Trump Sepakat dengan NATO, Tak Jadi Caplok Greenland?

Ikhtisar

• • Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan adanya kerangka kesepakatan masa depan terkait Greenland usai pertemuan di Davos, Swiss.
• • Kerangka kesepakatan tersebut dikaitkan dengan isu keamanan Arktik, kehadiran militer, dan kepentingan strategis Amerika Serikat.
• • Denmark dan Greenland kukuh tak akan menyerahkan kedaulatan tanah di lingkar Arktik itu, tapi AS memang sudah punya pangkalan militer di sana. Apakah diperluas?

INFORMASI.COM, Jakarta - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan adanya “kerangka kesepakatan masa depan terkait Greenland” setelah melakukan pertemuan di sela World Economic Forum di Davos, Swiss, Rabu (22/1/2026). Kesepatakan yang disampaikan Trump menjadi kejutan di tengah meningkatnya ketegangan dalam beberapa pekan terakhir.

Sayangnya, Trump tidak merinci isi kesepakatan tersebut dan hanya menyatakan bahwa pembicaraan akan terus berlanjut hingga tercapai kesepakatan.

Pengumuman yang juga disampaikan di berbagai wawancara televisi maupun door stop itu mengejutkan di tengah ancaman Trump menggunakan kekuatan militer untuk merebut Greenland, wilayah semi-otonom milik Denmark yang juga merupakan sekutu NATO.

Apakah Kedaulatan Greenland Diberikan kepada AS?

Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menyatakan bahwa isu utama mengenai kedaulatan Denmark atas Greenland tidak dibahas dalam pertemuannya dengan Presiden Trump.

Dalam konteks keamanan Arktik, Mark Rutte menyatakan bahwa sekutu NATO akan meningkatkan kontribusi keamanan di kawasan tersebut.

Pernyataan tersebut muncul di tengah spekulasi mengenai isi kerangka kesepakatan yang dibisikkan pejabat Washington kepada sejumlah media AS.

Laporan New York Times, yang mengutip pejabat anonim, menyebutkan salah satu gagasan yang dibahas adalah Denmark menyerahkan kedaulatan atas sebagian kecil wilayah Greenland untuk pembangunan pangkalan militer Amerika Serikat. Skema tersebut disebut menyerupai status dua pangkalan militer Inggris di Siprus sejak negara itu merdeka pada 1960.

i

Baca Juga

Denmark Kirim Tambahan Pasukan ke Greenland Usai Ancaman Trump

Internasional

Namun, belum jelas bagaimana model tersebut dapat diterapkan jika Denmark dan Greenland tetap menolak melepaskan kedaulatan. 

Apalagi, sebelumnya, Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, menegaskan bahwa Denmark terbuka untuk bernegosiasi dalam berbagai hal, namun tidak untuk kedaulatan.

Pemerintah Denmark juga menepis adanya ancaman langsung di sekitar Greenland, meskipun Trump kerap menyebut aktivitas kapal China dan Rusia sebagai alasan utama.

Sikap serupa disampaikan Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen. Ia menegaskan bahwa kedaulatan Greenland merupakan “garis merah.”

Ia pun menyatakan dirinya tidak mengetahui rincian kesepakatan yang sedang dibahas. Pernyataan tersebut menegaskan posisi Greenland yang menolak pelepasan kedaulatan wilayah.

Isi Kesepakatan soal Pangkalan Militer AS di Greenland?

Amerika Serikat sendiri telah memiliki dasar hukum kehadiran militernya di Greenland melalui perjanjian tahun 1951 dengan Denmark.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Amerika Serikat dapat mengirimkan jumlah pasukan militer tanpa batas secara permanen di Pangkalan Pituffik, Greenland bagian barat laut. Saat ini, AS telah menempatkan lebih dari 100 personelnya di sana. 

Pejabat Amerika Serikat menyebutkan bahwa pembahasan kesepakatan kemungkinan berfokus pada peninjauan ulang perjanjian 1951 tersebut. Namun, pembicaraan ini dibayangi oleh pernyataan Trump yang berulang kali menyebut keinginannya untuk “memiliki” Greenland.

i

Baca Juga

Trump: AS Harus Caplok Greenland, Ketimbang Diambil China dan Rusia

Video

Jika skenario tersebut diwujudkan, perundingan juga harus menghadapi larangan konstitusional Greenland terkait penjualan tanah. Salah satu model yang disebut-sebut adalah penguasaan penuh Amerika Serikat atas Pangkalan Angkatan Laut Guantánamo di Kuba sejak 1903 melalui perjanjian sewa permanen.

Belum jelas apakah opsi-opsi tersebut menjadi alasan perubahan sikap Trump di Davos yang akhirnya menarik ancaman aksi militer untuk mencaplok Greenland. Ancaman tersebut sebelumnya menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan sekutu NATO.

NATO sendiri didirikan pada 1949. NATO punya prinsip bahwa serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota. Denmark telah menegaskan bahwa serangan militer oleh satu sekutu terhadap sekutu lainnya akan mengakhiri aliansi trans-Atlantik.

Teka-teki Ada di Mark Rutte

Pengumuman kerangka kesepakatan yang disampaikan Trump setelah bertemu Mark Rutte juga memicu kekhawatiran di Greenland. Pemerintah Greenland menilai pembahasan mengenai masa depan wilayah mereka dilakukan tanpa keterlibatan langsung.

Menteri Luar Negeri Greenland Vivian Motzfeldt menyatakan bahwa pemerintahannya tidak meminta dirinya bernegosiasi, melainkan menyampaikan garis merah langsung kepada Presiden Trump. Hingga kini, Mark Rutte belum mengonfirmasi pernyataan tersebut.

Presiden Trump menyebut Greenland penting bagi rencananya membangun sistem pertahanan Golden Dome untuk melindungi Amerika Serikat dari serangan rudal Rusia dan China. Ia juga menyatakan bahwa sekutu Eropa dapat bekerja sama dalam proyek tersebut.

Greenland memiliki cadangan mineral tanah jarang yang sangat besar dan sebagian besar belum tergarap. Mineral tersebut dibutuhkan untuk berbagai teknologi, termasuk ponsel dan kendaraan listrik. Trump menyatakan bahwa kendali Amerika Serikat atas Greenland “menempatkan semua pihak pada posisi yang sangat baik, terutama terkait keamanan dan mineral.”