- • Enam aktivis Greenpeace Indonesia membentangkan dua spanduk di atas Monumen Selamat Datang, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, untuk menyuarakan kritik terhadap penanganan krisis iklim.
- • Melalui pesan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup”, mereka menyoroti hubungan antara bencana ekologis, penghasilan pekerja, dan meningkatnya beban ekonomi masyarakat.
- • Aparat gabungan mengevakuasi keenam aktivis dari monumen. Aksi tersebut berlangsung bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
INFORMASI.COM, Jakarta — Enam aktivis Greenpeace Indonesia membentangkan dua spanduk berukuran besar dari atas Monumen Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026) pagi. Melalui aksi tersebut, mereka mendesak pemerintah lebih serius menangani krisis iklim yang dinilai turut memperburuk kondisi ekonomi masyarakat.
Aksi berlangsung sekitar pukul 06.05 hingga 06.15 WIB. Enam aktivis yang terdiri atas dua perempuan dan empat laki-laki itu membentangkan spanduk di bagian atas monumen yang menjadi ikon Bundaran HI.
Spanduk pertama bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup” dan menghadap ke arah utara, menuju Istana Merdeka. Sementara itu, spanduk kedua bertuliskan “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?” dan menghadap ke sisi selatan Bundaran HI.
Pesan tersebut menggambarkan keresahan Greenpeace terhadap dampak krisis iklim yang tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Mereka menyoroti hubungan antara bencana ekologis, gangguan mata pencaharian, kenaikan harga pangan, dan tekanan biaya hidup.
Aksi itu bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Greenpeace memanfaatkan momentum tersebut untuk mengingatkan pemerintah bahwa persoalan iklim perlu ditangani secara serius karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Setelah spanduk terbentang, aparat gabungan dari kepolisian, TNI, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan evakuasi terhadap para aktivis. Proses penurunan berlangsung secara bertahap dengan memperhatikan keselamatan orang-orang yang berada di atas monumen.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung mengatakan seluruh aktivis berhasil dievakuasi. Salah seorang aktivis perempuan dilaporkan dalam kondisi lemas ketika turun sehingga petugas segera memberikan bantuan medis.
Aparat membawa keenam aktivis ke Klinik Biddokkes Polda Metro Jaya untuk mendapatkan penanganan. Petugas juga menyiapkan ambulans guna mendukung proses evakuasi.
Setelah menjalani pendataan di Polda Metro Jaya, keenam aktivis tersebut dipulangkan pada Selasa malam sekitar pukul 20.30 WIB. Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Daniel Winarta, menyampaikan bahwa mereka telah kembali ke rumah masing-masing.
Baca Juga
Reformasi Pasar Modal Bukan Cuma Soal MSCI, Tapi Banyak Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Investasi
Ekonomi
Greenpeace Soroti Hubungan Krisis Iklim dan Biaya Hidup
Bagi Greenpeace Indonesia, aksi di Bundaran HI bukan semata-mata seruan untuk melindungi lingkungan. Organisasi tersebut juga menyoroti bagaimana perubahan iklim dan bencana ekologis dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat, terutama kelompok pekerja yang memiliki penghasilan tidak tetap.
Dalam riset bertajuk Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah, Greenpeace menguraikan dampak krisis iklim terhadap penghasilan, daya beli, biaya pangan, dan kebutuhan rumah tangga.
Riset tersebut mengkaji pengalaman delapan kelompok masyarakat di tiga wilayah aglomerasi di Pulau Jawa, yaitu Jabodetabekjur atau Jakarta Raya, Cekungan Bandung atau Bandung Raya, serta Kartamantul atau Yogyakarta Raya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak krisis iklim paling banyak dirasakan pada pola konsumsi dan biaya pangan, dengan persentase 41 persen. Sebanyak 39 persen responden merasakan dampak terhadap produktivitas dan pendapatan, sedangkan 20 persen lainnya merasakan dampak terhadap akses tempat tinggal dan biaya transportasi.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa dampak krisis iklim dapat menjangkau berbagai aspek kehidupan. Perubahan kondisi lingkungan tidak hanya berpengaruh terhadap ekosistem, tetapi juga dapat memengaruhi pengeluaran rumah tangga dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar.
Ketika bencana mengganggu aktivitas ekonomi, masyarakat dapat menghadapi penurunan pendapatan sekaligus peningkatan pengeluaran. Kondisi tersebut berpotensi menambah tekanan bagi keluarga yang memiliki keterbatasan keuangan.
Greenpeace menilai pemerintah perlu mempertimbangkan dampak tersebut ketika menyusun kebijakan iklim. Upaya penanganan perubahan iklim, menurut organisasi itu, perlu berjalan seiring dengan perlindungan terhadap masyarakat yang paling rentan.
Baca Juga
Mahasiswa Panjat Tugu Tani, Bentangkan Spanduk Berisi 5 Tuntutan untuk Pemerintah
Nasional
Nelayan dan Pekerja Lepas Menghadapi Risiko Lebih Besar
Salah satu kelompok yang menjadi perhatian Greenpeace adalah pekerja dengan penghasilan yang bergantung pada kondisi lingkungan dan aktivitas harian. Kelompok ini mencakup nelayan, pengemudi ojek daring, serta pekerja lepas atau gig workers.
Bagi nelayan, cuaca ekstrem dapat membatasi kesempatan melaut dan memengaruhi pendapatan. Ketika kondisi laut tidak memungkinkan untuk beraktivitas, mereka berisiko kehilangan penghasilan harian.
Situasi serupa dapat dialami pekerja yang mengandalkan mobilitas di luar ruangan. Pengemudi ojek daring, misalnya, menghadapi tantangan ketika hujan lebat atau cuaca ekstrem mengganggu perjalanan dan aktivitas mencari penumpang.
Dampak tersebut tidak selalu berhenti pada hilangnya pendapatan. Ketika pemasukan berkurang, pekerja tetap harus memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti membeli makanan, membayar tempat tinggal, dan menanggung biaya transportasi.
Pada saat yang sama, gangguan terhadap produksi dan distribusi pangan dapat memengaruhi harga kebutuhan pokok. Kombinasi antara pendapatan yang tidak menentu dan biaya hidup yang meningkat membuat kelompok pekerja berpenghasilan rendah semakin rentan terhadap tekanan ekonomi.
Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, menilai krisis iklim telah memperburuk kualitas hidup masyarakat, khususnya kelompok pekerja yang berada dalam kondisi ekonomi rentan.
Greenpeace juga menyoroti dampak kabut asap berkepanjangan akibat kebakaran hutan dan lahan. Selain mengganggu kesehatan, kondisi tersebut dapat membatasi aktivitas masyarakat dan menimbulkan beban tambahan bagi rumah tangga.
Melalui aksi di Bundaran HI, Greenpeace meminta pemerintah melihat krisis iklim sebagai persoalan yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya masalah lingkungan.
Baca Juga
JRF 2026 Makin Dekat, Running Outfit Jadi Bagian dari Gaya Hidup Anak Muda
Hiburan
Riset Greenpeace Ungkap Cara Masyarakat Bertahan
Riset Besok Harga Naik! juga mencatat berbagai cara yang dilakukan masyarakat untuk menghadapi tekanan ekonomi akibat dampak krisis iklim.
Sebanyak 57,34 persen responden mengaku memangkas konsumsi nonesensial untuk menghemat pengeluaran sekitar Rp50.000 hingga Rp1 juta per bulan. Langkah ini menunjukkan bahwa sebagian rumah tangga memilih mengurangi belanja yang dianggap tidak mendesak agar kebutuhan utama tetap terpenuhi.
Selain mengurangi pengeluaran, 38,78 persen responden memilih menanam kebutuhan pokok di rumah. Upaya tersebut membantu mereka menghemat sekitar Rp80.000 hingga Rp500.000 per bulan.
Sementara itu, 56,79 persen responden mengambil pekerjaan sampingan atau membuka usaha baru untuk menambah pendapatan sekitar Rp500.000 hingga Rp2,5 juta per bulan.
Sebagian responden lainnya, yakni 17,73 persen, mengembangkan produksi pangan mandiri, seperti sayuran, telur, dan susu. Kegiatan tersebut menghasilkan tambahan nilai ekonomi sekitar Rp5.000 hingga Rp500.000 per bulan.
Data tersebut menggambarkan upaya masyarakat untuk mempertahankan kondisi ekonomi di tengah meningkatnya tekanan hidup. Namun, Greenpeace menilai langkah-langkah tersebut juga menunjukkan bahwa beban untuk beradaptasi dengan krisis semakin banyak ditanggung oleh rumah tangga.
Masyarakat harus mengatur ulang pengeluaran, mencari pemasukan tambahan, atau memproduksi sebagian kebutuhan pangan secara mandiri. Bagi Greenpeace, kondisi tersebut menjadi alasan bagi pemerintah untuk memperkuat kebijakan yang melindungi masyarakat dari dampak krisis iklim.
Baca Juga
Setelah Reacher, Agnez Mo Siap Beraksi di Film Hollywood Bareng Nicolas Cage
Hiburan
Greenpeace Kritik Penanganan Bencana dan Kebijakan Pemerintah
Dalam pernyataannya, Greenpeace menyoroti berbagai bencana ekologis yang terjadi selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Persoalan yang mereka angkat meliputi banjir bandang di Sumatra, kebakaran hutan dan lahan yang memicu kabut asap, serta cuaca ekstrem yang mengancam kehidupan masyarakat.
Greenpeace menilai dampak bencana tersebut tidak hanya berupa kerusakan lingkungan. Bencana juga dapat mengganggu aktivitas ekonomi, merusak sumber penghidupan, mengancam kesehatan, dan membatasi akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar.
Organisasi lingkungan itu turut mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai belum cukup melindungi masyarakat dari tekanan akibat krisis iklim. Mereka menyoroti alokasi anggaran negara dan kebijakan yang menurut mereka berpotensi menambah beban masyarakat ketika bencana terjadi.
Greenpeace meminta pemerintah menjadikan temuan riset sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan iklim yang lebih berpihak kepada masyarakat. Penanganan bencana, perlindungan mata pencaharian, dan upaya menjaga akses terhadap kebutuhan pokok dinilai perlu menjadi bagian dari respons pemerintah.
Jeanny Sirait menegaskan bahwa pemerintah perlu memperhatikan dampak krisis iklim terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Menurutnya, kebijakan tidak cukup hanya berfokus pada indikator pertumbuhan ekonomi apabila masyarakat masih menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.
Greenpeace juga mendorong pemerintah memperkuat langkah pencegahan bencana dan mengurangi risiko yang dapat memperburuk kondisi lingkungan. Dengan demikian, masyarakat tidak terus-menerus menanggung dampak krisis tanpa perlindungan yang memadai.
Baca Juga
Jakarta Film Week 2026 Dimulai Besok, Laut Bercerita Jadi Film Penutup
Hiburan
Enam Aktivis Dibawa ke Klinik Polda Metro Jaya
Di sisi lain, aksi Greenpeace di Bundaran HI menjadi perhatian aparat karena dilakukan di atas Monumen Selamat Datang, salah satu ikon Jakarta yang berada di kawasan cagar budaya.
Setelah keenam aktivis membentangkan spanduk, petugas gabungan melakukan evakuasi untuk menurunkan mereka dari monumen. Proses tersebut dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan keselamatan para aktivis.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung menyampaikan bahwa salah seorang aktivis perempuan terlihat lemas ketika turun. Petugas kemudian membawa aktivis tersebut untuk mendapatkan penanganan medis.
Aparat juga membawa lima aktivis lainnya ke Klinik Biddokkes Polda Metro Jaya. Seluruh aktivis berhasil diturunkan dari monumen tanpa ada yang tertinggal di atasnya.
Polda Metro Jaya menyatakan keselamatan masyarakat, termasuk peserta aksi, menjadi prioritas dalam penanganan kejadian tersebut. Aparat juga mengingatkan pentingnya memperhatikan aspek keselamatan dan ketentuan perlindungan cagar budaya ketika menyampaikan aspirasi di ruang publik.
Monumen Selamat Datang dan kawasan Bundaran HI telah ditetapkan sebagai struktur cagar budaya melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 271 Tahun 2024. Status tersebut menjadi salah satu hal yang disoroti aparat dalam menanggapi aksi Greenpeace.
Setelah menjalani pendataan di Polda Metro Jaya, keenam aktivis dipulangkan pada Selasa malam. Dengan demikian, penanganan terhadap enam orang yang membentangkan spanduk tersebut berakhir setelah proses evakuasi, pemeriksaan kondisi kesehatan, dan pendataan selesai dilakukan.
Baca Juga
Rumor Kim Jong Un Meninggal Viral, Foto Terbaru Pemimpin Korea Utara Kembali Disorot
Internasional
Pesan Greenpeace Bertepatan dengan Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Pemilihan Bundaran HI sebagai lokasi aksi memberikan ruang bagi Greenpeace untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat dan pemerintah. Dua spanduk yang dibentangkan menghubungkan persoalan krisis iklim dengan dampaknya terhadap biaya hidup.
Pesan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup” menekankan bahwa kebijakan lingkungan perlu memperhitungkan kondisi ekonomi masyarakat. Sementara itu, pesan “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?” menyampaikan kritik terhadap respons pemerintah dalam menghadapi persoalan tersebut.
Bagi Greenpeace, dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan pemerintah menjawab ancaman krisis iklim dan melindungi masyarakat dari dampaknya.
Organisasi tersebut meminta pemerintah memperkuat penanganan bencana ekologis, menjaga sumber penghidupan masyarakat, serta menyusun kebijakan yang mempertimbangkan dampak perubahan iklim terhadap pendapatan dan kebutuhan rumah tangga.
Aksi enam aktivis di Bundaran HI pun menjadi bentuk penyampaian kritik melalui ruang publik. Di balik spanduk yang terbentang di atas monumen, pesan yang mereka bawa berkaitan dengan persoalan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari: bagaimana masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok ketika bencana dan perubahan kondisi lingkungan turut menekan penghasilan.
Greenpeace berharap pemerintah menindaklanjuti persoalan tersebut melalui kebijakan yang konkret. Mereka menilai perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat tidak dapat dipisahkan, sebab dampak krisis iklim dapat menjalar dari kerusakan ekosistem hingga ke meja makan dan pendapatan rumah tangga.