- • Pentagon menyatakan China tidak lagi diposisikan sebagai prioritas utama keamanan Amerika Serikat dalam National Defense Strategy (NDS) 2026.
- • Pemerintahan Presiden Donald Trump mengalihkan fokus strategis ke Belahan Barat dan mendorong sekutu memikul tanggung jawab pertahanan yang lebih besar.
- • Dalam NDS 2026, AS juga meminta para sekutunya di Asia Pasifik untuk menanggung porsi beban pertahanan. Sementara Taiwan tidak disebut sama sekali.
INFORMASI.COM, Jakarta — Pemerintah Amerika Serikat tidak lagi memandang China sebagai prioritas utama dalam isu keamanan nasional. Pernyataan tersebut tercantum dalam National Defense Strategy (NDS) 2026 yang dirilis Pentagon di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.
Dokumen tersebut menandai perubahan arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat setelah lebih dari satu dekade menempatkan Beijing sebagai ancaman terbesar terhadap kepentingan keamanan dan ekonomi nasional. Dalam NDS 2026, pemerintahan Trump menyatakan akan memusatkan perhatian strategis pada kawasan Belahan Barat.
Perubahan prioritas itu berdampak pada posisi sekutu Amerika Serikat di berbagai kawasan. Washington bahkan menurunkan tingkat prioritas Eropa dan meminta negara-negara Eropa mengambil tanggung jawab yang lebih besar atas pertahanan mereka sendiri.
Sejumlah negara anggota NATO sebelumnya telah meningkatkan anggaran pertahanan dan menyatakan kesiapan memberikan jaminan keamanan kepada Ukraina menghadapi ancaman Rusia.
Baca Juga
AS Geser Prioritas Keamanan, China Bukan Lagi Ancaman Utama
Internasional
Korea Utara Tetap Ancaman
Di kawasan Asia Timur, Pentagon tetap mengakui ancaman militer langsung dari Korea Utara terhadap Korea Selatan dan Jepang.
“ Kekuatan nuklir Korea Utara semakin mampu mengancam wilayah daratan Amerika Serikat. ”
— Pernyataan Pentagon dalam NDS 2026.
Sebagai bagian dari perjanjian pertahanan bilateral, sekitar 28.500 tentara Amerika Serikat saat ini ditempatkan di Korea Selatan untuk menangkal ancaman militer Korea Utara.
Namun, Presiden Donald Trump mendesak Korsel untuk menanggung porsi beban pertahanan yang lebih besar lagi. Pemerintah Korea Selatan pun telah menaikkan anggaran pertahanan sebesar 7,5 persen pada tahun ini setelah mendapat tekanan dari Washington.
Dokumen tersebut menambahkan bahwa perubahan keseimbangan tanggung jawab ini sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat dalam memperbarui postur militernya di Semenanjung Korea.
“ (Korea Selatan) mampu mengambil tanggung jawab utama dalam menangkal Korea Utara, dengan dukungan Amerika Serikat yang tetap krusial tetapi lebih terbatas. ”
— Bunyi dokumen NDS.
Korea Utara selama ini secara rutin mengkritik kehadiran militer Amerika Serikat di Korea Selatan serta latihan militer gabungan kedua negara. Pyongyang menyebut latihan tersebut sebagai gladi bersih invasi, sementara Seoul dan Washington menyatakan bahwa latihan itu bersifat defensif.
Kementerian Pertahanan Nasional Korea Selatan, Sabtu (24/1/2026), menyatakan bahwa pasukan Amerika Serikat yang berbasis di negara tersebut merupakan “inti” dari aliansi kedua negara.
Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung, menyatakan bahwa negaranya memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri secara mandiri.
“ Tidak masuk akal bahwa Korea Selatan, yang membelanjakan 1,4 kali produk domestik bruto Korea Utara untuk pertahanan dan memiliki militer terbesar kelima di dunia, tidak dapat mempertahankan dirinya sendiri. Pertahanan nasional yang mandiri merupakan prinsip paling mendasar di tengah lingkungan internasional yang semakin tidak stabil. ”
— Lee Jae Myung, Presiden Korea Selatan, beberapa waktu lalu.
Pernyataan tersebut disampaikan Lee setelah mengunjungi China pada bulan ini dalam upaya memperbaiki hubungan bilateral. China merupakan mitra ekonomi terbesar Korea Selatan, tujuan utama ekspor, serta sumber impor utama negara tersebut. Pemerintah Korea Selatan juga berupaya membangun hubungan yang lebih baik dengan Beijing karena pengaruh China terhadap Korea Utara dan Kim Jong Un.
Baca Juga
Korea Utara Uji Rudal Hipersonik, Kim Jong Un: Krisis Geopolitik Makin Rumit
Internasional
Bagaimana Nasib Taiwan?
Dalam konteks Taiwan, NDS 2026 menunjukkan perbedaan dibandingkan dokumen strategi sebelumnya. Pada 2022, pemerintahan Presiden Joe Biden menyatakan bahwa tantangan paling komprehensif dan serius terhadap keamanan nasional Amerika Serikat adalah agresivitas China di kawasan Indo-Pasifik.
“ Upaya koersif dan semakin agresif China untuk membentuk ulang kawasan Indo-Pasifik dan sistem internasional agar sesuai dengan kepentingan serta preferensi otoriternya. ”
— Joe Biden pada 2022.
Upaya agresif itu termasuk terkait ambisi Beijing terhadap Taiwan. Empat tahun lalu, Pentagon menyatakan akan mendukung pertahanan asimetris Taiwan sesuai dengan ancaman China yang berkembang dan sejalan dengan kebijakan satu China.
China memandang Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri dan menyatakan siap menggunakan kekuatan jika diperlukan. Presiden China Xi Jinping menegaskan kembali target “penyatuan kembali” China dan Taiwan dalam pidato Tahun Baru, dan menyebut tujuan tersebut sebagai sesuatu yang “tidak dapat dihentikan.”
Namun, dalam NDS 2026, Departemen Pertahanan Amerika Serikat tidak menyebut Taiwan secara eksplisit. Dokumen tersebut menyatakan bahwa keamanan, kebebasan, dan kemakmuran rakyat Amerika Serikat berkaitan langsung dengan kemampuan negara itu untuk berdagang dan berinteraksi dari posisi kuat di kawasan Indo-Pasifik.
Pentagon menyatakan akan mempertahankan keseimbangan kekuatan militer yang menguntungkan di Indo-Pasifik, yang disebut sebagai pusat gravitasi ekonomi dunia, untuk menangkal ancaman China. Amerika Serikat juga menegaskan tidak berupaya mendominasi, mempermalukan, atau mencekik China.
“ (AS ingin) perdamaian yang layak, dengan ketentuan yang menguntungkan bagi rakyat Amerika Serikat tetapi juga dapat diterima dan dijalani oleh China. ”
— Bunyi pernyataan AS dalam NDS 2026.
Untuk tujuan tersebut, Amerika Serikat menyatakan akan menangkal China melalui kekuatan, bukan konfrontasi.
Baca Juga
Trump dan Xi Jinping Telponan, Bahas Taiwan dan Ukraina
Internasional
Apa Maksud AS dan Apa Pengaruhnya terhadap China?
Analis geopolitik lembaga pemikir Observer Research Foundation yang berbasis di New Delhi, Harsh Pant, menilai strategi pertahanan tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintahan Trump terhadap sekutu-sekutunya.
Menurutnya, Trump ingin agar semua sekutunya memikul beban yang lebih besar untuk pertahanan mereka sendiri, bukan cuma mengandalkan kekuatan AS.
“ Sekutu Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik harus jauh lebih menyadari peran mereka sendiri dalam membentuk arsitektur keamanan regional. Amerika Serikat akan tetap hadir dan akan terus memiliki kehadiran menyeluruh, tetapi tidak akan menanggung biaya dengan cara seperti yang dilakukan di masa lalu. ”
— Harsh Pant mengungkapkan kepada Al Jazeera, Senin (26/1/2026).
Pant menilai bahwa China tidak boleh menafsirkan strategi ini sebagai tanda Amerika Serikat meninggalkan sekutunya di Pasifik. Justru, kata Pant, AS tengah mendorong agar sekutunya di Asia-Pasifik untuk lebih bersemangat membentuk kekuatan pertahanan lebih kokoh lagi agar China tidak dominan dalam pertahanan di kawasan itu.
“ Karena itu, jika China membaca ini sebagai pelemahan komitmen Amerika Serikat terhadap sekutunya, hal tersebut tidak sejalan dengan semangat dari strategi pertahanan ini. ”
— Pant menjelaskan.
Baca Juga
Xi Jinping Amankan 2 Jenderal Senior, Apakah Betul Ada Dugaan Kudeta di China?
Internasional