- • Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan sebanyak 760 unit SPPG masih berstatus penghentian sementara (suspend).
- • Ratusan SPPG itu di-suspend lantaran belum memenuhi persyaratan teknis dan operasional.
- • Mereka belum memiliki Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta ketidaksesuaian porsi makanan dengan standar gizi.
INFORMASI.COM, Jakarta – Ratusan dapur pelayanan program unggulan pemerintah masih terhenti operasinya. Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan bahwa hingga saat ini, 760 dari 1.030 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tengah menjalani proses perbaikan dan evaluasi menyeluruh.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyampaikan kabar tersebut di tengah upaya lembaganya mengetatkan standar operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah pengetatan ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden.
Hal itu sesuai dengan permintaan Presiden Prabowo Subianto agar program prioritas nasional tersebut tidak hanya mengutamakan jangkauan luas, tetapi juga memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.
“Bapak Presiden menekankan bahwa seluruh SPPG yang belum memenuhi standar harus dihentikan sementara operasionalnya hingga dilakukan perbaikan menyeluruh. Hal ini penting untuk memastikan kualitas layanan MBG tetap terjaga dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” ujar Dadan dalam acara Halal Bihalal BGN di Jakarta, Senin (30/3/2026).
Baca Juga
MBG Dibagikan Lagi 31 Maret, BGN Ancam Suspend SPPG yang Mark Up Harga Bahan Baku
Nasional
Faktor Teknis Penyebab Penghentian
Dadan kemudian merinci sejumlah faktor yang menjadi dasar penghentian sementara operasional ratusan SPPG tersebut.
Pertama, belum terpenuhinya Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang menjadi syarat mutlak bagi dapur sehat.
Kedua, ketiadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang berpotensi mencemari lingkungan sekitar. Ketiga, ketidaksesuaian porsi makanan dengan standar gizi yang telah dirumuskan.
Selain ketiga faktor utama itu, berbagai aspek teknis lainnya juga masih perlu dibenahi secara bertahap.
Evaluasi Menu Ramadan yang Minimalis
BGN juga menyoroti satu catatan khusus terkait penyajian menu pada bulan Ramadan kemarin. Dadan mengakui bahwa tampilan menu saat bulan puasa dinilai terlalu minimalis oleh masyarakat.
Kondisi itu kemudian memunculkan persepsi negatif di publik. Evaluasi terhadap hal ini menjadi bagian penting dalam upaya perbaikan menyeluruh terhadap kualitas layanan.
BGN menegaskan bahwa penyelenggaraan Program MBG harus mengedepankan prinsip penyajian makanan segar (fresh food). Porsi yang diberikan pun wajib sesuai standar gizi dan kebutuhan penerima manfaat.
Atas dasar itu, proses evaluasi dan pembinaan terus dilakukan secara berkelanjutan.
Baca Juga
BGN: Pembagian MBG untuk Anak Sekolah hanya 5 Hari, untuk Daerah 3T 6 Hari
Nasional
Target Pemulihan dan Kepercayaan Publik
BGN berharap seluruh SPPG yang saat ini disuspend dapat segera kembali beroperasi. Namun, keputusan pembukaan kembali tidak akan diambil sebelum semua persyaratan teknis terpenuhi.
Layanan yang akan diberikan nantinya harus lebih baik, lebih aman, dan sesuai dengan seluruh ketentuan yang berlaku.
Melalui pengetatan standar ini, BGN bertekad meningkatkan optimalisasi Program MBG dalam mendukung perbaikan status gizi masyarakat.
Langkah ini sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap program strategis nasional yang menjadi andalan pemerintah saat ini.