- • Rocky Gerung resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jumat (2/10/2026).
- • Beberapa jam sebelum pelantikan, Rocky menjawab singkat ketika ditanya wartawan soal kehadirannya di Istana: “Ini gua ada acara radical break.”
- • Rocky selama pemerintahan Joko Widodo dikenal sebagai akademisi dan komentator politik yang kerap melontarkan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah.
INFORMASI.COM, Jakarta - Rocky Gerung akhirnya benar-benar masuk Istana.
Pada Jumat (2/10/2026), sosok yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai pengkritik keras pemerintahan Joko Widodo itu dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Beberapa jam sebelumnya, kedatangan Rocky ke Kompleks Istana Kepresidenan sudah lebih dulu menarik perhatian. Ia tiba dengan setelan jas dan kemeja putih ketika sejumlah tokoh lain juga mulai berdatangan untuk mengikuti pelantikan Wantimpres.
Wartawan langsung menanyakan kabar mengenai penunjukan Rocky sebagai anggota Wantimpres. Namun, ia tidak memberikan jawaban panjang.
“Ini gua ada acara radical break. Udah,” kata Rocky sebelum berjalan masuk ke Istana.
Istilah radical break itu kemudian mendapat konteks baru beberapa jam setelahnya. Rocky ternyata berada di Istana untuk mengikuti agenda pelantikan yang dipimpin Prabowo.
Baca Juga
Prabowo Lantik 26 Tokoh Jadi Wantimpres, Ada Anwar Usman dan Rocky Gerung
Nasional
Dari Pengkritik Pemerintah Jokowi ke Wantimpres Prabowo
Perubahan posisi Rocky cukup mencolok jika melihat rekam jejaknya dalam satu dekade terakhir.
Pada masa pemerintahan Jokowi, Rocky dikenal luas melalui pernyataan-pernyataannya yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Ia tidak hanya tampil sebagai pengamat politik di media, tetapi juga membawa latar belakang akademik dari bidang filsafat.
Universitas Indonesia mencatat Rocky Gerung sebagai alumnus Program Studi Filsafat UI angkatan 1986. Dalam dokumen publik UI pada 2013, Rocky juga tercatat sebagai dosen Filsafat UI ketika menjadi pembicara dalam diskusi mengenai Kurikulum 2013.
Latar tersebut menjadi salah satu bagian dari identitas publik Rocky ketika ia kemudian semakin sering muncul dalam perdebatan politik nasional.
Salah satu kritiknya yang paling ramai diperbincangkan terjadi pada 2023 ketika Rocky menyoroti kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN.
Dalam sebuah acara yang berkaitan dengan konsolidasi buruh di Bekasi pada Juli 2023, Rocky melontarkan kritik keras terhadap Jokowi dan kebijakan IKN. Pernyataannya kemudian viral dan memicu polemik hingga dilaporkan ke polisi.
Polda Metro Jaya saat itu menyelidiki laporan dugaan penghinaan terhadap Jokowi yang melibatkan Rocky. Polisi menyatakan akan meminta keterangan dari pelapor, saksi, serta sejumlah ahli, termasuk ahli pidana, bahasa, sosiologi hukum, dan teknologi informasi.
Rocky kemudian menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri pada September 2023. Setelah pemeriksaan, ia mengatakan persoalan tersebut berkaitan dengan kapasitasnya sebagai akademisi dan pengamat yang mengkritik kebijakan pemerintah.
“Enggak ada kriminalisasi, kan ini pertanyaan akademis semua,” kata Rocky. Ia menyebut isu yang dipersoalkan berkaitan dengan kritiknya terhadap kebijakan IKN dan Omnibus Law.
Baca Juga
Rocky Gerung ke Polda Metro Jaya terkait Ijazah Jokowi, Mau Ngapain?
Nasional
Kritik IKN hingga Polemik dengan Jokowi
Kritik Rocky terhadap IKN tidak berhenti pada persoalan teknis pembangunan.
Pada Agustus 2023, misalnya, ia mengkritik langkah Jokowi menawarkan proyek IKN kepada investor Kanada. Dalam sebuah seminar di Universitas Darul Ulum, Jombang, Rocky mempertanyakan langkah tersebut dan menyatakan bahwa pemerintah keliru dalam pendekatan mencari investor IKN.
Pernyataan Rocky tentang IKN kemudian berkembang menjadi polemik yang lebih luas setelah potongan videonya menyebar di media sosial.
Pelaporan terhadap Rocky juga muncul dari pihak yang menganggap ucapannya sebagai penghinaan terhadap presiden. ANTARA mencatat Rocky menanggapi laporan tersebut dengan menyatakan bahwa pihak yang merasa keberatan memiliki hak untuk melapor.
“Hak mereka buat melaporkan,” kata Rocky ketika ditemui di Solo pada 2 Agustus 2023.
Perkara tersebut menunjukkan salah satu ciri posisi Rocky dalam politik Indonesia: kritiknya terhadap pemerintah tidak berhenti pada perdebatan kebijakan, tetapi beberapa kali berkembang menjadi polemik hukum dan politik.
Namun, Rocky juga menempatkan kritik tersebut dalam kerangka akademik. Saat diperiksa polisi pada September 2023, ia secara eksplisit mengaitkan persoalan itu dengan kapasitasnya sebagai akademisi dan pengamat kebijakan pemerintah.
Baca Juga
Hadiri Sidang Nadiem Makarim, Rocky Gerung Nilai Jaksa Gagal Hubungkan Fakta Jadi Alat Bukti
Nasional
Kini Duduk di Lingkaran Penasihat Presiden
Posisi Rocky berubah ketika Prabowo memasukkannya ke dalam susunan Wantimpres.
Prabowo melantik 26 anggota Wantimpres berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107/P/2026 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Pratikno menjadi Ketua Wantimpres, sedangkan Hatta Rajasa menjabat Wakil Ketua.
Rocky kemudian maju ke hadapan Prabowo untuk menandatangani berita acara pelantikan bersama anggota Wantimpres lainnya.
Apa Maksud Radical Break yang Diucapkan Rocky?
Masuknya Rocky ke lembaga penasihat presiden juga menarik jika dibandingkan dengan pernyataannya pada September 2026. Dalam sebuah program televisi, ia mengatakan radical break yang dimaksudnya adalah perubahan mendasar terhadap konstruksi kebijakan pemerintah.
“Radical break artinya saya ingin mem-break secara radikal konstruksi teknokratiknya,” kata Rocky ketika membahas kebijakan pemerintahan Prabowo, termasuk Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.
Dengan pelantikan hari ini, Rocky tidak lagi hanya berbicara dari luar pemerintahan. Ia kini berada di dalam struktur resmi yang memberikan pertimbangan kepada Presiden.
Sementara itu, kalimat pendek yang ia lontarkan ketika tiba di Istana—“Ini gua ada acara radical break”—mendapat arti berbeda setelah ia resmi dilantik sebagai Wantimpres Prabowo.