- • Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Ali Sastroamidjojo bersama 18 tokoh lainnya pada peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2026.
- • Ali dua kali menjabat Perdana Menteri Indonesia dan menjadi tokoh penting di balik penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung.
- • Sebelum memimpin pemerintahan, Ali aktif dalam pergerakan nasional, pernah ditahan pemerintah kolonial Belanda, dan menjalani karier diplomatik sebagai Duta Besar RI di Amerika Serikat.
INFORMASI.COM, Jakarta - Nama Ali Sastroamidjojo kembali mendapat tempat dalam sejarah nasional setelah Presiden Prabowo Subianto menetapkannya sebagai Pahlawan Nasional. Penghargaan itu diberikan kepada mantan Perdana Menteri Indonesia tersebut pada peringatan Hari Pahlawan, Selasa, 10 November 2026.
Ali bukan sekadar pejabat yang pernah menduduki kursi kepala pemerintahan. Ia merupakan salah satu tokoh yang membawa Indonesia tampil sebagai penggerak solidaritas negara-negara Asia dan Afrika ketika dunia terbelah oleh persaingan Blok Barat dan Blok Timur.
Peran itu terlihat dalam penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung pada 18-24 April 1955. Di bawah kepemimpinan Ali sebagai Perdana Menteri, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan yang mempertemukan 29 negara dari dua benua tersebut.
Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Ali tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 93/TK/Tahun 2026 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. Upacara berlangsung di Istana Jakarta dan diawali dengan mengheningkan cipta yang dipimpin Prabowo.
Baca Juga
Hoegeng Jadi Pahlawan Nasional, Polisi Paling Jujur Kata Gus Dur
Nasional
Dari Magelang Terbang ke Belanda
Ali Sastroamidjojo lahir di Grabag, wilayah Magelang, Jawa Tengah, pada 21 Mei 1903. Ia menempuh pendidikan hukum hingga memperoleh gelar Meester in de Rechten dari Universitas Leiden, Belanda, pada 1927.
Masa mudanya di Belanda tidak hanya diisi kegiatan akademik. Ali aktif dalam Perhimpunan Indonesia, organisasi yang menjadi ruang pertemuan para pelajar Indonesia untuk membicarakan kemerdekaan dan masa depan tanah air.
Aktivitas politik tersebut membuat pemerintah kolonial Belanda menangkap Ali pada 1927. Ia menjalani penahanan bersama sejumlah tokoh pergerakan, termasuk Mohammad Hatta.
Setelah kembali ke Indonesia pada 1928, Ali melanjutkan aktivitas politik dan profesinya sebagai pengacara. Ia juga terlibat dalam penerbitan majalah mingguan Djanget.
Ali kemudian bergabung dengan Partai Nasional Indonesia (PNI), organisasi yang didirikan Soekarno. Setelah PNI dibubarkan pemerintah kolonial, ia turut aktif dalam Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo), sebelum kembali ke lingkungan PNI.
Baca Juga
Siapa Saja 19 Pahlawan Nasional yang Ditetapkan pada 2026? Ini Daftarnya
Nasional
Masuk Pemerintahan usai Indonesia Merdeka
Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Ali masuk dalam pemerintahan Republik Indonesia. Ia dipercaya menjadi Wakil Menteri Penerangan pada Kabinet Presidensial yang dipimpin Soekarno.
Kariernya kemudian berlanjut di bidang pendidikan. Ali menjabat Menteri Pengajaran dalam dua kabinet Amir Sjarifuddin, lalu menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kabinet Hatta I pada 1948–1949.
Pada masa revolusi, Ali juga terlibat dalam diplomasi menghadapi Belanda. Ia menjadi bagian dari delegasi Indonesia dalam perundingan-perundingan yang menentukan pengakuan kedaulatan, termasuk Konferensi Meja Bundar.
Setelah pengakuan kedaulatan, pemerintah menugaskannya sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Ia juga menjalankan tugas diplomatik untuk Kanada dan Meksiko pada periode 1950–1955.
Pengalaman diplomatik tersebut mempertemukannya dengan berbagai pemimpin dan perwakilan negara lain. Dari hubungan itulah Ali melihat pentingnya kerja sama negara-negara Asia dan Afrika, terutama ketika kedua kawasan masih menghadapi persoalan kolonialisme dan ketegangan internasional.
Ali Usul Konferensi Asia-Afrika di Tengah Perang Dingin
Gagasan mempertemukan negara-negara Asia dan Afrika menguat ketika Ali menghadiri Konferensi Kolombo pada April–Mei 1954. Pertemuan itu melibatkan lima negara, yakni Indonesia, India, Pakistan, Birma, dan Ceylon.
Dalam pertemuan tersebut, Ali mengusulkan agar negara-negara Asia dan Afrika menggelar konferensi yang lebih luas. Menurutnya, persoalan yang dibahas lima negara peserta Konferensi Kolombo juga dialami negara-negara lain di kedua benua.
Usulan itu diterima oleh para peserta, meskipun pada awalnya masih terdapat keraguan mengenai kemungkinan penyelenggaraannya.
Museum Konferensi Asia Afrika mencatat, Presiden Soekarno sebelumnya juga mendorong Ali untuk menyampaikan gagasan tersebut. Soekarno memandang solidaritas Asia-Afrika sebagai cita-cita perjuangan antikolonial yang telah lama berkembang.
Indonesia kemudian melakukan pendekatan diplomatik kepada 18 negara Asia dan Afrika untuk menjajaki dukungan. Respons yang diterima pada umumnya positif, termasuk persetujuan agar Indonesia menjadi tuan rumah.
Langkah berikutnya berlangsung dalam Konferensi Bogor pada 28–29 Desember 1954. Lima negara sponsor menyepakati agenda, tujuan, dan negara-negara yang akan diundang dalam Konferensi Asia-Afrika.
Bandung akhirnya dipilih sebagai lokasi pertemuan. Sebanyak 29 negara dari Asia dan Afrika hadir dalam konferensi yang berlangsung pada 18–24 April 1955.
Pada hari pembukaan, 18 April 1955, Presiden Soekarno menyampaikan pidato berjudul Let a New Asia and a New Africa Be Born atau “Mari Kita Lahirkan Asia Baru dan Afrika Baru”.
Setelah pidato pembukaan, para peserta secara aklamasi memilih Ali Sastroamidjojo sebagai Ketua Konferensi Asia-Afrika. Ia juga memimpin Komite Politik dalam pertemuan tersebut.
Tugas Ali tidak ringan. Para peserta datang dengan kepentingan politik dan pandangan yang berbeda-beda. Perbedaan itu terutama muncul dalam pembahasan politik, termasuk persoalan kolonialisme, hubungan internasional, dan ketegangan Perang Dingin.
Konferensi berlangsung melalui sejumlah sidang hingga menghasilkan kesepakatan yang dikenal sebagai Dasasila Bandung. Sepuluh prinsip tersebut menjadi pedoman hubungan antarnegara, antara lain penghormatan terhadap kedaulatan, persamaan derajat, penyelesaian perselisihan secara damai, serta penolakan terhadap campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain.
Konferensi ditutup pada 24 April 1955. Pertemuan tersebut menjadi salah satu tonggak diplomasi Indonesia dan turut membuka jalan bagi perkembangan Gerakan Non-Blok pada tahun-tahun berikutnya.
Baca Juga
Prabowo Tetapkan Kakeknya Margono Djojohadikusumo Jadi Pahlawan Nasional
Nasional
Dua Kali Jadi Perdana Menteri Indonesia
Keberhasilan diplomasi Indonesia di Bandung berlangsung ketika Ali memimpin kabinet. Ia menjabat Perdana Menteri dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo I sejak 30 Juli 1953 hingga 12 Agustus 1955.
Kabinet tersebut juga menjalankan persiapan Pemilihan Umum 1955, pemilu nasional pertama Indonesia. Pemerintah membentuk Panitia Pemilihan Indonesia pada 4 November 1953 untuk mempersiapkan proses pemungutan suara.
Namun, kabinet Ali tidak bertahan sampai pemilu terlaksana. Ali mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno pada 24 Juli 1955, di tengah persoalan politik dan keretakan dukungan di parlemen.
Ali kembali menjadi Perdana Menteri pada 24 Maret 1956 melalui Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Masa pemerintahan keduanya berlangsung hingga 9 April 1957.
Selain menjadi kepala pemerintahan, Ali juga aktif memimpin PNI. Ia menjabat Ketua Umum PNI pada 1960–1966 dan kemudian menduduki posisi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dalam sejumlah kabinet pada masa Presiden Soekarno.
Tulis Buku soal Diplomasi
Setelah tidak lagi menjabat Perdana Menteri, Ali tetap terlibat dalam kehidupan politik dan diplomasi Indonesia. Ia pernah menjadi Wakil Tetap Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada periode 1957–1960.
Ali juga menulis sejumlah buku yang merekam pemikiran dan pengalamannya. Karya-karyanya antara lain Pengantar Hukum Internasional (1971), Politik Luar Negeri Indonesia Dewasa Ini (1972), dan autobiografi Tonggak-tonggak di Perjalananku (1974).
Autobiografi tersebut menjadi salah satu sumber untuk memahami perjalanan politik Ali, termasuk pengalamannya sebagai perdana menteri dan keterlibatannya dalam diplomasi internasional.
Ali Sastroamidjojo meninggal dunia di Jakarta pada 13 Maret 1975. Namanya kini tercatat sebagai salah satu dari 19 tokoh yang menerima gelar Pahlawan Nasional dari Presiden Prabowo pada 10 November 2026.
Baca Juga
Ali Sadikin Jadi Pahlawan Nasional, Jenderal Sunda yang Sukses Bangun Jakarta
Nasional