Istana Bantah Prabowo Menolak Gibran Mundur

Presiden Prabowo Subianto berpamitan dengan Wapres RI Gibran Rakabuming karena akan terbang ke Amerika Serikat dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusumah, Senin (16/2/2026). Foto: Instagram/gibran_rakabuming

Ikhtisar

• Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan selama 2,5 jam pada Selasa (10/11/2026).
• Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah kabar Prabowo menolak niat pengunduran diri Gibran.
• Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

INFORMASI.COM, Jakarta - Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan langsung dalam pertemuan Gibran dengan Prbowo di tengah persoalan keabsahan dokumen pendidikan Gibran yang kini menjadi sorotan.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa Prabowo dan Gibran bertemu pada Selasa (10/11/2026) pagi. Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu menjadi ruang bagi Gibran untuk menyampaikan niat pengunduran dirinya.

Namun, Prasetyo merasa perlu meluruskan informasi yang beredar mengenai respons Prabowo terhadap keinginan wakil presidennya tersebut. Dia membantah kabar yang menyebutkan kepala negara menolak niat Gibran untuk mundur.

"Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," kata Prasetyo.

Baca Juga

Gibran Temui Prabowo, Bahas Polemik Ijazah dan Niat Mundur dari Wapres

Nasional

Dalam pertemuan itu, Prabowo disebut memberikan sejumlah saran kepada Gibran. Pembicaraan keduanya juga menyinggung persoalan dokumen pendidikan yang menjadi perhatian publik.

Prasetyo mengatakan Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya. Wakil presiden tersebut ingin pembuktian dilakukan melalui proses hukum di PTUN.

"Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara," ujar Prasetyo.