- • Pemerintah Spanyol berencana melarang akses media sosial bagi pengguna berusia di bawah 16 tahun.
- • Platform digital diwajibkan menerapkan sistem verifikasi usia yang ketat dan efektif.
- • Kebijakan tersebut merupakan bagian dari paket regulasi baru yang juga menargetkan tanggung jawab hukum eksekutif platform terhadap konten ilegal.
INFORMASI.COM, Jakarta - Pemerintah Spanyol mengumumkan rencana pelarangan akses media sosial bagi remaja berusia di bawah 16 tahun sebagai bagian dari kebijakan perlindungan anak di ruang digital.
Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sánchez, menyampaikan langkah tersebut bersamaan dengan rencana penerapan sistem verifikasi usia wajib bagi seluruh platform media sosial yang beroperasi di negara tersebut.
Sánchez menegaskan bahwa kebijakan itu lahir dari kekhawatiran pemerintah terhadap meningkatnya paparan konten berbahaya di internet yang dapat memengaruhi perkembangan anak. Ia menyebut lingkungan media sosial saat ini memiliki risiko serius, mulai dari ujaran kebencian hingga disinformasi, yang dinilai berpotensi memberi dampak negatif bagi generasi muda.
Rencana pembatasan media sosial tersebut diumumkan Sánchez saat menghadiri forum World Government Summit di Dubai, Selasa (3/2/2026). Dalam pidatonya, Sánchez menyatakan pemerintahnya tidak akan lagi membiarkan anak-anak menghadapi risiko dunia digital tanpa perlindungan yang memadai.
“ Anak-anak kita dihadapkan pada ruang yang seharusnya tidak mereka lalui sendirian. Kita tidak akan lagi menerima hal itu. Kami akan melindungi mereka dari kekacauan digital. ”
— Pedro Sánchez, PM Spanyol, dalam forum World Government Summit di Dubai, Selasa (3/2/2026).
Sistem Verifikasi Usia Kewajiban Platform
Sebagai bagian dari kebijakan baru tersebut, pemerintah Spanyol berencana mewajibkan perusahaan media sosial menerapkan sistem verifikasi usia yang efektif. Kebijakan ini bertujuan memastikan pengguna yang belum mencapai usia minimum tidak dapat mengakses layanan media sosial.
Pemerintah menilai metode verifikasi yang selama ini digunakan masih terlalu lemah dan mudah dilewati oleh pengguna di bawah umur. Karena itu, aturan baru menuntut platform menghadirkan mekanisme pengawasan yang benar-benar mampu mencegah anak mengakses layanan digital secara mandiri.
Dalam pidato yang sama, Sánchez mengumumkan rencana pemerintahnya mengajukan rancangan undang-undang baru yang akan memperkuat tanggung jawab hukum perusahaan media sosial. Regulasi ini akan menargetkan pelanggaran terkait penyebaran konten ilegal dan ujaran kebencian di platform digital.
RUU tersebut juga mencakup upaya kriminalisasi manipulasi algoritma yang memperkuat penyebaran konten ilegal di internet. Pemerintah menilai penggunaan algoritma sering kali mempercepat distribusi konten berbahaya dan memperbesar dampak sosialnya.
Pemerintahan Sánchez telah lama mengkritik penyebaran konten negatif di media sosial. Pemerintah menyebut konten pornografi, disinformasi, serta ujaran kebencian sebagai ancaman serius bagi perkembangan mental dan sosial anak.
Menurut pemerintah, konten tersebut dapat meningkatkan risiko kecanduan digital serta memengaruhi pola interaksi sosial remaja.
Kebijakan Masih Menunggu Proses Legislasi
Meski telah diumumkan, kebijakan pembatasan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun masih harus melalui proses legislasi sebelum diberlakukan secara resmi. Pemerintah Spanyol berencana mengajukan rancangan undang-undang terkait dalam waktu dekat.
Rencana pembatasan media sosial di Spanyol diperkirakan akan mendapat dukungan dari kalangan orang tua dan pendidik. Mereka menilai pengaruh media sosial terhadap perilaku anak semakin kuat dan sulit dikendalikan tanpa regulasi yang jelas.
Para pendidik juga menilai penggunaan media sosial yang tidak terkontrol dapat memengaruhi konsentrasi belajar serta kesehatan mental siswa. Kebijakan pemerintah diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi pelajar.