- • Noe Letto, musisi putra Emha Ainun Najib, dilantik sebagai Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional (DPN) oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, 15 Januari 2026
- • Selain Noe, ada 11 orang lainnya yang dilantik untuk memperkuat kebijakan pertahanan nasional di berbagai bidang strategis.
- • Nama lain yang dilantik yakni Frank Alexander Hutapea, putra pengacara kondang Hotman Paris Hutapea.
INFORMASI.COM, Jakarta - Sabrang Mowo Damar Panuluh, atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Noe Letto, resmi dilantik menjadi Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional (DPN) oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, Kamis (15/1/2026) di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta.
Noe menjadi salah satu dari 12 tenaga ahli dari berbagai latar belakang disiplin ilmu yang diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran strategis dalam penyusunan, kajian, dan rekomendasi kebijakan pertahanan nasional.
Selain putra Emha Ainun Najib itu, Menhan juga melantik Frank Alexander Hutapea, putra pengacara kondang Hotman Paris Hutapea sebagai Tenaga Ahli DPN.
Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan, menjelaskan bahwa pengangkatan tersebut bertujuan memperkaya perspektif strategis lembaga.
“ Dalam mekanismenya, tenaga ahli menyampaikan masukan dan rekomendasi melalui forum dan tata kerja Dewan Pertahanan Nasional sesuai struktur yang berlaku. ”
— Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan, di Jakarta, Minggu (18/1/2026).
Lebih jauh, Rico menegaskan bahwa penunjukan tenaga ahli didasarkan pada kompetensi profesional dan rekam jejak keahlian. Ia menegaskan bahwa pemilihan ini berfokus pada kebutuhan kelembagaan pertahanan negara.
“ Tidak dikaitkan dengan latar belakang keluarga maupun faktor non-institusional lainnya. ”
— Rico menegaskan.
Baca Juga
Uya Kuya Raih Gelar Magister Hukum Unissula Semarang, Raih IPK 3,72
Hiburan
Sebagai tenaga ahli, Noe Letto dan koleganya akan menempati posisi strategis pada kedeputian bidang Geoekonomi, Geopolitik, dan Geostrategi.
Peran ini mencakup penyusunan kajian, masukan pemikiran, dan rekomendasi yang akan menjadi bahan pertimbangan kolektif pimpinan dewan, termasuk Menteri Pertahanan, guna memperkuat kerangka kebijakan pertahanan nasional.
Perlu dicatat, posisi tenaga ahli DPN memiliki kedudukan yang setara dengan pejabat tinggi negara eselon II, termasuk pada aspek tunjangan dan kedudukan administratif yang mengikuti struktur kelembagaan negara, meskipun rincian detil fasilitas dan remunerasi tidak secara publik terungkap dalam dokumen resmi pelantikan.