INFORMASI.COM, Jakarta - DPR RI memastikan akan memperbaiki regulasi perizinan yang dinilai menghambat investor di sektor industri alas kaki. Salah satu hambatan utama yakni terkait bahan baku dan proses administrasi yang memakan waktu lama.
Anggota Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, mengklaim menerima banyak laporan tentang rumitnya perizinan yang membuat investor enggan masuk ke Indonesia.
“ Banyak calon investor kabur ke negara lain karena melihat perizinan di Indonesia yang ribet. Ini berarti ada regulasi yang harus kita benahi agar lebih ramah bagi investor. Temuan hari ini akan kita segera tindak lanjuti. ”
— Evita Nursanty, Komisi VII DPR RI, usai kunjungan kerja ke PT Panarub Industry, Tangerang, Jumat (14/11/2025).
Baca Juga
UMKM Binaan Bank Jatim Ekspor Perdana 8.872 Alas Kaki Ke Kuwait
Ekonomi
AMDAL Jadi Penghambat
Kata Evita, banyak calon investor memilih pindah ke negara lain karena perizinan dinilai terlalu berbelit.
- •Masalah paling sering dilaporkan adalah proses AMDAL yang dianggap panjang dan tidak efisien.
- •Salah satu contoh yang ditemukan: lamanya perizinan bagi supplier bahan baku yang hendak masuk industri alas kaki.
- •Temuan diperoleh saat pengawasan tematik ke PT Panarub Industry, Kota Tangerang, melibatkan asosiasi dan Kementerian Perindustrian.
“ Masalah perizinan yang paling banyak dikeluhkan pelaku usaha adalah terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Hampir seluruh industri menyampaikan bahwa proses AMDAL sangat panjang dan berbelit-belit. ”
— Evita mengungkapkan.
RI Kalah Saing dengan Vietnam
Masalah bahan baku menjadi sorotan lain dalam pengawasan Komisi VII DPR, terutama untuk kebutuhan kulit sapi.
- •Kulit sapi sebagai bahan baku utama alas kaki masih banyak diimpor.
- •Vietnam dan China dinilai lebih mampu mengoptimalkan pasokan lokal.
- •Di Indonesia, kulit sapi lebih banyak dipakai industri makanan seperti kerupuk, sehingga tidak terserap industri alas kaki.
- •Indonesia disebut tertinggal dari Vietnam, yang bisa memproduksi dua kali lipat dibanding Indonesia.
“ Kita ingin tahu apa yang diberikan pemerintah Vietnam yang tidak diberikan pemerintah kita. Apa dukungan yang membuat kita kalah daya saing. ”
— Evita menerangkan.
“ Industri kita juga perlu investasi besar dalam peternakan sapi. Dagingnya bisa dipakai untuk konsumsi, kulitnya dipakai untuk bahan baku alas kaki. ”
— Evita menambahkan.
Baca Juga
Mendag Musnahkan Pakaian Bekas Impor di Bogor, Tegas Larang Thrifting
Nasional
Susun RUU Kawasan Industri
DPR menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh demi menciptakan perizinan yang mendorong industri, bukan menghambat.
- •Temuan lapangan akan dimasukkan ke dalam penyusunan RUU Kawasan Industri dan pembahasan di Panja Daya Saing.
- •Komisi VII menilai regulasi perizinan saat ini menjadi salah satu faktor utama lemahnya daya saing.
- •Diperlukan pertemuan dengan Kemenperin dan kementerian terkait untuk menyelaraskan kebijakan industri.
“ Kita harus duduk bersama Kemenperin dan kementerian terkait. Hampir semua industri mengatakan hal yang sama. Perizinan ribet dan memakan waktu lama. Ini harus segera kita perbaiki. ”
— Evita menerangkan.
(ANT)