- • Aksi protes di Prancis pada 17–18 Oktober 2026 bermula dari tuntutan pelajar atas perbaikan fasilitas sekolah, lalu dengan cepat meluas menjadi demonstrasi masif ratusan ribu warga yang menentang lonjakan biaya hidup dan krisis layanan publik.
- • Secara sosiologis, gerakan ini didorong oleh kesadaran masyarakat akan ketimpangan standar hidup (relative deprivation) yang berhasil disatukan melalui mobilisasi kuat dari jaringan serikat pekerja dan komunitas Yellow Vests.
- • Walaupun mayoritas massa berunjuk rasa secara damai, munculnya kelompok kecil yang memicu kekerasan berujung pada bentrokan keras dengan aparat, yang sekaligus menjadi peringatan bagi pemerintah untuk merespons ketimpangan sosial demi mempertahankan legitimasi negara.
INFORMASI.COM, Jakarta - Gelombang demonstrasi besar-besaran kembali melumpuhkan Prancis dan berujung pada salah satu kekacauan paling parah dalam beberapa tahun terakhir pada 17 hingga 18 Oktober 2026. Peristiwa yang awalnya merupakan bentuk penyampaian pendapat secara damai ini berubah menjadi arena bentrokan antara warga dan aparat keamanan.
Kericuhan ini bermula dari protes kelompok pelajar menengah, terutama yang berasal dari kawasan kelas pekerja di Paris. Para siswa menuntut perbaikan sistem pendidikan publik yang sedang mengalami kekurangan guru serta fasilitas sekolah yang kian memburuk. Bagi para pelajar dan keluarga kelas pekerja, masalah pendidikan ini mencerminkan kegagalan negara dalam menjamin kesetaraan kesempatan bagi masyarakatnya.
Bagi sebagian pengamat, peristiwa ini tampak seperti ledakan kemarahan sesaat. Namun, jika ditelusuri dari konteks sosial dan sejarah, kerusuhan tersebut bukan anomali yang berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari tradisi panjang Prancis dalam menggunakan jalanan sebagai arena politik tradisi yang berakar pada Revolusi Prancis 1789 dan terus hidup hingga gerakan Yellow Vests serta protes pelajar hari ini.
Baca Juga
Mengapa Indonesia dan Malaysia Ribut Terus meski Saudara Jiran?
Internasional
Warisan Revolusi Prancis
Revolusi Prancis 1789 tidak hanya menggulingkan monarki absolut, tetapi juga menanamkan gagasan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Prinsip liberté, égalité, fraternité yang berarti kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan menjadi dasar legitimasi politik modern di Prancis. Ketika warga merasa hak-hak dasar tersebut terancam, protes kolektif menjadi bahasa politik yang sah dan sangat melekat dalam budaya nasional. Tradisi ini terlihat jelas dalam berbagai momentum besar, mulai dari Komune Paris 1871, protes Mei 1968, hingga gerakan Yellow Vests pada 2018. Dalam semua peristiwa tersebut, jalanan berfungsi sebagai ruang perlawanan ketika masyarakat merasa suaranya tidak lagi terwakili melalui lembaga formal.
Pada peristiwa kerusuhan kemarin, puncak mobilisasi massa terjadi pada Sabtu, 17 Oktober 2026. Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat kehadiran sekitar 550.000 demonstran di jalanan, meskipun pihak penyelenggara mengklaim jumlah massa menembus angka 800.000 orang. Kehadiran ratusan ribu warga ini membuktikan besarnya kekuatan jaringan organisasi serta modal sosial yang menyatukan pelajar, buruh, dan warga kelas menengah ke bawah.
Kemarahan Kolektif: Relative Deprivation
Teori relative deprivation yang dikembangkan Ted Robert Gurr menjelaskan bahwa gerakan sosial sering lahir dari kesenjangan antara harapan masyarakat dan realitas yang mereka alami. Masyarakat tidak hanya memberontak karena kemiskinan absolut, tetapi juga karena merasa tertinggal dibandingkan standar hidup yang seharusnya mereka capai.
Dalam konteks Prancis, kemarahan tersebut bersumber dari kombinasi kenaikan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar, menurunnya kualitas layanan publik, serta krisis pendidikan di sekolah-sekolah pinggiran kota. Bagi pelajar dan keluarga kelas pekerja, sekolah yang kekurangan guru bukan hanya persoalan pendidikan, melainkan simbol bahwa negara gagal menjamin kesetaraan kesempatan. Kesadaran akan ketimpangan inilah yang mengubah keluhan lokal menjadi kemarahan politik yang luas.
Mobilisasi Sumber Daya: Jaringan yang Menyatukan Aksi
Teori mobilisasi sumber daya dari McCarthy dan Zald menekankan bahwa ketidakpuasan saja tidak cukup untuk melahirkan gerakan besar. Gerakan sosial membutuhkan organisasi, jaringan, dana, komunikasi, dan kepemimpinan agar kemarahan dapat diubah menjadi aksi kolektif.
Dalam kasus ini, serikat pelajar, serikat pekerja, kelompok Yellow Vests, dan komunitas digital berperan sebagai penghubung antara keluhan yang tersebar di berbagai wilayah. Panggilan aksi yang awalnya beredar di media sosial kemudian diadopsi oleh serikat pelajar dan melahirkan koordinasi aksi nasional. Kehadiran berbagai kelompok dalam satu demonstrasi menunjukkan bahwa gerakan ini memiliki modal sosial dan jaringan organisasi yang cukup kuat untuk menggerakkan ratusan ribu orang.
Protes Damai atau Anarki Jalanan?
Penting untuk tidak menyederhanakan seluruh peristiwa sebagai “anarki”. Mayoritas peserta demonstrasi berunjuk rasa secara damai, sementara kekerasan dan penjarahan dilakukan oleh kelompok kecil yang memanfaatkan momentum protes. Pemerintah Prancis kemudian mengerahkan polisi anti-kerusuhan CRS dan menggelar rapat krisis untuk meredam eskalasi kekerasan.
Dari sudut pandang sosiologi, pemisahan antara massa protes dan aktor kekerasan sangat penting. Jika seluruh gerakan dikriminalkan, negara berisiko memperlebar jurang antara warga dan institusi. Sebaliknya, jika tuntutan struktural diabaikan hanya karena adanya kerusuhan, kemarahan kolektif berpotensi kembali muncul dalam bentuk yang lebih besar.
Legitimasi yang Harus Diperbarui
Kerusuhan Prancis 2026 bukan sekadar peristiwa keamanan, melainkan gejala krisis representasi dan distribusi. Ia menunjukkan bahwa ketika biaya hidup meningkat, layanan publik menurun, dan kesenjangan wilayah melebar, jalanan kembali menjadi ruang politik bagi mereka yang merasa tidak didengar.
Sebagaimana Revolusi 1789 menegaskan bahwa kekuasaan bersumber dari rakyat, peristiwa Oktober 2026 mengingatkan bahwa legitimasi negara tidak dapat dianggap permanen. Negara hanya dapat mempertahankan legitimasinya apabila mampu menerjemahkan keluhan sosial menjadi kebijakan yang adil, responsif, dan berpihak pada kesejahteraan warganya.
Baca Juga
Fenomena Film Agak Laen dan Ngeri-Ngeri Sedap: Mengapa Film Berlatar Budaya Batak Kuasai Bioskop Indonesia?
Hiburan