- • Presiden Prabowo Subianto menyetujui tawaran bantuan negara tetangga untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Sumatra.
- • Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menyatakan bentuk dan mekanisme bantuan itu masih dibahas di tingkat teknis melalui BNPB.
- • Indonesia telah mengerahkan lebih dari 60.000 personel serta 48 helikopter dan pesawat.
INFORMASI.COM, Jakarta — Pemerintah membuka jalan bagi bantuan negara tetangga untuk memadamkan karhutla yang melanda Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui tawaran tersebut, tetapi bentuk bantuan dan mekanisme pelaksanaannya masih dirundingkan di tingkat teknis.
Menteri Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, menyampaikan hal itu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Ia menegaskan pembahasan teknis kini melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Presiden sudah menyampaikan persetujuannya, dan ini sudah dalam proses pembahasan di level teknis. Level teknisnya adalah BNPB,” kata Arrmanatha.
Kesediaan menerima dukungan luar negeri berawal dari komunikasi tingkat tinggi Indonesia-Malaysia. Pada Kamis (8/10), Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan telah menelepon Presiden Prabowo untuk membahas kabut asap dari Kalimantan dan Sumatera yang berdampak hingga Malaysia dan Singapura.
Menindaklanjuti percakapan itu, Arrmanatha menghubungi Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, pada Sabtu (10/10). Ia menjelaskan langkah Indonesia, termasuk pengerahan lebih dari 60.000 personel serta 48 helikopter dan pesawat untuk pengeboman air dan rekayasa cuaca.
“Kita sudah berkomunikasi dengan Malaysia. Saya sudah berbicara dengan Menlu Malaysia dan menjelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan Indonesia,” ujar Arrmanatha.
Anwar juga menyatakan kesediaan Malaysia memberikan kerja sama apa pun. Ia menilai kabut asap berdampak serius pada kesehatan masyarakat dan memerintahkan Menlu Malaysia menghubungi Sekretariat ASEAN untuk pertemuan menteri lingkungan hidup se-ASEAN.
Baca Juga
Anggota Parlemen Malaysia Perkeras Tekanan ke Indonesia soal Kabut Asap, Singgung Sanksi Perusahaan
Internasional
Indonesia Terbuka, Data Dibagikan
Pemerintah tidak hanya menerima tawaran bantuan, tetapi juga memperkuat transparansi kawasan. Arrmanatha menyatakan Indonesia telah membagikan data titik panas, situasi lapangan, dan perkembangan penanganan kepada negara-negara ASEAN.
Kanal pelaporannya adalah ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACC THPC). Arrmanatha mengatakan Indonesia telah memenuhi kewajiban pelaporan rutin sejak Agustus, setelah pusat koordinasi sementara beroperasi di Sekretariat ASEAN.
“Kita sudah membagikan semua data, langkah-langkah yang dilakukan, situasinya, dan perkembangannya,” ujarnya.
Pemadaman Masih Menghadapi Cuaca Ekstrem
Di lapangan, pemerintah mengerahkan personel gabungan TNI, Polri, BPBD, dan relawan ke enam provinsi. Operasi didukung helikopter dan pesawat untuk pengeboman air serta rekayasa cuaca.
Arrmanatha menyebut kondisi cuaca menjadi hambatan terbesar. Meski begitu, ia mengklaim jumlah titik panas terus menurun berdasarkan laporan terakhir yang diterimanya.
“Dari laporan terakhir, ada kemajuan setiap hari. Jumlah hotspot berkurang,” katanya.
Pemerintah kini menunggu hasil pembahasan teknis BNPB untuk menentukan bentuk bantuan asing yang akan masuk ke wilayah terdampak. Keputusan itu akan menjadi ujian nyata bagi koordinasi domestik dan diplomasi ASEAN dalam meredam kabut asap lintas batas.
Baca Juga
Asap Karhutla Indonesia Kepung ASEAN: Udara Singapura, Malaysia, hingga Brunei Masuk Kategori Tidak Sehat
Internasional