- • Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam tarif 25 persen terhadap negara mana pun yang tetap berbisnis dengan Iran.
- • Kebijakan ini berpotensi berdampak luas pada perdagangan AS dengan China, India, Uni Emirat Arab, dan Uni Eropa.
- • Hingga Senin sore waktu AS, belum ada perintah eksekutif yang dikeluarkan untuk mendukung ancaman tersebut.
INFORMASI.COM, Jakarta - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, melontarkan ancaman pengenaan tarif sebesar 25 persen terhadap negara mana pun yang melakukan bisnis dengan Republik Islam Iran. Ancaman itu disampaikan Trump melalui media sosial Truth Social miliknya, Senin (12/1/2026) waktu setempat.
“ Mulai sekarang, setiap negara yang berbisnis dengan Republik Islam Iran akan dikenakan tarif sebesar 25% untuk semua bisnis yang dilakukan dengan Amerika Serikat. Perintah ini bersifat final dan mengikat. ”
— Donald Trump, Presiden AS, dalam akun Truth Social miliknya, Senin.
Namun, hingga Senin sore waktu setempat, Trump belum terlihat mengeluarkan perintah eksekutif apapun untuk memperkuat pernyataannya tersebut.
Baca Juga
Donald Trump Klaim Pemimpin Iran Minta Negosiasi, Ah Masa Sih?
Internasional
Berdasarkan laporan Politico, Gedung Putih juga belum memberikan tanggapan ketika dimintai klarifikasi terkait unggahan Presiden AS itu.
Ancaman tarif ini muncul di tengah panasnya kondisi di Iran akibat unjuk rasa anti-pemerintah di Iran. Bagi Trump, ancaman tarif ini menjadi salah satu bantuan yang sebelumnya ia janjikan untuk mendukung demonstran anti-pemerintah Iran.
Sebelumnya, Trump telah memperingatkan bahwa Amerika Serikat dapat melakukan intervensi apabila pemerintah Iran menggunakan kekerasan terhadap para demonstran.
Menanggapi langkah Trump, managing director di Washington Institute for Near East Policy, Michael Singh, menyebut kebijakan tersebut berpotensi dianggap tindakan lunak AS terhadap Iran, terutama oleh kelompok anti-pemerintahan Iran.
“ Bagi Presiden Trump, ini tampaknya merupakan respons yang cukup lunak terhadap situasi yang sangat signifikan di Iran, dan oleh karena itu hal ini mungkin akan mengecewakan banyak orang di komunitas Iran-Amerika. ”
— Michael Singh, mantan direktur senior urusan Timur Tengah di Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat pada era Presiden George W. Bush, Senin.
Singh juga menyoroti bahwa AS sudah lama menerapkan sanksi terhadap Iran. Namun, persoalannya adalah penegakan sanksi yang dilakukan terhadap Iran selama ini juga tidak jelas. Dengan penambahan sanksi kali ini yang menyasar negara lain, Singh meragukan sanksi tersebut bakal dilakukan penuh.
“ Masalahnya adalah kita memiliki sanksi yang cukup keras terhadap Iran, tetapi sanksi tersebut tidak ditegakkan. Maksud saya, Iran menjual banyak minyak, jadi saya pikir pertanyaannya adalah apa yang baru di sini dan apakah sanksi ini akan ditegakkan, tidak seperti sanksi lain yang sudah ada. ”
— Singh mengatakan.
Baca Juga
Iran: AS Dalang Kerusuhan di Iran
Internasional
Secara langsung, hubungan dagang antara Amerika Serikat dan Iran tergolong sangat kecil akibat sanksi ketat yang telah diterapkan selama beberapa dekade, terutama terkait program nuklir Teheran.
Berdasarkan data Departemen Perdagangan Amerika Serikat, pada tahun lalu AS hanya mengimpor barang dari Iran senilai 6,2 juta dolar AS dan mengekspor barang ke Iran dengan nilai sedikit di atas 90 juta dolar AS.
Meski demikian, dampak ancaman Trump dinilai bisa jauh lebih luas karena Amerika Serikat memiliki volume perdagangan besar dengan negara-negara yang tetap menjalin hubungan bisnis dengan Iran, termasuk China, India, Uni Emirat Arab, serta negara-negara anggota Uni Eropa.
Baca Juga
Donald Trump Siap Bantu Pendemo, Mau Gulingkan Pemerintah Iran?
Video
Sebelumnya, Trump juga pernah mengeluarkan ancaman serupa terhadap negara-negara pembeli minyak Rusia. Sayangnya, hingga kini kebijakan tersebut baru diterapkan kepada India, sementara China tidak dikenai langkah yang sama.
Pada Maret lalu, Trump juga mengancam akan mengenakan tarif 25 persen kepada negara mana pun yang membeli minyak atau gas dari Venezuela, tetapi ancaman tersebut belum terlihat direalisasikan.
Sejumlah pengamat menilai pola ini menunjukkan bahwa pernyataan keras Trump di ranah publik tidak selalu diikuti oleh kebijakan konkret, terutama ketika berpotensi berdampak besar pada hubungan dagang Amerika Serikat dengan mitra-mitra strategisnya.