai Gerindra, dua nama yang ikut diperbincangkan adalah Sufmi Dasco Ahmad dan Sugiono.
Sufmi Dasco Ahmad saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra. Kedekatannya dengan Prabowo dan pengalamannya dalam komunikasi politik parlemen menjadi modal yang kerap dikaitkan dengan peluangnya masuk bursa.
Sementara itu, Sugiono merupakan kader Gerindra yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Ia juga dikenal memiliki hubungan politik yang dekat dengan Prabowo dan pernah menjadi bagian dari lingkaran kerja presiden.
Keduanya memiliki latar belakang berbeda. Dasco lebih banyak berkecimpung dalam dinamika parlemen dan konsolidasi politik, sedangkan Sugiono memiliki pengalaman dalam urusan diplomasi dan hubungan luar negeri.
Meski nama mereka masuk dalam pembicaraan politik, belum ada pernyataan resmi dari Prabowo yang menetapkan Dasco maupun Sugiono sebagai kandidat pengganti Gibran.
AHY dan Bahlil Juga Disebut Berpeluang
Selain nama-nama dari Gerindra dan PDI Perjuangan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Bahlil Lahadalia juga masuk dalam sejumlah analisis mengenai calon wakil presiden.
AHY merupakan Ketua Umum Partai Demokrat yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Pengalamannya memimpin partai sekaligus berada di kabinet menjadi salah satu faktor yang membuat namanya diperhitungkan.
Sementara itu, Bahlil Lahadalia merupakan Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Posisi Golkar sebagai salah satu partai besar dalam koalisi pemerintahan membuat namanya turut muncul dalam pembicaraan mengenai pembagian peran politik.
Kedua tokoh tersebut memiliki basis politik masing-masing. Namun, nama AHY dan Bahlil masih berada pada tahap spekulasi dan belum diumumkan sebagai calon resmi.
Siapa yang Paling Berpeluang Menggantikan Gibran?
Banyaknya nama yang beredar menunjukkan bahwa penentuan wakil presiden pengganti Gibran tidak hanya berkaitan dengan kapasitas individu, tetapi juga membutuhkan pertimbangan politik.
Prabowo perlu mempertimbangkan hubungan antarpartai koalisi, stabilitas pemerintahan, pengalaman kandidat, serta kemampuan calon untuk bekerja bersama presiden hingga akhir masa jabatan.
Nama dari internal Gerindra seperti Dasco dan Sugiono dapat dipertimbangkan karena kedekatan politik dengan Prabowo. Sementara itu, AHY dan Bahlil memiliki posisi strategis sebagai pimpinan partai yang berada dalam pemerintahan.
Di luar koalisi, Puan dan Pramono juga masuk dalam perbincangan karena pengalaman politik dan pemerintahan yang mereka miliki.
Namun, belum ada dasar untuk menyebut satu nama sebagai kandidat terkuat secara resmi. Seluruh tokoh tersebut masih sebatas nama yang diperbincangkan dalam analisis politik, bukan daftar calon yang telah ditetapkan presiden.
MPR Punya Waktu 60 Hari untuk Memilih Wapres Baru
Setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri, Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan jabatan wakil presiden mengalami kekosongan sejak 12 November 2026.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan wakil presiden pengganti.
Dalam proses tersebut, MPR akan memilih satu dari dua nama yang diajukan Presiden Prabowo. Tim verifikasi juga akan memeriksa kelengkapan dokumen para kandidat sebelum sidang pemilihan dilaksanakan.
Dengan demikian, proses pengisian jabatan wakil presiden kini memasuki tahap pembahasan kelembagaan. Publik masih menunggu keputusan rapat gabungan MPR, surat permintaan resmi kepada Presiden, serta dua nama yang nantinya diajukan Prabowo.
Siapa pun yang terpilih akan mengisi posisi wakil presiden untuk melanjutkan sisa masa jabatan pemerintahan periode 2024–2029.