- • Rusia dilaporkan berupaya memblokir WhatsApp dan membatasi akses Telegram untuk memperkuat kontrol negara atas ruang digital.
- • Pemerintah Rusia menekan perusahaan teknologi asing agar mematuhi aturan penyimpanan data pengguna di dalam negeri.
- • Regulasi baru mewajibkan layanan internet menyimpan pesan pengguna hingga tiga tahun dan menyerahkannya kepada otoritas keamanan jika diminta.
INFORMASI.COM, Jakarta - Pemerintah Rusia dilaporkan berupaya memperketat pengawasan internet dengan mencoba memblokir aplikasi pesan WhatsApp, pada Kamis (12/2/2026).
WhatsApp, dikutip dari akun resmi di platform X, juga menyatakan bahwa Rusia mendorong masyarakatnya untuk menggunakan aplikasi pesan buatan negara bernama Max.
WhatsApp menyebut Max sebagai “aplikasi pengawasan milik negara”.
“ Mencoba mengisolasi lebih dari 100 juta pengguna dari komunikasi yang privat dan aman adalah langkah mundur dan hanya akan menyebabkan berkurangnya keamanan bagi masyarakat di Rusia. ”
— WhatsApp menyatakan.
Today the Russian government attempted to fully block WhatsApp in an effort to drive people to a state-owned surveillance app. Trying to isolate over 100 million users from private and secure communication is a backwards step and can only lead to less safety for people in Russia.…
— WhatsApp (@WhatsApp) February 12, 2026
Facebook dan Instagram Sudah Duluan
Sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, sejumlah platform milik Meta telah dilarang beroperasi di Rusia. Facebook dan Instagram hanya dapat diakses melalui jaringan privat virtual (VPN).
Laporan mengenai kemungkinan pemblokiran WhatsApp telah beredar selama sekitar empat tahun sejak perang dimulai.
Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyatakan perusahaan Meta dianggap tidak mematuhi regulasi yang mengatur operasional WhatsApp di Rusia.
“ Ini sekali lagi adalah soal pemenuhan undang-undang. ”
— Dmitry Peskov, Jubir Kremlin, dikutip dari Euronews, Kamis.
Ia menegaskan pemerintah Rusia membuka peluang kesepakatan jika Meta bersedia bernegosiasi dengan otoritas setempat.
“ Jika perusahaan Meta memenuhi hal ini dan masuk ke dalam dialog dengan otoritas Rusia, maka kita memiliki kemungkinan untuk mencapai kesepakatan. Jika perusahaan tersebut tetap pada posisi tanpa kompromi dan, saya katakan, menunjukkan dirinya tidak siap untuk menyesuaikan diri dengan legislasi Rusia, maka tidak ada peluang. ”
— Peskov menerangkan lebih lanjut.
Telegram Juga Dibatasi
Pada Senin, pemerintah Rusia juga mulai membatasi akses terhadap aplikasi Telegram. Pendiri Telegram, Pavel Durov, mengonfirmasi kebijakan tersebut.
“ Rusia membatasi akses ke Telegram untuk memaksa warganya menggunakan aplikasi yang dikendalikan negara dan dibangun untuk pengawasan serta sensor politik. ”
— Pavel Durov, pendiri Telegram, mengatakan.
Durov mengatakan pembatasan itu sebagai langkah otoriter pemerintah Rusia. Durov membandingkan situasi tersebut dengan kebijakan Iran beberapa tahun lalu.
“ Ini tidak akan mengubah arah kami. Telegram berdiri untuk kebebasan dan privasi, apa pun tekanannya. Iran mencoba strategi yang sama, dan gagal. Negara itu melarang Telegram dengan alasan yang dibuat-buat, mencoba memaksa masyarakat menggunakan alternatif yang dikelola negara. ”
— Durov mengungkapkan.
Aturan Penyimpanan Data dan Aplikasi Negara
Pemerintah Rusia menyatakan perusahaan teknologi asing, termasuk WhatsApp dan Telegram, menolak menyimpan data pengguna Rusia di dalam negeri sesuai tuntutan pemerintah.
Sejak 2025, otoritas Rusia mewajibkan aplikasi pesan domestik Max dipasang secara otomatis pada semua perangkat baru yang dijual di negara tersebut. Pegawai sektor publik, guru, dan pelajar juga diwajibkan menggunakan platform itu.
Rusia sebelumnya telah menerapkan Undang-Undang Lokalisasi Data pada 2015, setahun setelah invasi awal ke Ukraina. Aturan tersebut mengharuskan perusahaan, termasuk perusahaan asing, menyimpan dan memproses data pribadi pengguna Rusia di server yang berada di wilayah Rusia.
Setelah perang skala penuh dimulai, pemerintah memperketat regulasi digital. Mulai 1 Januari 2026, seluruh layanan internet diwajibkan menyimpan pesan pengguna selama tiga tahun dan menyerahkannya kepada lembaga keamanan jika diminta.
Ketentuan tersebut mencakup seluruh bentuk komunikasi digital, termasuk pesan audio, video, teks, serta metadata, bahkan jika pesan tersebut telah dihapus oleh pengguna.
Kelompok hak asasi manusia dan sejumlah kritikus menilai kebijakan tersebut sebagai upaya Kremlin memperluas pengawasan dan memperketat kontrol terhadap penggunaan internet di Rusia.