- • Pemerintah berencana revitalisasi sekolah di Indonesia pada 2027.
- • Pada 2027, anggaran untuk revitasi sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) capai Rp17 T
INFORMASI.COM, Jakarta - Pemerintah mengalokasikan anggaran hingga Rp16 triliun untuk revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini (PAUD) pada tahun berjalan. Program tersebut menjadi bagian dari percepatan pembenahan infrastruktur pendidikan yang ditargetkan dapat menghapus bangunan sekolah dalam kondisi rusak pada 2028.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, serta Pendidikan Nonformal dan Informal (PAUD Dasmen PNFI) Gogot Suharwoto mengatakan, revitalisasi PAUD mencakup dua bentuk intervensi, yakni rehabilitasi bangunan yang mengalami kerusakan berat dan pembangunan ruang atau fasilitas fisik baru.
Baca Juga
Istri Wapres Ungkap Pemerintah Siapkan Rp5,1 Triliun untuk PAUD
Nasional
Hal tersebut disampaikan Gogot saat membuka kegiatan finalisasi dokumen pendanaan dan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) revitalisasi PAUD angkatan ke-78 di Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut diikuti 340 kepala satuan PAUD dan perwakilan dinas pendidikan dari 51 kabupaten/kota.
Para peserta berasal dari 12 provinsi, antara lain Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara.
Target Revitalisasi Meningkat
Gogot mengatakan pemerintah tengah mempercepat perbaikan infrastruktur pendidikan melalui dukungan anggaran negara. Pada periode 2025–2029, program revitalisasi sekolah melalui APBN direncanakan mencakup sekitar 10.000 satuan pendidikan.
Target tersebut meningkat secara signifikan pada tahun anggaran berjalan dengan sasaran revitalisasi mencapai 71.000 sekolah. Pemerintah juga mengusulkan tambahan program revitalisasi untuk tahun berikutnya.
Baca Juga
Guru Honorer dan Non-ASN Dirumahkan 2027? Ini Kata Kemendikdasmen
Nasional
“Tahun depan, kami mengusulkan untuk menuntaskan 100.000 sekolah lagi. Fokus kami adalah memastikan tidak ada lagi bangunan sekolah yang dalam kondisi rusak pada 2028,” ujar Gogot.
Khusus untuk infrastruktur PAUD, pemerintah mengalokasikan anggaran hingga Rp16 triliun pada tahun berjalan. Dana tersebut digunakan untuk dua bentuk intervensi utama, yaitu rehabilitasi bangunan yang mengalami kerusakan berat dan pembangunan ruang atau fasilitas fisik baru.
Program tersebut menjadi bagian dari implementasi arahan Presiden untuk mempercepat peningkatan kualitas sarana pendidikan di berbagai daerah.
PAUD Swasta Jadi Sasaran Utama
Pemerintah memberikan perhatian besar kepada satuan PAUD yang dikelola masyarakat. Hal ini berkaitan dengan struktur pengelolaan pendidikan usia dini di Indonesia yang sebagian besar berada di sektor swasta, termasuk Tempat Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), dan Taman Kanak-Kanak (TK).
“Sebanyak 95 persen satuan PAUD di Indonesia dikelola oleh swasta. Karena itu, proporsi penerima bantuan ini memang paling banyak dialokasikan ke PAUD swasta,” kata Gogot.
Dalam pelaksanaan bantuan, pengelola satuan pendidikan diminta segera merealisasikan dana setelah anggaran masuk ke rekening resmi sekolah. Percepatan tersebut diperlukan agar pekerjaan konstruksi dapat diselesaikan pada sisa periode tahun anggaran.
Baca Juga
Prabowo Siap Tingkatkan Investasi Pendidikan, Dana Dicari dari Efisiensi dan Pemberantasan Korupsi
Nasional
Gogot juga mengingatkan penerima bantuan untuk menjaga tata kelola administrasi dan keuangan. Faktor cuaca serta potensi bencana alam di masing-masing wilayah juga perlu diperhitungkan dalam pelaksanaan pembangunan.
Di tingkat daerah, dinas pendidikan diminta terus mengidentifikasi satuan PAUD yang masih memiliki bangunan rusak. Data tersebut akan menjadi bagian dari pemetaan kebutuhan revitalisasi untuk pengusulan program pada tahun berikutnya.
Revitalisasi Masuk Agenda Transformasi Pendidikan
Pemerintah menempatkan pembenahan infrastruktur sebagai salah satu bagian dari agenda transformasi pendidikan. Kebijakan tersebut berjalan bersama tiga agenda lainnya, yakni pembaruan kurikulum dan sistem pembelajaran, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, serta penguatan tata kelola pendidikan.
Dalam aspek peningkatan kualifikasi pendidik, pemerintah menyiapkan skema pendidikan bagi guru yang belum memiliki gelar sarjana atau S-1. Salah satu mekanisme yang digunakan adalah Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
Melalui skema tersebut, pengalaman mengajar, karya, serta rekam jejak pengabdian guru dapat diperhitungkan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Guru PAUD yang mengikuti program ini dapat memperoleh bantuan pendidikan sebesar Rp3 juta per semester.
Program RPL juga dirancang agar guru tetap dapat menjalankan tugas mengajar selama menempuh pendidikan. Dengan pengakuan terhadap pengalaman dan kompetensi yang telah dimiliki, masa studi dapat ditempuh dalam kisaran 1,5 hingga 2 tahun.