PDIP Tolak Usulan Pilkada Lewat DPRD ala Golkar

INFORMASI.COM, Jakarta - Wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendapat penolakan tegas dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.

Partai banteng itu menilai usulan yang digulirkan Partai Golkar dari hasil Rapimnasnya itu tidak menyelesaikan akar masalah dan berpotensi melemahkan demokrasi langsung.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menegaskan bahwa esensi Pilkada langsung adalah keterlibatan rakyat. Pemilihan beralih ke sistem perwakilan di DPRD dikhawatirkan akan memicu kesenjangan antara pilihan politik dewan dengan aspirasi masyarakat di daerah.

i

Baca Juga

PKB Siap Kaji Ulang Pilkada karena Mahal dan Tak Rasional

Video

Dari Risiko Oligarki hingga Solusi Konkret

PDI Perjuangan mengakui Pilkada langsung memiliki sejumlah masalah, seperti tingginya ongkos politik dan praktik politik uang. 

• •
  Said Abdullah menyebut masalah biaya tinggi dan politik uang tidak hanya terjadi di Pilkada langsung, tetapi juga berpotensi terjadi dalam sistem tidak langsung.
• •
  Mengubah sistem Pilkada langsung menjadi lewat DPRD hanya akan menjadi “jumping conclusion” atau kesimpulan terburu-buru.
• •
  PDI-P mendorong revisi Undang-Undang Pilkada dengan fokus pada penegakan hukum yang lebih kuat.
• •
  Said mengusulkan pemberian sanksi pidana yang lebih berat, pembatalan pencalonan bagi pelaku, serta pembentukan peradilan ad hoc khusus untuk menangani politik uang.
• •
  Untuk mendukung penegakan hukum, PDIP mengusulkan penguatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan memberikan kewenangan penyidikan atau melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara khusus.

Pendidikan Pemilih sebagai Fondasi

Di luar solusi hukum, PDI Perjuangan menekankan pentingnya aspek pencegahan melalui pendidikan pemilih. 

• •
  Said Abdullah menyerukan komitmen bersama dari semua lapisan masyarakat, penyelenggara pemilu, hingga tokoh sosial untuk menggelorakan voter education.
• •
  Masyarakat perlu diedukasi bahwa menerima politik uang adalah tindak pidana yang merusak demokrasi dan menghambat terpilihnya pemimpin yang berintegritas.
• •
  Menurutnya, perbaikan sistem membutuhkan proses dan komitmen kolektif dari seluruh elite politik, akademisi, dan tokoh masyarakat untuk membangun demokrasi yang lebih sehat.

Pro-Kontra Pilkada via DPRD

Wacana yang digulirkan Golkar ini telah memantik perdebatan nasional. Meski mendapat penolakan dari PDIP, dan tanggapan hati-hati dari Partai Demokrat serta PKS, dukungan terhadap ide perubahan sistem ini juga muncul dari beberapa pihak.

• •
  Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa UUD 1945 tidak melarang kepala daerah dipilih oleh DPRD, selama prosesnya tetap demokratis.
• •
  Beberapa partai politik pendukung pemerintahan, seperti PKB, terbuka untuk membahas penghapusan Pilkada langsung.
• •
  Alasan PKB yakni efisiensi biaya dan pengurangan politik uang.
• •
  Presiden Prabowo Subianto juga disebut mendorong partai-partai koalisi untuk "berani" mempertimbangkan ide ini.

(ANT)

i

Baca Juga

Mendagri: Pilkada Langsung Tidak Otomatis Punya Kepala Daerah Baik

Nasional