- • Denmark mengirim tambahan pasukan ke Greenland menyusul ancaman Presiden AS Donald Trump.
- • Ketegangan ini memicu krisis keamanan NATO dan ancaman perang dagang transatlantik.
- • Apalagi, Trump menolak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk menguasai Greenland.
INFORMASI.COM, Jakarta - Pemerintah Denmark mengirimkan tambahan pasukan militer ke Greenland di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Pengiriman pasukan dilakukan menyusul pernyataan Presiden AS Donald Trump yang mengancam akan mengambil alih wilayah otonomi Denmark tersebut.
Kepala Angkatan Darat Kerajaan Denmark, Peter Boysen, bersama sejumlah besar personel militer mendarat di Kangerlussuaq, wilayah barat Greenland, Senin (19/1/2026) malam waktu setempat. Informasi tersebut dilaporkan oleh penyiar publik DR dan sejumlah media Denmark lainnya.
Penyiar publik TV2 Denmark melaporkan bahwa sebanyak 58 tentara Denmark mendarat di wilayah Arktik tersebut. Mereka bergabung dengan sekitar 60 personel lain yang lebih dulu dikerahkan untuk mengikuti latihan militer multinasional yang sedang berlangsung dengan sandi Operation Arctic Endurance.
Hingga berita ini disusun, Kementerian Pertahanan Denmark dan Angkatan Bersenjata Denmark belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan komentar terkait pengerahan pasukan tersebut.
Baca Juga
Trump: AS Harus Caplok Greenland, Ketimbang Diambil China dan Rusia
Video
Pernyataan Trump Picu Eskalasi Ketegangan
Pengerahan pasukan itu dilakukan beberapa jam setelah Presiden Donald Trump menolak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk mengambil alih Greenland, wilayah Arktik yang kaya mineral dan disebut Trump vital bagi keamanan Amerika Serikat.
Dalam wawancara dengan NBC News, Senin (19/1), Trump menjawab, “tidak ada komentar,” ketika ditanya apakah ia dapat merebut pulau tersebut dengan kekuatan militer.
Pernyataan itu muncul setelah Trump mengirim pesan singkat kepada Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Storer pada akhir pekan, di mana ia menyatakan bahwa dirinya tidak lagi merasa berkewajiban untuk “berpikir murni tentang Perdamaian” setelah tidak menerima Hadiah Nobel Perdamaian tahun ini.
Sikap Denmark dan Risiko Konflik NATO
Pemerintah Denmark menyatakan terbuka terhadap peningkatan kehadiran militer Amerika Serikat di Greenland. Namun, Denmark secara konsisten menegaskan bahwa wilayah tersebut tidak untuk dijual dan bahwa upaya pengambilalihan secara paksa akan mengakhiri NATO.
Desakan Trump agar Greenland berada di bawah kendali Amerika Serikat telah mendorong hubungan AS–Eropa ke titik terendah dalam beberapa dekade dan memunculkan kekhawatiran akan potensi runtuhnya aliansi keamanan transatlantik, yang beranggotakan 32 negara termasuk Amerika Serikat dan Denmark.
Sesuai Pasal 5 Piagam NATO, aliansi tersebut menganggap serangan bersenjata terhadap satu anggota sebagai serangan terhadap seluruh anggota.
Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, bertemu dengan Menteri Pertahanan Denmark, Troels Lund Poulsen, dan Menteri Luar Negeri Greenland, Vivian Motzfeldt, Senin. Pertemuan tersebut membahas proposal penguatan keamanan Arktik, termasuk pembentukan misi gabungan NATO di wilayah Denmark tersebut.
Dalam pernyataannya, Rutte menyampaikan bahwa para pihak membahas pentingnya kawasan Arktik bagi “keamanan kolektif kita” serta meningkatnya investasi Denmark dalam kemampuan pertahanannya.
“ Kami akan terus bekerja sama sebagai sekutu dalam isu-isu penting ini. ”
— Rutte menegaskan.
Sementara itu, Troels Lund Poulsen menekankan pentingnya persatuan setelah pertemuan tersebut.
“ Terima kasih kepada para sekutu kami yang telah berdiri untuk Greenland dan Denmark. ”
— Poulsen mengungkapkan.
Baca Juga
Uni Eropa Bersiap Hadapi Potensi Konfrontasi dengan Trump soal Greenland
Internasional
Ancaman Perang Dagang Transatlantik
Di tengah tekanan terhadap hubungan keamanan, Trump juga mengancam akan memberlakukan tarif terhadap Denmark dan tujuh negara Eropa lainnya hingga tercapai kesepakatan pembelian Greenland. Ancaman ini meningkatkan potensi pecahnya perang dagang transatlantik secara penuh.
Uni Eropa dijadwalkan menggelar pertemuan darurat pada Kamis untuk membahas respons atas krisis tersebut, termasuk kemungkinan penerapan tarif balasan dan aktivasi mekanisme anti-pemaksaan Uni Eropa.
Pemicu Anti-Coercion Instrument, yang dikenal sebagai “bazoka perdagangan,” memungkinkan Uni Eropa memberlakukan pembatasan luas terhadap investasi dan aktivitas bisnis perusahaan teknologi Amerika Serikat di pasar tunggal Eropa.
Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, menyatakan bahwa dirinya telah menegaskan “perlunya secara tegas menghormati kedaulatan” Denmark dan Greenland dalam pertemuan dengan diplomat Amerika Serikat di sela-sela Forum Davos di Swiss.
“ Hal ini sangat penting bagi hubungan transatlantik kami. Pada saat yang sama, Uni Eropa tetap siap untuk terus bekerja sama secara erat dengan Amerika Serikat, NATO, dan sekutu lainnya, dalam kerja sama yang erat dengan Denmark, untuk memajukan kepentingan keamanan bersama kita. ”
— Ursula von der Leyen, Presiden Komisi Eropa, Senin.
Sementara itu, hasil jajak pendapat yang dipesan oleh surat kabar Denmark Berlingske tahun lalu menunjukkan bahwa 85 persen warga Greenland tidak ingin bergabung dengan Amerika Serikat. Hanya 6 persen responden yang menyatakan mendukung gagasan tersebut.
Temuan itu memperkuat sikap Denmark bahwa masa depan Greenland harus ditentukan oleh rakyatnya sendiri, di tengah meningkatnya tekanan geopolitik global.
Baca Juga
AS Siap Caplok Greenland, Trump Siapkan Opsi Militer, NATO Menolak
Internasional