- • Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mendesak Singapura menindak perusahaan yang diduga terkait karhutla, bukan sekadar mengirim surat peringatan.
- • Ia menyebut sejumlah perusahaan yang disorot Singapura memiliki afiliasi atau tercatat di Bursa Efek Singapura (SGX).
- • Nilai gabungan investasi dari 10 perusahaan RI yang disurati Singapura mencapai S$10 miliar atau sekitar Rp141 triliun.
INFORMASI.COM, Jakarta - Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menilai Singapura belum tegas menangani isu kabut asap lintas batas. Ia mendesak pemerintah Singapura memeriksa dan menindak perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama perusahaan yang berbasis atau tercatat di negara tersebut.
Kritik itu disampaikan Lutfi melalui unggahan di akun Tiktoknya, Senin (19/10/2026). Ia merespons pengumuman Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura Grace Fu mengenai pemberitahuan kepada tujuh perusahaan yang diduga terkait karhutla di Indonesia.
“Jangan hanya menulis surat untuk membuat konstituen dan pemilih Anda senang. Izinkan saya menjelaskan apa yang tidak dikatakan pemerintah Anda kepada Anda,” kata Lutfi.
Baca Juga
Singapura Tambah 3 Perusahaan RI Diduga Terkait Kahutla, Total Ada 10 Perusahaan
Internasional
Perusahaan yang Diungkap Berbasis di Singapura
Lutfi mengutip laporan Greenpeace edisi Oktober 2026 yang menyebut empat dari tujuh perusahaan yang disebut Grace Fu memiliki afiliasi langsung dengan perusahaan induk berbasis Singapura. Ia juga menyebut First Resources dan Bumitama Agri sebagai dua perusahaan besar lain yang tercatat di SGX.
Menurut Lutfi, nilai gabungan perusahaan-perusahaan tersebut mencapai S$10 miliar atau sekitar Rp141 triliun. Ia kemudian menyoroti pola bisnis perusahaan induk dan kantor keluarga (family office) di Singapura.
“Mereka mendirikan perusahaan induk dan family office di Singapura dan mendaftarkan grup terbesar mereka di Bursa Singapura. Mengapa? Transfer pricing,” ujarnya.
Lutfi menyatakan perusahaan menjual komoditas mentah dari Indonesia ke perusahaan dagang miliknya di Singapura. Ia menduga pola itu digunakan untuk mengalihkan keuntungan ke luar negeri, meminimalkan pajak di Indonesia, dan menyimpan kekayaan di Singapura.
Baca Juga
Asap Karhutla Kalimantan dan Sumatra Selimuti Singapura dan Malaysia, Sekolah Ditutup
Nasional
Tuntutan Penegakan Hukum
Lutfi menuntut Singapura membuktikan komitmen penegakan hukumnya terhadap perusahaan yang diduga terkait karhutla. Ia meminta otoritas Singapura melakukan pemeriksaan berdasarkan hukum negara itu.
“Jangan menulis surat. Jangan mengirimkan peringatan. Geledah kantor mereka berdasarkan hukum Singapura,” kata Lutfi.
Ia juga mempertanyakan kesetaraan penegakan hukum di Singapura. “Di manakah keadilan? Apakah keadilan di Singapura diperlakukan berbeda tergantung pada rekening bank Anda?” ujarnya.
Pemerintah Singapura sebelumnya menyatakan pemberitahuan kepada perusahaan belum berarti penetapan tanggung jawab hukum. Namun, langkah itu dapat menjadi dasar penuntutan dan sanksi finansial bila unsur pelanggaran terbukti.
@mmd.lutfi Minister Grace Fu, the warning letters are a first step. The real test of your government’s resolve is what happens next. If the evidence leads to decision-makers based in Singapore, will your government pursue that investigation with the same determination, regardless of their wealth, influence, or connections? Establish who controlled the operations. Examine who made the decisions. Where the evidence proves an offence, hold those responsible accountable. A corporate headquarters or a family office should face scrutiny wherever the evidence warrants it. People in Indonesia and Singapore deserve clean air and credible answers. Your government owes the public a clear explanation of what has been investigated, what obstacles remain, and what action will follow. The law should be as firm in a billionaire’s boardroom as it is anywhere else. #karhutla #sayaakanjelaskan ♬ original sound - Muhammad Lutfi