- • Transaksi Local Currency Transaction (LCT) Indonesia melonjak 259% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi US$42,07 miliar pada semester I 2026.
- • Saat ini, Indonesia telah menerapkan kerja sama LCT dengan tujuh negara, yakni Malaysia, Thailand, China, Jepang, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, dan Singapura.
INFORMASI.COM, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mencatat transaksi Local Currency Transaction (LCT) Indonesia pada semester I 2026 mencapai US$42,07. Angka ini mengalami kenaikan 259% jika dibandingkan dengan capaian secara tahunan (year-on-year/yoy) yang pada semester I 2025 lalu masih sebesar US$11,72 miliar.
Lonjakan transaksi tersebut mencerminkan semakin luasnya penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral Indonesia dengan negara mitra. Nilai tersebut bahkan telah melampaui total transaksi LCT sepanjang 2025 yang mencapai US$25,74 miliar.
Baca Juga
Bank Indonesia Luncurkan QRIS di Jepang
Video
Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas A. M. Djiwandono mengatakan semakin luasnya konektivitas ekonomi dan keuangan lintas negara membutuhkan layanan kebanksentralan yang andal, efisien, dan aman.
“Kredibilitas kebijakan perlu didukung oleh kredibilitas operasional,” ujar Thomas saat membuka Central Banking Services Festival (CB Fest) 2026 di Hotel Kempinski, Jakarta, Senin (28/9/2026).
Sebagai informasi, LCT memungkinkan transaksi perdagangan dan investasi bilateral dilakukan menggunakan mata uang lokal masing-masing negara. Skema tersebut ditujukan untuk mendukung ketahanan eksternal, stabilitas nilai tukar, serta kelancaran perdagangan dan investasi.
Thomas menyatakan, layanan kebanksentralan tersebut mencakup penyelesaian transaksi operasi moneter, pengelolaan cadangan devisa, kerja sama keuangan internasional, pengelolaan cadangan emas, serta layanan kepada pemerintah dan industri keuangan.
Dalam hubungan dengan pemerintah, BI antara lain memberikan layanan penatausahaan rekening pemerintah, transfer dana dan penyelesaian transaksi, serta penatausahaan utang luar negeri pemerintah. Sementara bagi industri keuangan, BI melakukan penyelesaian transaksi surat berharga dalam rupiah dan valuta asing.
Baca Juga
Kebijakan Moneter Bank Indonesia Belum Optimal Menyasar Sektor Riil
Ekonomi
Ketahanan Perlu Dibangun Sebelum Krisis
Pada waktu yang sama, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan ketahanan ekonomi dan keuangan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menghadapi krisis, tetapi juga kemampuan beradaptasi terhadap perubahan dan menjaga kepercayaan publik.
Menurut Juda, ketahanan perlu dibangun sebelum krisis terjadi melalui kebijakan yang kredibel, institusi yang kuat, tata kelola yang baik, adaptasi berkelanjutan, dan kerja sama antarlembaga.
Ia menilai sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan diperlukan untuk merespons perubahan ekonomi sekaligus perkembangan teknologi.
Hal tersebut menjadi salah satu konteks pembahasan dalam CB Fest 2026 yang mempertemukan bank sentral, otoritas sektor keuangan, kementerian/lembaga, industri perbankan, serta asosiasi internasional.
CB Fest tahun ini mengangkat tema “Strengthening Financial Services Resilience Amid Escalating Geopolitical Risk to Support Economic Growth”.
Forum tersebut membahas dampak perubahan geopolitik terhadap ekonomi dan stabilitas keuangan, sekaligus respons yang perlu disiapkan otoritas dan industri.
Diskusi menghadirkan pakar geopolitik dan ekonomi dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), akademisi teknologi dari Institut Teknologi Bandung dan University of Melbourne, serta praktisi data dan analitik sektor keuangan dari Deloitte dan J.P. Morgan Asia Pacific.
Pembahasan juga menyoroti pemanfaatan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) dan generative AI untuk meningkatkan efisiensi serta mendorong transformasi menuju intelligent reporting. Pemanfaatan teknologi tersebut tetap perlu diiringi transparansi, akuntabilitas, dan penguatan kompetensi fungsi keuangan.
Melalui CB Fest 2026, BI mendorong penguatan kolaborasi global dan kerja sama strategis antarbank sentral serta menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat ketahanan layanan dan pengelolaan keuangan dalam menghadapi risiko geopolitik.