- • Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Ali Sadikin, mantan Gubernur DKI Jakarta yang dikenal dengan sapaan Bang Ali, pada 10 November 2026.
- • Meski identik dengan Jakarta, Ali Sadikin berasal dari Sumedang, Jawa Barat.
- • Jenderal Korps Komando Angkatan Laut (KKO) itu memiliki darah Sunda dan keturunan keluarga menak.
INFORMASI.COM, Jakarta - Panggung politik dan sejarah Jakarta tidak bisa dilepaskan dari nama Ali Sadikin. Gubernur DKI Jakarta periode 1966–1977 itu dikenal sebagai sosok yang mengubah wajah ibu kota melalui pembangunan infrastruktur, penataan kota, hingga kebijakan yang tidak jarang mengundang kontroversi.
Kini, lebih dari empat dekade setelah meninggalkan Balai Kota, Bang Ali resmi memperoleh gelar Pahlawan Nasional. Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar tersebut dalam upacara di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026), bersama 18 tokoh lainnya.
Penganugerahan itu ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 93/TK/Tahun 2026 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. Upacara diawali dengan mengheningkan cipta yang dipimpin Prabowo untuk mengenang jasa para pahlawan.
Gelar tersebut diberikan sebagai pengakuan negara atas kontribusi para tokoh dalam bidang kepemimpinan, demokrasi, hak asasi manusia, dan keberpihakan kepada rakyat.
Namun, perjalanan Ali Sadikin tidak hanya berkisah tentang pembangunan Jakarta. Di balik sosok gubernur yang keras dan berani mengambil keputusan itu, terdapat perjalanan seorang perwira militer asal tanah Sunda yang pernah berada di lingkaran kekuasaan Soekarno, sebelum akhirnya berhadapan dengan realitas politik Orde Baru di bawah Soeharto.
Pemuda Sumedang Kepercayaan Soekarno
Ali Sadikin lahir di Sumedang, Jawa Barat, pada 7 Juli 1927. Dia menempuh pendidikan di Sekolah Pelayaran Tinggi di Semarang pada 1945, kemudian melanjutkan pendidikan militer di US Marine Corps School, Amerika Serikat.
Karier militernya berkembang di Korps Komando Angkatan Laut (KKO-AL), satuan yang kini dikenal sebagai Korps Marinir TNI AL. Dia pernah menjabat Wakil Panglima KKO, Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan KKO, hingga Deputi II Panglima Angkatan Laut pada 1959–1963.
Kedekatannya dengan Presiden Soekarno semakin terlihat ketika Ali dipercaya masuk kabinet. Pada 1963, dia menjabat Menteri Perhubungan Laut. Setahun kemudian, dia mendapat posisi Menteri Koordinator Kompartimen Maritim sekaligus Menteri Perhubungan Laut dalam Kabinet Dwikora.
Karier politiknya mencapai puncak ketika Soekarno menunjuknya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 1966. Ali dilantik pada 28 April 1966 melalui Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1966.
Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta mencatat Soekarno memilih Ali karena menganggapnya sebagai sosok koppig, istilah Belanda yang berarti keras kepala. Soekarno membutuhkan pemimpin yang berani mengambil keputusan untuk membenahi Jakarta yang ketika itu menghadapi persoalan banjir, permukiman kumuh, keterbatasan fasilitas umum, dan minimnya anggaran pembangunan.
Baca Juga
Siapa Saja 19 Pahlawan Nasional yang Ditetapkan pada 2026? Ini Daftarnya
Nasional
Bangun Jakarta dengan Kontroversi
Ketika mulai memimpin Jakarta, Ali menghadapi persoalan klasik ibu kota yang belum berkembang menjadi kota metropolitan seperti sekarang. Kas daerah tidak cukup untuk membiayai pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, pasar, hingga sarana transportasi.
Ali kemudian mengambil kebijakan yang mengundang perdebatan. Dia mengizinkan perjudian di tempat-tempat tertentu dan menarik pajak dari aktivitas tersebut untuk menambah pendapatan daerah.
Kebijakan itu bukan berarti pemerintah membebaskan perjudian tanpa pengawasan. Pemprov DKI membuat lokasi khusus dan menerapkan pembatasan terhadap pengunjung. Salah satu pertimbangannya adalah agar pemerintah dapat mengendalikan aktivitas tersebut sekaligus memperoleh penerimaan untuk pembangunan.
Ali juga membangun lokalisasi prostitusi Kramat Tunggak di Jakarta Utara. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memusatkan aktivitas prostitusi yang sebelumnya tersebar di berbagai kawasan ibu kota.
Keputusan tersebut membuat Ali mendapat kritik keras dari kelompok masyarakat dan tokoh agama. Dia bahkan mendapat julukan gubernur maksiat.
Namun, Ali tetap mempertahankan kebijakannya dengan alasan kebutuhan pembiayaan pembangunan. Dalam wawancara yang dikutip detikcom, dia pernah menyampaikan:
"Bapak-bapak kalau masih mau tinggal di Jakarta sebaiknya beli helikopter saja. Karena jalan-jalan di DKI Jakarta dibangun dengan pajak judi."
Pajak perjudian menjadi salah satu sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur dan fasilitas publik, termasuk Taman Ismail Marzuki serta perbaikan kampung-kampung di Jakarta.
Baca Juga
Prabowo Tetapkan Kakeknya Margono Djojohadikusumo Jadi Pahlawan Nasional
Nasional
Peninggalan Bang Ali
Di luar kebijakan kontroversial tersebut, Ali meninggalkan sejumlah proyek yang masih menjadi bagian penting dari wajah Jakarta.
Beberapa proyek dan kebijakan yang berkembang pada masa kepemimpinannya antara lain:
- •Taman Ismail Marzuki: pusat kesenian dan kebudayaan Jakarta yang diresmikan pada 1968.
- •Taman Impian Jaya Ancol: pengembangan kawasan rekreasi Ancol yang menjadi salah satu destinasi hiburan utama ibu kota.
- •Pekan Raya Jakarta: pameran perdagangan dan hiburan yang pertama kali digelar pada 1968 di kawasan Monumen Nasional.
- •Kebun Binatang Ragunan: pengembangan kawasan kebun binatang sebagai fasilitas rekreasi dan konservasi.
- •Proyek Senen: pengembangan kawasan perdagangan dan pusat aktivitas ekonomi.
- •Pelestarian budaya Betawi: menghidupkan kembali kesenian seperti ondel-ondel, lenong, dan kerak telor serta menjaga kebudayaan Betawi di kawasan Condet.
- •Transportasi umum: mendatangkan bus kota, menata trayek, dan membangun terminal untuk memperbaiki mobilitas warga.
- •Abang-None: Ali juga mendorong penyelenggaraan pemilihan Abang dan None Jakarta serta mengembangkan Jakarta Fair sebagai agenda tahunan perayaan hari jadi ibu kota.
Berseberangan dengan Soeharto
Perubahan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto tidak langsung membuat Ali tersingkir dari pemerintahan. Dia tetap menjabat Gubernur Jakarta hingga 1977, meskipun Soeharto sudah menjadi presiden.
Setelah 11 tahun memimpin ibu kota, masa jabatan Ali berakhir dan posisinya digantikan Letnan Jenderal Tjokropranolo.
Namun, berakhirnya jabatan gubernur bukan berarti Ali berhenti terlibat dalam persoalan politik nasional. Justru setelah meninggalkan Balai Kota, dia semakin aktif menyuarakan kritik terhadap pemerintahan Orde Baru.
Salah satu langkah pentingnya adalah mendirikan Yayasan Kesadaran Berkonstitusi pada 1978 bersama Mohammad Hatta dan sejumlah tokoh lainnya. Mereka menaruh perhatian terhadap perkembangan kekuasaan pemerintahan Soeharto dan pelaksanaan konstitusi.
Puncak perlawanan politik Ali terjadi pada 5 Mei 1980. Bersama 49 tokoh nasional dari kalangan militer, politik, dan masyarakat sipil, dia menggagas Petisi 50 yang dikenal melalui dokumen Ungkapan Keprihatinan.
Petisi tersebut merupakan respons terhadap dua pidato Soeharto pada 27 Maret 1980 di hadapan pimpinan ABRI di Pekanbaru dan 16 April 1980 dalam peringatan HUT Kopassandha di Cijantung.
Para penandatangan mengkritik penggunaan Pancasila sebagai alat politik untuk menghadapi pihak-pihak yang dianggap berseberangan dengan pemerintah.
Selain Ali Sadikin, sejumlah tokoh penting ikut menandatangani petisi tersebut. Mereka antara lain mantan Ketua MPRS Jenderal A.H. Nasution, mantan Kapolri Hoegeng Iman Santoso, Mohammad Natsir, Burhanuddin Harahap, dan tokoh perempuan S.K. Trimurti.
Baca Juga
G30S 1965, Pembubaran PKI, dan Jalan Soeharto Ambil Alih Kekuasaan dari Soekarno
Nasional
Dicekal hingga Dikucilkan
Keputusan Ali bergabung dengan Petisi 50 membawa konsekuensi panjang. Pemerintahan Soeharto merespons kelompok tersebut dengan berbagai pembatasan politik, sosial, dan ekonomi.
Ali dan sejumlah anggota Petisi 50 dicekal sehingga tidak bebas bepergian ke luar negeri. Mereka juga tidak lagi mendapat ruang yang leluasa untuk menyampaikan pandangan melalui media massa.
Tekanan bahkan merambah kehidupan ekonomi keluarga. Sejumlah bank dikabarkan mendapat larangan memberikan fasilitas kredit kepada orang-orang yang masuk dalam kelompok oposisi tersebut.
Majalah Tempo dalam laporan khusus mengenai Soeharto mencatat pengalaman keluarga Ali yang kesulitan memperoleh kredit perbankan pada dekade 1980-an. Ketika Ali meminta penjelasan kepada Gubernur Bank Indonesia saat itu, Rahmat Saleh, dia mendapat jawaban bahwa memang ada larangan pemerintah.
Tekanan politik itu juga membuat Ali dan anggota Petisi 50 tidak leluasa menghadiri acara yang dihadiri Soeharto.
Pangkopkamtib saat itu, Laksamana Sudomo, berperan dalam pencekalan Ali dan kelompok Petisi 50. Pembatasan tersebut bahkan digambarkan sebagai bentuk hukuman mati secara perdata karena para tokoh itu mengalami pengucilan dalam kehidupan sosial dan ekonomi.
Meski menghadapi tekanan, Ali tidak pernah dipenjara ataupun diajukan ke pengadilan karena aktivitas Petisi 50. Pencekalan dan pembatasan terhadap dirinya berlangsung bertahun-tahun, hingga kebebasan penuh sebagai warga negara kembali diperoleh setelah rezim Orde Baru tumbang pada 1998.
Menariknya, Ali mengaku tidak menyimpan dendam pribadi kepada Soeharto. Dalam wawancara Tempo yang diterbitkan pada Maret 2005, dia bahkan menceritakan pernah kembali menemui dan bersalaman dengan mantan presiden tersebut.
Ali meninggal dunia di Singapura pada 20 Mei 2008 dalam usia 80 tahun. Dia meninggalkan warisan pembangunan Jakarta sekaligus catatan panjang tentang keberanian seorang mantan pejabat negara mengkritik kekuasaan.
Baca Juga
Menelusuri Rekam Jejak Koperasi: Dari Ide Hatta ke Soeharto dan Kini KDMP di Era Prabiwo
Ekonomi