INFORMASI.COM, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Lampung Tengah harus menjadi alarm peringatan bagi semua kepala daerah di Indonesia.
Peringatan ini disampaikan menyusul ditetapkannya Ardito Wijaya sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi.
Mendagri menyayangkan masih terjadinya penangkapan terhadap pejabat publik, padahal mereka telah mendapat pembekalan khusus.
Ia menegaskan kasus ini akan menjadi bahan krusial untuk mengevaluasi dan memperketat sistem rekrutmen calon pemimpin daerah di masa depan.
“ Saya kira OTT ini juga menjadi warning lagi, bagi teman-teman kepala daerah. ”
— Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Baca Juga
Bupati Lampung Tengah dan Adiknya Jadi Tersangka Kasus Korupsi
Nasional
Sistem Pembinaan Calon Kepala Daerah
Kasus hukum yang menimpa Ardito Wijaya tidak hanya dipandang sebagai persoalan penegakan hukum, tetapi juga sebagai bahan kajian sistemik. Kemendagri akan menggunakan momentum ini untuk mengkaji ulang proses seleksi dan pembinaan calon pemimpin daerah.
- •Evaluasi ditujukan untuk menyaring calon pemimpin yang tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga memiliki integritas dan ketahanan terhadap praktik koruptif.
- •Langkah ini merupakan upaya preventif jangka panjang untuk mengurangi risiko korupsi di tingkat pemerintahan daerah.
“ Saya perhatikan baru satu tahun, sudah berapa yang kena OTT? termasuk ada yang gubernur. Padahal sudah pernah retret, kita ditanamkan wawasan kebangsaan. ”
— Tito menyatakan.
Konteks OTT dan Proses Hukum
Pernyataan Mendagri ini disampaikan menanggapi operasi KPK yang berhasil mengamankan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya beserta empat orang lainnya. Kelima tersangka kini telah menjalani masa penahanan pertama.
- •OTT KPK berlangsung pada 9-10 Desember 2025 terkait dugaan penerimaan hadiah/gratifikasi di Pemkab Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025.
- •Selain bupati, tersangka lain adalah adik kandungnya, seorang anggota DPRD, Plt. Kepala Bapenda, dan seorang direktur perusahaan.
- •KPK telah melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka untuk kepentingan penyidikan.
Mendagri menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh proses hukum yang berjalan transparan. Ia berharap insiden ini dapat meningkatkan kewaspadaan dan komitmen bersama seluruh jajaran pemerintahan daerah terhadap prinsip tata kelola yang bersih dan akuntabel.
(ANT)
Baca Juga
Wakil Wali Kota Bandung Jadi Tersangka Kasus Korupsi
Nasional