Benarkah Slogan "Eat the Rich" Memicu Balkanisasi? Analisis Eskalasi Sosial di Indonesia

Kerusuhan Prancis, sumber: istimewa

Ikhtisar

• Slogan “eat the rich” yang menemani gelombang protes dan kerusuhan besar di Prancis pada 17–18 Oktober 2026 mulai digunakan di Indonesia sebagai simbol protes terhadap ketimpangan ekonomi dan dominasi elite.
• Penggunaan narasi anti-elite ini memiliki dua sisi: dapat menjadi pemersatu tuntutan reformasi kebijakan yang konstruktif, tetapi juga berisiko memicu konflik identitas yang berujung pada kekerasan.
• Wacana disintegrasi atau balkanisasi secara penuh di Indonesia dinilai masih belum realistis, tetapi ancaman polarisasi sosial yang membelah masyarakat tetap menjadi risiko nyata jika pemerintah gagal merespons krisis legitimasi dengan adil.

INFORMASI.COM, Jakarta - Gelombang kemarahan sosial yang meminjam frasa "eat the rich" kini tengah menjadi sorotan di ranah publik Indonesia. Narasi yang lahir dari eskalasi kerusuhan besar di Prancis pada 17 hingga 18 Oktober 2026 tersebut mulai diadopsi oleh sebagian masyarakat Tanah Air. Publik menggunakan bahasa perlawanan ini untuk meluapkan rasa frustrasi terhadap tingginya ketimpangan ekonomi, praktik korupsi, serta dominasi kelompok oligarki. Seiring dengan maraknya slogan ini, sejumlah pihak justru membunyikan peringatan mengenai bahaya balkanisasi atau perpecahan wilayah jika kekecewaan masyarakat terus dibiarkan menumpuk.

Frasa “eat the rich” sering dikaitkan dengan pemikiran Jean-Jacques Rousseau, meskipun atribusi langsungnya masih diperdebatkan secara akademis. Dalam konteks Revolusi Prancis, frasa ini dipahami sebagai metafora tentang batas kesabaran rakyat ketika ketimpangan ekonomi mencapai titik ekstrem, bukan ajakan kekerasan literal. Metafora ini tidak bermakna ajakan kanibalisme secara harfiah, melainkan sebuah simbol batas akhir kesabaran warga saat ketimpangan ekonomi menyentuh titik paling ekstrem. Rousseau melalui karyanya pada tahun 1762 menegaskan bahwa sebuah pemerintahan akan kehilangan legitimasinya apabila gagal mewujudkan kehendak umum masyarakat dan hanya berpihak pada kelompok elite.

Baca Juga

Menelusuri Rekam Jejak Koperasi: Dari Ide Hatta ke Soeharto dan Kini KDMP di Era Prabiwo

Ekonomi

Krisis legitimasi tersebut tergambar jelas dalam rentetan demonstrasi di Prancis baru-baru ini. Awalnya, protes digerakkan secara damai oleh para pelajar menengah yang mengeluhkan buruknya kondisi infrastruktur sekolah. Gerakan ini kemudian membesar secara eksponensial setelah serikat pekerja dan kelompok Rompi Kuning (Yellow Vests) ikut turun ke jalan guna menolak lonjakan biaya hidup serta merosotnya kualitas layanan publik.Aksi massa yang diklaim melibatkan hingga 800.000 peserta tersebut kemudian diwarnai kerusuhan di sejumlah titik, dengan perusakan lebih dari 1.500 bangunan komersial, penjarahan butik mewah, dan pembakaran kendaraan. Massa tercatat merusak lebih dari 1.500 bangunan komersial, menjarah butik mewah, serta membakar kendaraan di jalanan kota Paris. Menghadapi kekacauan itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut para pelaku kekerasan sebagai elemen "insureksionis" dan berjanji akan menegakkan hukum secara maksimal.

Kini, pertanyaan krusialnya adalah apakah adopsi narasi anti-elite tersebut aman diterapkan di Indonesia. Publik menggunakan frasa ini sebagai simbol kemarahan terhadap ketimpangan ekonomi, praktik korupsi, dan dominasi kelompok oligarki. Narasi ini menyimpan bahaya besar apabila dieksploitasi menjadi ajakan kekerasan destruktif. Kondisi demografi Indonesia yang majemuk membuat letupan kemarahan kelas ekonomi rentan dibelokkan menjadi konflik identitas berbasis etnis, kedaerahan, dan agama.

Kecemasan akan eskalasi konflik ini memunculkan wacana balkanisasi, yakni proses disintegrasi sebuah negara berdasarkan identitas seperti yang pernah melanda kawasan Balkan pada era 1990-an. Indonesia memang memiliki kerentanan struktural akibat keberagaman yang luas dan disparitas pembangunan antardaerah. Walaupun demikian, risiko balkanisasi secara penuh dinilai belum terpenuhi karena Indonesia masih diikat oleh perekat kuat berupa ideologi Pancasila, bahasa persatuan, dan kelembagaan negara yang mapan.

Risiko yang jauh lebih mengancam di depan mata justru bukanlah perpecahan wilayah, melainkan polarisasi sosial yang sangat dalam. Jika negara gagal menjawab tuntutan keadilan dari masyarakat, kemarahan kelas ini dapat mempercepat disinformasi, menghilangkan kepercayaan pada institusi, dan mengeras menjadi konflik terbuka. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu merespons krisis ini melalui reformasi kebijakan yang nyata, penegakan hukum korupsi, serta penguatan jaring pengaman sosial. Slogan "eat the rich" harus dibaca sebagai alarm krisis legitimasi yang menuntut perbaikan sistem demokratis, bukan dibiarkan menguap menjadi pemicu kehancuran bangsa.