Hoegeng Jadi Pahlawan Nasional, Polisi Paling Jujur Kata Gus Dur

Jenderal Polisi Hoegeng Iman Santoso, eks Kapolri yang jadi Pahlawan Nasional pada 2026.

Ikhtisar

• Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Kapolri Jenderal Polisi Hoegeng Iman Santoso pada Hari Pahlawan, 10 November 2026.
• Hoegeng dikenal karena menolak suap, menjaga integritas, dan berani menangani perkara besar yang menyeret orang-orang berpengaruh.
• Nama Hoegeng terus dikenang melalui sindiran Gus Dur tentang tiga polisi jujur di Indonesia: polisi tidur, patung polisi, dan Hoegeng.

INFORMASI.COM, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Jenderal Polisi (Purn) Hoegeng Iman Santoso. Penghargaan itu diberikan lebih dari dua dekade setelah mantan Kapolri tersebut wafat, sekaligus mengukuhkan pengakuan negara terhadap sosok yang selama ini dikenal sebagai simbol kejujuran di tubuh kepolisian.

Nama Hoegeng bahkan pernah disebut Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dalam sebuah lelucon yang terus diingat masyarakat. Ketika berbicara mengenai polisi yang jujur, Gus Dur menyebut hanya ada tiga sosok di Indonesia: polisi tidur, patung polisi, dan Hoegeng.

Prabowo menyerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada keluarga ahli waris Hoegeng dalam upacara di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 10 November 2026. Penganugerahan tersebut merupakan bagian dari penetapan 19 tokoh sebagai Pahlawan Nasional dalam rangka memperingati Hari Pahlawan.

Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 93/TK/Tahun 2026 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional yang ditetapkan pada 10 November 2026.

Pemerintah memberikan penghargaan kepada Hoegeng atas pengabdiannya dalam bidang reformasi birokrasi, terutama kontribusinya membangun profesionalisme Kepolisian Republik Indonesia. Ia juga dikenang karena memperjuangkan prinsip persamaan di hadapan hukum serta menanamkan integritas dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Hoegeng Tolak Hadiah sejak Jadi Polisi

Hoegeng lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, pada 14 Oktober 1921. Ia merupakan anak Soekario Kario Hatmodjo, seorang pejabat kejaksaan di Pekalongan, dan Omi Kalsoem.

Ia sempat menempuh pendidikan di Recht Hogeschool atau Sekolah Tinggi Hukum di Batavia pada 1940. Namun, pendidikannya tidak selesai karena perguruan tinggi tersebut ditutup. Hoegeng kemudian mengikuti pendidikan kepolisian dan melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) setelah 1949.

Kariernya membawa Hoegeng menduduki sejumlah jabatan penting. Ia pernah bertugas di bidang intelijen kepolisian, menjadi pejabat reserse di Sumatera Utara dan Jakarta, serta menjabat Kepala Jawatan Imigrasi pada 1960 hingga 1965.

Sikap antikorupsi Hoegeng sudah terlihat ketika bertugas di Medan. Saat itu, ia menjabat Kepala Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Sumatera Utara. Sejumlah pengusaha yang memiliki kepentingan dengan aparat mencoba mendekatinya melalui pemberian fasilitas mewah.

Hoegeng menolak rumah dan mobil yang disiapkan pihak tertentu untuk menyambut kedatangannya. Ia memilih tinggal di hotel sebelum menempati rumah dinas resmi.

Masalah tidak berhenti di situ. Ketika mendatangi rumah dinasnya, Hoegeng mendapati sejumlah perabot mewah sudah memenuhi ruangan. Barang-barang itu dikirim tanpa persetujuannya.

Ia kemudian meminta seluruh perabot tersebut dikeluarkan. Dalam kisah yang dimuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Hoegeng bahkan memberi batas waktu kepada pengirim barang agar mengambil kembali pemberian tersebut.

“Saya kasih waktu sampai jam dua. Kalau tidak dikeluarkan, saya suruh anak buah saya mengeluarkan barang-barang,” kata Hoegeng dalam kisah yang dikutip KPK dari autobiografinya.

Ketegasan serupa terlihat ketika Hoegeng menjabat Kepala Jawatan Imigrasi. Istrinya, Meriyati Roeslani atau Merry, saat itu memiliki usaha toko bunga bernama Leilani.

Hoegeng meminta istrinya menutup usaha tersebut karena khawatir orang-orang yang berurusan dengan imigrasi akan membeli bunga di toko itu demi memperoleh kemudahan.

“Saya khawatir nanti orang jadi berbaik-baik pada saya dengan membeli bunga istri saya,” tutur Hoegeng dalam memoarnya yang dikutip KPK dari Majalah Tempo edisi 22 Agustus 1992.

Baginya, jabatan publik tidak boleh menjadi jalan bagi keluarga untuk memperoleh keuntungan dari orang-orang yang memiliki kepentingan dengan instansi yang dipimpinnya.

Saat Hoegeng Hadapi Perkara Besar

Setelah sempat menduduki jabatan pemerintahan pada masa Presiden Soekarno, Hoegeng kembali ke lingkungan kepolisian. Ia kemudian dilantik menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pada 15 Mei 1968 dan menjadi Kapolri kelima.

Hoegeng memimpin kepolisian pada periode 1968–1971. Masa jabatannya diwarnai sejumlah perkara besar, termasuk kasus Sum Kuning di Yogyakarta, penembakan mahasiswa ITB Rene Louis Coenrad, serta penyelundupan mobil mewah yang melibatkan Robby Tjahyadi.

Kasus Sum Kuning menjadi salah satu perkara paling menyita perhatian publik. Peristiwa itu bermula dari laporan pemerkosaan terhadap Sumarijem, seorang penjual telur di Yogyakarta, pada 1970.

Penanganan perkara tersebut menuai kontroversi setelah korban justru dituduh membuat laporan palsu. Hoegeng kemudian turun tangan dengan membentuk tim khusus untuk memeriksa perkara itu pada awal 1971.

ANTARA mencatat Hoegeng meminta jajaran kepolisian menelusuri fakta dan melaporkan perkembangan perkara kepada Presiden Soeharto. Soeharto kemudian menginstruksikan pembentukan tim pemeriksa pusat.

Kasus lain yang menjadi perhatian Hoegeng adalah penyelundupan mobil mewah oleh Robby Tjahyadi. Pada akhir 1960-an hingga awal 1970-an, Robby menjalankan bisnis mobil mewah hasil penyelundupan yang merugikan negara.

Penyelidikan kepolisian terhadap perkara tersebut membuat nama Robby menjadi sorotan. Sejumlah mobil mewah dari berbagai merek masuk ke Indonesia melalui jalur ilegal. Kasus ini juga menyeret perhatian terhadap hubungan pelaku penyelundupan dengan kalangan berpengaruh.

Hoegeng juga menangani perkara penembakan mahasiswa ITB bernama Rene Louis Coenrad oleh seorang taruna kepolisian setelah kericuhan pertandingan sepak bola pada Oktober 1970. Ia menginginkan perkara tersebut diproses secara tegas dan orang yang bersalah mendapat hukuman.

Rangkaian perkara itu memperlihatkan tantangan yang dihadapi Hoegeng ketika memimpin kepolisian. Ia harus berhadapan dengan kasus-kasus yang tidak hanya menyangkut pelanggaran hukum biasa, tetapi juga menyentuh kepentingan orang-orang yang memiliki pengaruh.

Hoegeng Diberhentikan Sebelum Masa Jabatan Berakhir

Pada 2 Oktober 1971, Hoegeng diberhentikan dari jabatan Kapolri. Pemerintah saat itu menyebut pergantian tersebut sebagai bagian dari peremajaan kepemimpinan.

Namun, pemberhentiannya menjadi perhatian karena terjadi ketika sejumlah perkara besar masih menyita perhatian publik. Ensiklopedia Kementerian Kebudayaan mencatat sejumlah kasus yang ditangani Hoegeng diduga turut memengaruhi berakhirnya masa jabatannya.

Hoegeng kemudian menolak tawaran menjadi duta besar dan memilih pensiun. Ia tidak lagi memimpin institusi kepolisian, tetapi namanya tetap melekat sebagai sosok yang berani menjaga prinsip di tengah godaan jabatan dan kekuasaan.

Setelah pensiun, Hoegeng juga tercatat sebagai salah satu penandatangan Petisi 50, kelompok tokoh yang menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Orde Baru. Keterlibatannya membuat hubungan Hoegeng dengan lingkungan kepolisian dan kegiatan publik semakin terbatas.

Hoegeng meninggal dunia pada 2004. Meski sudah tidak lagi menjabat, kisah mengenai sikap antisuap dan kesederhanaannya terus beredar, termasuk melalui buku, pemberitaan, dan cerita tentang pengalamannya selama bertugas.

Gus Dur: Tiga Polisi Jujur

Salah satu ungkapan yang membuat nama Hoegeng terus dikenal lintas generasi datang dari Gus Dur. Dalam diskusi di Bentara Budaya Jakarta pada 31 Agustus 2006, Gus Dur melontarkan sindiran mengenai sulitnya menemukan polisi yang jujur.

“Hanya ada tiga polisi jujur di negara ini: polisi tidur, patung polisi, dan Hoegeng,” ujar Gus Dur.

Kalimat tersebut kemudian berulang kali dikutip dalam pemberitaan dan perbincangan mengenai integritas aparat penegak hukum. Hoegeng ditempatkan sejajar dengan dua benda mati dalam lelucon itu, sebuah sindiran tajam yang sekaligus menunjukkan reputasinya sebagai polisi yang menjaga kejujuran.

KPK juga mengutip lelucon Gus Dur tersebut dalam tulisan mengenai integritas Hoegeng. Lembaga antirasuah itu mencatat Hoegeng dikenal berani, jujur, sederhana, dan tidak silau oleh jabatan maupun harta.

Kini, nama yang pernah disebut Gus Dur dalam sindiran tentang polisi jujur itu resmi masuk daftar Pahlawan Nasional. Prabowo menganugerahkan gelar tersebut kepada Hoegeng pada peringatan Hari Pahlawan 2026, bersama 18 tokoh lainnya.

Hoegeng Jadi Pahlawan Nasional, Polisi Paling Jujur Kata Gus Dur

Baca Juga

Baca Juga

Baca Juga

Baca Juga

Baca Juga