- • Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah menjamin keselamatan WNI di Arab Saudi setelah serangan kelompok Houthi mengganggu operasional Bandara Internasional King Khalid, Riyadh.
- • Penutupan bandara hingga 17 Oktober 2026 mengganggu perjalanan warga Indonesia, termasuk calon jemaah umrah yang tertahan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar.
- • DPR meminta pemerintah memfasilitasi jemaah yang gagal berangkat, memperkuat layanan konsuler, serta menyiapkan bantuan bagi WNI yang tertahan jika gangguan penerbangan berlangsung lebih lama.
INFORMASI.COM, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mendesak pemerintah menjamin keselamatan warga negara Indonesia (WNI) di Arab Saudi dan memfasilitasi calon jemaah umrah yang gagal berangkat akibat penutupan Bandara Internasional King Khalid di Riyadh. Desakan itu muncul setelah rangkaian serangan kelompok Houthi mengganggu operasional sejumlah bandara di negara tersebut.
“Kita tentu merasa prihatin atas insiden serangan di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Kita mengutuk keras perbuatan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan itu,” kata Sukamta dalam keterangan tertulis yang dikutip dari situs DPR RI, Rabu (14/10/2026).
Serangan kelompok Houthi menyasar Bandara Internasional King Khalid di Riyadh dan Bandara Internasional King Fahd di Dammam. Insiden terparah dilaporkan terjadi di Riyadh pada akhir pekan sebelumnya, ketika asap hitam membubung di sekitar bandara dan kebakaran mengganggu aktivitas penerbangan.
Laporan awal menyebutkan serangan tersebut menewaskan 14 orang dan melukai 309 orang. Hingga Minggu (11/10) malam waktu Arab Saudi, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh menyatakan belum mengidentifikasi WNI sebagai korban serangan.
Untuk memastikan kondisi warga Indonesia, KBRI Riyadh menelusuri informasi melalui sejumlah jaringan, termasuk tenaga kesehatan Indonesia yang bekerja di rumah sakit setempat dan komunitas WNI yang bekerja di maskapai Flynas di Terminal 3 Bandara King Khalid.
Sukamta mengapresiasi langkah tersebut, tetapi meminta perwakilan Indonesia terus memantau kondisi WNI, terutama jemaah umrah yang terdampak gangguan penerbangan.
“Kami berharap, pihak KBRI Riyadh terus melakukan pemantauan terhadap kondisi WNI di Arab Saudi, termasuk para jemaah umrah Indonesia yang mungkin terdampak akibat peristiwa ini,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Baca Juga
Bandara Riyadh Jadi Sasaran Serangan, 13 Orang Meninggal dan 309 Terluka
Video
Jemaah Umrah Tertahan, DPR Minta Pemerintah Turun Tangan
Dampak gangguan penerbangan tidak hanya menyangkut keselamatan WNI di sekitar lokasi serangan. Penutupan Bandara Internasional King Khalid hingga Sabtu (17/10/2026) juga mengacaukan rencana perjalanan penumpang, termasuk calon jemaah umrah dari Indonesia.
KBRI Riyadh telah memberikan bantuan kepada tiga WNI atau pekerja migran Indonesia (PMI) yang terdampak gangguan penerbangan di bandara tersebut. Sementara itu, sejumlah calon jemaah umrah tertahan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, pada Senin (12/10), karena keberangkatan mereka terganggu.
Sukamta meminta pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait memfasilitasi jemaah yang batal berangkat. Menurut dia, imbauan agar calon penumpang memeriksa jadwal penerbangan dan mengikuti arahan otoritas setempat perlu disertai penanganan yang terkoordinasi.
“Imbauan tersebut penting, tetapi perlu diikuti langkah yang lebih terkoordinasi. Termasuk agar Pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait memfasilitasi jemaah Indonesia yang gagal berangkat umrah karena penutupan Bandara Riyadh,” kata Sukamta.
Ia menilai perjalanan ibadah ke luar negeri tetap membutuhkan kesiapan menghadapi risiko keamanan dan gangguan transportasi yang berada di luar kendali jemaah. Karena itu, keputusan untuk melanjutkan atau menunda perjalanan perlu mempertimbangkan situasi aktual dan arahan otoritas berwenang.
“Keinginan masyarakat untuk melaksanakan ibadah umrah tentu perlu dihormati. Namun, ketika situasi keamanan memburuk, keputusan perjalanan harus mempertimbangkan perkembangan faktual dan arahan otoritas yang berwenang,” ujarnya.
Baca Juga
Arab Saudi Ungkap Houthi Kirim Tiga Kali Serangan Sasar Makkah dan Madinah
Internasional
DPR Awasi Layanan KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah
Sukamta mengatakan Komisi I DPR akan mengawasi kesiapan diplomasi dan layanan konsuler pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri, KBRI Riyadh, serta Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah. Pengawasan itu bertujuan memastikan WNI yang terdampak memperoleh informasi, pendampingan, dan bantuan darurat.
“Perwakilan Indonesia perlu memiliki mekanisme respons yang jelas bagi WNI yang membutuhkan informasi, pendampingan, atau bantuan darurat,” katanya.
Ia juga meminta pemerintah menetapkan indikator evaluasi yang terukur, mulai dari kecepatan penyampaian informasi, kepastian pendataan jemaah umrah dan PMI, akses terhadap layanan, hingga penyelesaian pengaduan. Dengan indikator tersebut, koordinasi antarlembaga dapat dievaluasi untuk mengetahui apakah masih terdapat kendala dalam memberikan bantuan kepada WNI.
Selain itu, Sukamta meminta pemerintah menyiapkan skenario penanganan apabila gangguan penerbangan berlangsung lebih lama. Perencanaan tersebut, menurut dia, perlu mencakup dukungan bagi jemaah yang tertahan, kelompok rentan, lanjut usia, serta warga yang memiliki kebutuhan kesehatan khusus.
“Persiapan ini harus dilakukan tanpa menimbulkan kepanikan atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi,” ujar legislator dari daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta itu.
Di tengah situasi tersebut, KBRI Riyadh mengimbau WNI yang memiliki jadwal penerbangan untuk mengonfirmasi langsung jadwal keberangkatan kepada maskapai sebelum menuju bandara. Jemaah umrah juga diminta mengikuti arahan otoritas Arab Saudi dan memantau informasi resmi dari KBRI, pengelola bandara, serta maskapai.
Sukamta meminta WNI di Arab Saudi meningkatkan kewaspadaan, menjauhi lokasi rawan, dan membatasi perjalanan yang tidak mendesak. Jika membutuhkan bantuan, ia mengimbau mereka segera menghubungi perwakilan Indonesia terdekat serta mengutamakan keselamatan diri.
Baca Juga
Total Biaya Haji Rp98,46 Juta, Berapa Uang yang Harus Dilunasi Calon Jemaah Haji?
Nasional