- • Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
- • PKS menjadi fraksi dengan jumlah pengusul terbanyak, yakni 28 anggota, disusul NasDem dengan 19 anggota.
- • Usulan tersebut telah diterima pimpinan DPR dan dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna pada Kamis, 12 November 2026.
INFORMASI.COM, Jakarta – Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pengajuan tersebut disampaikan dalam rapat bersama pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengonfirmasi bahwa total terdapat 120 anggota dari delapan fraksi yang telah menandatangani usulan tersebut.
"Total 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat," kata Saan di Kompleks Parlemen, Rabu.
Delapan fraksi yang terlibat dalam pengajuan tersebut adalah PDI Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat.
PKS Paling Banyak Kirim Pengusul
Dari delapan fraksi tersebut, PKS menjadi partai dengan jumlah anggota pengusul terbanyak, yakni 28 orang.
Posisi berikutnya ditempati Partai NasDem dengan 19 anggota. Sementara PKB dan Partai Demokrat masing-masing mengirimkan 18 anggota.
Berikut rincian jumlah anggota DPR dari setiap fraksi yang mengajukan HMP:
1. PKS: 28 anggota
2. Partai NasDem: 19 anggota
3. PKB: 18 anggota
4. Partai Demokrat: 18 anggota
5. PDIP: 14 anggota
6. Partai Golkar: 11 anggota
7. Partai Gerindra: 11 anggota
8. PAN: 1 anggota
Dengan demikian, PKS menjadi fraksi dengan kontribusi pengusul terbesar dalam pengajuan HMP tersebut. Sementara PAN tercatat sebagai fraksi dengan jumlah pengusul paling sedikit.
Sejumlah Perwakilan Fraksi Serahkan Usulan ke Pimpinan DPR
Dalam rapat penerimaan usulan tersebut, masing-masing fraksi mengirimkan perwakilan untuk menyerahkan dokumen kepada pimpinan DPR.
Fraksi PDIP diwakili Abidin Fikri dan Dolfie Othniel Frederic. Fraksi Gerindra diwakili Aziz Subekti dan Bahtra Banong.
Sementara itu, Fraksi Golkar mengirimkan Ahmad Doli Kurnia, Ahmad Irawan, Bambang Patijaya, dan Abraham Sirdjadja.
Fraksi NasDem diwakili Fauzi Amro, Sugeng Suparwoto, Martin Manurung, dan Ujung Bey. Adapun Fraksi PKB diwakili Muhammad Khozin dan Sudjatmiko.
Dari Fraksi Demokrat hadir Benny K Harman dan Hinca Pandjaitan. Fraksi PKS diwakili Mardani Ali Sera, sedangkan PAN diwakili Syarifudin Sudding.
Rapat penerimaan usulan tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR Saan Mustopa bersama Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal.
Berkaitan dengan Polemik Dokumen Pendidikan Gibran
Pengajuan HMP tersebut berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka serta persoalan pemenuhan persyaratan sebagai wakil presiden.
Sebelumnya, putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai persoalan dokumen pendidikan Gibran menjadi sorotan publik.
Para pengusul menilai terdapat persoalan hukum yang perlu ditindaklanjuti DPR. Anggota DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menyampaikan bahwa penggunaan hak konstitusional tersebut dapat bermuara pada proses pemakzulan.
Meski demikian, pengajuan HMP bukan berarti Gibran telah resmi dimakzulkan atau diberhentikan dari jabatannya.
Baca Juga
Gibran Mau Fight di PTUN, Yusril: Putusan MA Final
Politik
Usulan HMP Akan Dibawa ke Rapat Paripurna
Saan Mustopa menyatakan pimpinan DPR telah menerima usulan tersebut sesuai ketentuan Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR RI.
Selanjutnya, usulan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku, termasuk pembahasan dalam Badan Musyawarah (Bamus) DPR.
Berdasarkan jadwal yang disampaikan pimpinan DPR, usulan HMP tersebut akan dibawa ke rapat paripurna pada Kamis, 12 November 2026.
Apabila disetujui melalui tahapan yang dipersyaratkan, proses selanjutnya dapat melibatkan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus pendapat DPR sesuai mekanisme konstitusi.
Dengan demikian, pengajuan oleh 120 anggota DPR ini menjadi awal dari proses politik dan hukum yang masih harus melewati sejumlah tahapan sebelum ada keputusan mengenai pemberhentian wakil presiden.