- • Poltracking Indonesia mencatat 55,3 persen responden puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran, sedangkan 40,9 persen menyatakan tidak puas.
- • Ekonomi menjadi bidang dengan tingkat kepuasan terendah, yakni 36,8 persen.
- • Sebanyak 58,6 persen responden juga mengaku harga kebutuhan pokok tidak terjangkau dalam sebulan terakhir.
INFORMASI.COM, Jakarta - Kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih tertahan di angka 55,3 persen pada Oktober 2026. Di tengah kepercayaan publik yang mencapai 64,8 persen, persoalan harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, dan pemberantasan korupsi menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
Temuan tersebut berasal dari survei nasional Poltracking Indonesia yang dilaksanakan pada 30 September hingga 7 Oktober 2026. Survei itu melibatkan 1.220 responden di 38 provinsi dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR, menyatakan, kepuasan publik terhadap pemerintah relatif stagnan sejak Agustus hingga Oktober 2026.
"Hasil ini memperlihatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah belum sepenuhnya diikuti penilaian positif terhadap kinerjanya," kata Hanta Yuda dalam keterangannya dikutip dari situs resmi Poltracking, Selasa (20/10/2026).
Dari seluruh responden, 55,3 persen menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah, yang merupakan gabungan kategori sangat puas dan cukup puas. Sebaliknya, 40,9 persen menyatakan tidak puas, termasuk responden yang merasa kurang puas maupun sangat tidak puas.
Alasan kepuasan dan ketidakpuasan masyarakat memperlihatkan perbedaan persoalan yang mereka rasakan. Di antara responden yang puas, alasan paling banyak disebut adalah bantuan pemerintah yang dinilai tepat sasaran sebesar 16,5 persen, disusul program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar 15 persen.
Sementara itu, responden yang tidak puas paling banyak menyoroti kondisi ekonomi yang belum stabil, dengan persentase 18,9 persen. Harga kebutuhan pokok yang mahal berada di urutan berikutnya sebesar 15,4 persen, disusul bantuan yang dinilai tidak tepat sasaran sebesar 14,3 persen.
Baca Juga
Survei SMRC: 50 Persen Responden Nilai Penanganan Harga Pangan Buruk, Dukungan untuk Prabowo cuma 5 Persen
Ekonomi
Harga Pangan Tak Terjangkau
Tekanan ekonomi terlihat lebih jelas ketika Poltracking menanyakan persoalan yang paling mendesak untuk diselesaikan pemerintah. Sebanyak 45,9 persen responden menempatkan mahalnya harga kebutuhan pokok sebagai masalah utama yang perlu segera ditangani.
Persoalan tersebut terpaut jauh dari masalah kesulitan mencari pekerjaan yang disebut 9,3 persen responden. Pemberantasan korupsi menyusul dengan persentase 8,9 persen.
Keluhan mengenai harga juga tercermin dalam pengalaman rumah tangga. Sebanyak 58,6 persen responden mengatakan harga kebutuhan pokok tidak terjangkau dalam sebulan terakhir. Selain itu, 65,3 persen mengaku pengeluaran mereka meningkat selama setahun terakhir.
Meski demikian, penilaian responden terhadap kondisi keuangan keluarga tidak sepenuhnya negatif. Sebanyak 52,9 persen menilai kondisi ekonomi dan keuangan keluarga mereka baik selama setahun terakhir, sedangkan 53,5 persen memberikan penilaian baik terhadap kondisi penghasilan rumah tangga.
Temuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara penilaian terhadap kondisi keluarga secara umum dan kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mayoritas responden mengaku pengeluaran bertambah, sementara lebih dari separuh menilai harga kebutuhan pokok sudah tidak terjangkau.
Masalah ekonomi juga terlihat pada bidang pertanian. Dari responden yang menyebut ada anggota keluarga yang mengelola lahan pertanian atau perkebunan dan membutuhkan pupuk, 50,2 persen mengatakan pupuk mudah diperoleh ketika dibutuhkan selama sebulan terakhir. Namun, 52,2 persen menilai harga pupuk mahal.
Data itu memperlihatkan bahwa persoalan yang dihadapi masyarakat bukan hanya ketersediaan barang, melainkan juga harga yang harus dibayar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kegiatan produksi.
Baca Juga
Kenapa Elektabilitas Prabowo Anjlok dalam Survei Terbaru SMRC? Adakah Hubungannya dengan MBG dan Kopdes?
Data
Bidang Ekonomi Masih Jadi PR Besar
Rendahnya kepuasan terhadap penanganan masalah ekonomi sejalan dengan penilaian responden terhadap kinerja pemerintah di berbagai bidang.
Dari enam bidang yang diukur Poltracking, ekonomi mencatat tingkat kepuasan terendah, yakni 36,8 persen. Hukum dan pemberantasan korupsi menyusul dengan 43,1 persen, sedangkan politik dan stabilitas nasional mencapai 53,6 persen.
Sebaliknya, pemerintah memperoleh penilaian lebih baik pada bidang pendidikan, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta kesehatan.
Berikut perbandingan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah:
| Bidang | Tingkat kepuasan |
| Pendidikan | 66,3% |
| Pertahanan dan keamanan serta sosial budaya | 63,7% |
| Kesehatan | 62,1% |
| Politik dan stabilitas nasional | 53,6% |
| Hukum dan pemberantasan korupsi | 43,1% |
| Ekonomi | 36,8% |
Sumber: Survei Poltracking Indonesia, Oktober 2026.
Penilaian tersebut menunjukkan kesenjangan antara bidang yang mendapat apresiasi dan sektor yang masih menjadi sumber ketidakpuasan. Pendidikan memperoleh penilaian tertinggi, sedangkan ekonomi menjadi titik terlemah dalam evaluasi kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
Pola serupa muncul ketika responden diminta menilai keberhasilan pemerintah menangani masalah konkret. Sebanyak 73,8 persen menilai pemerintah berhasil menjaga kerukunan antarumat beragama. Persatuan dan kesatuan bangsa mendapat penilaian keberhasilan sebesar 67 persen, sedangkan penjagaan keamanan mencapai 66,9 persen.
Namun, penilaian terhadap penanganan persoalan ketenagakerjaan dan harga jauh lebih rendah.
| Persoalan yang ditangani pemerintah | Penilaian berhasil |
| Menjaga kerukunan antarumat beragama | 73,8% |
| Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa | 67,0% |
| Menjaga keamanan | 66,9% |
| Menciptakan lapangan pekerjaan | 33,3% |
| Menurunkan angka pengangguran | 33,2% |
| Mengendalikan harga kebutuhan pokok | 31,3% |
Sumber: Survei Poltracking Indonesia, Oktober 2026.
Pengendalian harga kebutuhan pokok menjadi persoalan dengan penilaian keberhasilan terendah, hanya 31,3 persen. Sementara itu, upaya menciptakan lapangan pekerjaan dan menurunkan angka pengangguran masing-masing mendapat penilaian keberhasilan 33,3 persen dan 33,2 persen.
Baca Juga
Survei SMRC: Pemilih Gerindra yang Memilih Prabowo Hanya 20 Persen
Nasional
Kepercayaan kepada Pemerintah Capai 64,8 Persen
Di tengah kepuasan yang belum meningkat, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 64,8 persen. Angka itu terdiri atas responden yang menyatakan cukup percaya dan sangat percaya.
Adapun 32,1 persen responden menyatakan tidak percaya kepada pemerintah.
Dengan demikian, tingkat kepercayaan publik lebih tinggi 9,5 poin persentase dibandingkan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah. Selisih ini menjadi salah satu temuan penting survei Poltracking.
Kepercayaan mencerminkan keyakinan masyarakat terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa, sedangkan kepuasan berkaitan dengan penilaian terhadap kinerja yang telah dijalankan. Tingginya kepercayaan belum otomatis berarti masyarakat menilai seluruh hasil kebijakan pemerintah memuaskan.
Bagi pemerintah, tantangannya adalah menerjemahkan kepercayaan tersebut menjadi perbaikan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam persoalan harga kebutuhan pokok, penciptaan lapangan kerja, dan pemberantasan korupsi.
Baca Juga
Survei PPI Bilang 65 Persen Publik Puas terhadap Kinerja Pemerintahan Prabowo, Bansos Jadi Kuncinya
Nasional