- • Kemenkes menyambut Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang mengharamkan penggunaan vape hingga seluruh rantai bisnisnya, mulai dari produksi sampai perdagangan.
- • Pemerintah membuka kemungkinan melarang total peredaran rokok elektrik setelah sebelumnya membatasi usia pembeli, iklan, promosi, dan kandungan produk.
- • MUI menyatakan vape haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana peredaran narkotika dan zat terlarang lainnya.
INFORMASI.COM, Jakarta - Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan rokok elektrik atau vape mendapat dukungan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Bahkan, pemerintah mulai mengkaji langkah yang lebih jauh, yakni melarang total peredaran produk tersebut di Indonesia.
Sikap Kemenkes itu muncul setelah MUI menerbitkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape. Fatwa tersebut tidak hanya menyasar orang yang menggunakan vape, tetapi juga mencakup seluruh aktivitas bisnisnya, mulai dari produksi hingga perdagangan.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, mengatakan fatwa tersebut dapat memperkuat upaya pemerintah melindungi masyarakat dari bahaya zat adiktif, terutama anak-anak dan generasi muda.
Menurut Aji, anggapan bahwa vape lebih aman karena tidak mengandung tar tidak serta-merta membuat produk tersebut bebas risiko kesehatan. Kandungan nikotin dan bahan kimia dalam aerosol tetap dapat membahayakan tubuh.
“Dari perspektif kesehatan, rokok elektrik bukan produk yang bebas risiko. Kandungan nikotin bersifat adiktif, walau tanpa tar tetapi berbagai zat lain serta aerosol dan zat-zat kimia yang terkandung di dalamnya tetap berpotensi membahayakan kesehatan,” ujar Aji di Jakarta, baru-baru ini.
Baca Juga
MUI Tetapkan Vape Haram, Ini Isi Lengkap Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026
Nasional
Bukan Cuma Kandung Kimia, tapi Digunakan Konsumsi Zat Terlarang
Selain persoalan kandungan kimia, Kemenkes menyoroti penyalahgunaan perangkat vape sebagai sarana mengonsumsi zat terlarang. Perangkat rokok elektrik dinilai rentan dimodifikasi untuk digunakan mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Pemerintah sebenarnya telah memiliki aturan untuk mengendalikan peredaran produk tembakau dan rokok elektrik melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024. Aturan tersebut mencakup pembatasan usia pembeli, pengendalian iklan dan promosi, serta pengaturan kandungan produk.
Namun, setelah terbitnya fatwa MUI, Kemenkes menyatakan akan mengkaji penguatan kebijakan pengendalian vape. Salah satu opsi yang disebut secara terbuka adalah pelarangan total peredarannya.
“Kementerian Kesehatan akan terus mengkaji dan memperkuat kebijakan pengendalian rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat, termasuk rencana melarang total peredaran vape,” tegas Aji.
Kemenkes juga mengajak orang tua, pendidik, tokoh agama, dan pengelola lembaga pendidikan ikut mencegah penggunaan vape, khususnya di kalangan anak-anak dan remaja.
Baca Juga
UI Larang Total Rokok dan Vape di Kampus, Ini Aturan Barunya
Nasional
MUI Haramkan Vape dari Produksi hingga Perdagangan
Sebelum Kemenkes menyampaikan rencana penguatan kebijakan, Komisi Fatwa MUI telah menetapkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik pada 6 November 2026.
Keputusan tersebut ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub. Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan turut mengetahui penetapan fatwa tersebut.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Ni’am Sholeh, menjelaskan bahwa keputusan itu didasarkan pada sejumlah pertimbangan, mulai dari dampak terhadap kesehatan fisik hingga kerusakan lingkungan. MUI juga mempertimbangkan potensi penyalahgunaan vape untuk peredaran dan konsumsi narkotika.
“ Menggunakan rokok elektrik (REL) / vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd ad-dzari’ah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” ujar Ni’am, Senin (9/11/2026).
Baca Juga
Guru Besar UI Sebut Nikotin Vape Setara Alkohol, Bahayanya Seperti Kodok Direbus Perlahan
Kesehatan